Indonesia menolak bila target penurunan emisi sukarela sebesar 26 persen yang dibiayai sendiri lewat dana APBN/APBD diaudit oleh konsultan asing karena itu mengganggu kedaulatan negara. Indo
|
KOPENHAGEN (RP) – Delegasi Indonesia menyatakan menolak keinginan negara maju yang memasukan target penurunan emisi sukarela dari negara-negara berkembang diverifikasi atau dikenal dengan istilah MRV (measurable, reportable, and verifyable – dapat dihitung, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi). Pernyataan itu disampaikan juru bicara Delegasi RI Tri Tharyat dan Direktur Pembangunan Ekonomi Lingkungan Hidup Ghafur Dharmaputra, kemarin, di ruang delegasi Indonesia membahas up date negosiasi yang terjadi di COP 15 UNFCCC (konvensi perubahan iklim sedunia) di Kopenhagen, Denmark. Menurut mereka, target penurunan emisi secara sukarelayang dilakukan oleh negara-negara berkembang harus tetap menjadi kebijakan nasional masing-masing negara. Alasannya, untuk kasus Indonesia , target penurunan emisi yang diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar 26 persen tersebut dibiayai dengan uang Indonesia sendiri (Anggaran Pendapatan BelanjaNegara – APBN). “ Kan , tidak mungkin uang dari negara kita, diverifikasi oleh orang asing. Di Indonesia sendirikan kita sudah punya mekanisme tersendiri. Ada BPK, KPK. Ini akan mengganggu kedaulatan negara. Itu sebabnya kita menolak keinginan negara maju tersebut dalam negosiasi ini,” papar Tri Tharyat atau yang biasa disapa Obet. Obet juga menyatakan Indonesia baru mau masuk dalam proses MRV tersebut, untuk target penurunan emisi tambahan mereka yang 15 persen. Sebagai catatan, Indonesia memiliki target penurunan emisi pada tahun 2020 sebanyak 26 persen, namun bila mendapat dukungan pendanaan dari negara-negara maju, Indonesia menargetkan 41 persen. Target penurunan emisi 26 persen dicapai dari sektor kehutanan (14), energi dan transportasi (6 persen), dan sampah (6 persen).(ndi) |
