Setelah sesumbar akan berkontribusi mengatasi perubahan iklim sejak 2007, konsep solusi perubahan iklim di Asean justru masih jalan di tempat. Pengamat menilai, jalan di tempatnya isu perubahan iklim Asean ini bersumber pada satu masalah : belum bisa sepakat siapa yang dapat dana paling banyak.
Jakarta-Meski sudah sepakat mendukung komunitas dunia mengatasi perubahan iklim, hingga kini komunitas regional Asia Tenggara, Asean, bagai tak bersuara lagi. Jika mau dibanding-banding dengan komitmen yang sama dari komunitas regional serupa, sikap Asean ini mungkin bisa membuat kening berkerut.
Uni Eropa (UE) misalnya, sudah memilih Direktorat Jenderalnya sendiri untuk “Aksi Iklim” atau yang dijargon sebagai “DG CLIMA”. Dirjen iklimnya UE tersebut kini sibuk menyusun strategi Sistem Perdagangan Emisi UE, sebagai ancang-ancang menanti perundingan di ajang konferensi internasional perubahan iklim, UNFCCC, yang tak kunjung usai. Mereka bahkan mempersiapkan sistem pengurangan emisi karbon, teknologi ramah lingkungan dan kerangka berpikir UE untuk dukungan finansial bagi industri Eropa. Jaga-jaga seandainya kelak mereka dipaksa lebih “hijau”.
Lalu, bagaimana dengan Asean? Pada 2007, di sela-sela konferensi perubahan iklim di Bali, para pemimpin Asean memang lantang sepakat mengakui perubahan iklim sebagai salah satu masalah di Asia Tenggara. Mereka lantas membentuk ASEAN Climate Change Inititative (ACCI) yang tugasnya menjadi badan konsultasi negara-negara Asean untuk bersatu mengatasi masalah perubahan iklim ini. Mengatasi masalah berarti menentukan program-program adaptasi dan mitigasi yang sekiranya perlu bagi negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja, Indonesia sebagai tuan rumah UNFCCC saat itu disepakati sebagai pemimpin isu perubahan iklim Asean ini.
Malangnya, kemudian debut Asean di isu perubahan iklim hampir tak lagi terdengar. ACCI hanya tinggal jadi jargon yang tak jelas. Negara-negara anggota memilih jalan masing-masing. Indonesia yang semula dipercaya jadi pemimpin isu, justru lebih senang menjalin kesepakatan bilateral dengan Australia, Norwegia, Inggris bahkan Amerika untuk urusan hutan penyerap karbonnya. Singapura, masih lebih senang menjadi delegasi “pembatal” kesepakatan” di konferensi perubahan iklim tingkat dunia, setiap kali statusnya sebagai negara berkembang dipertanyakan. Negeri Singa ini lebih ngotot ingin diakui sebagai negara kepulauan kecil layaknya Solomon dan kawan-kawan yang rawan tenggelam karena naiknya permukaan air laut di Perairan Pasifik. Sementara negara-negara di aliran Sungai Mekong seperti Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam, juga beda lagi kepentingannya.
Steering Committee Asean People’s Forum Indah Sukmaningsih menyatakan perbedaan kepentingan ini disebabkan perbedaan kesepakatan negara mana yang mendapat dana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih banyak. Semua itu kembali pada permasalahan utama Asean yaitu kondisi para anggotanya yang terlalu beragam. Ragam dalam macam geografis, ekonomi dan politik.
“Sampai sekarang, dana perubahan iklim bersama tak jalan karena itu yang dipermasalahkan. Bagaimana membaginya, siapa yang seharusnya mendapat lebih banyak,” kata Indah.
Tak seperti Uni Eropa yang seragam, negara-negara Asean masih harus berantem berebut siapa yang layak dapat kue lebih banyak. Singapura misalnya, tak rela dikaterogikan sebagai “negara yang baru maju” agar tak kehilangan haknya mendapat dana hijau dari negara-negara maju. Indonesia, lebih senang jalan sendiri memperjuangkan REDD+ di tingkat internasional. Koloni Indonesia untuk urusan ini justru bukan datang dari tetangganya di Asean, namun justru dari negara-negara hutan seluruh dunia yang tergabung di Forest-11.
Pemilihan fokus isu perubahan iklim menurut Indah juga sangat menentukan siapa yang dapat paling banyak dana adaptasi dan mitigasi di masa depan. Sebagai salah satu wakil dari forum masyarakat-masyarakat sipil se-Asia Tenggara, Indah akrab dengan kepentingan negara-negara Asean yang selalu berbeda ini. Indah mengerti benar, Asean tak seperti negara-negara Uni Eropa bisa langsung sepakat mengutamakan isu energi dan industri ramah lingkungan sebagai misi perubahan iklimnya.
Akibatnya, dalam beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi Asean, para diplomat Indonesia tak bisa banyak bicara jika ditanya tentang pembahasan isu perubahan iklim di ajang regional ini. Direktur Jenderal Asean Djauhari Oratmangun beberapa kali hanya menjawab spontan,” Oh, itu urusannya Kementerian Lingkungan!” Satu kata satu suara, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Michael Tene juga kerap menjawab serupa.
Bisa dibilang, Asean memang masih bingung mengatur fokus misi perubahan iklimnya.
