Posted in

PASTIKAN KOORDINASI GCF KALTENG-PUSAT, STAF PRESIDEN TEMUI WAGUB

thumbnailUntuk memastikan koordinasi Pemerintah Pusat-Provinsi dalam program sub nasional Reduction Emissions from Deforestation and Degradation and Carbon Enhancing Program from Developing Countries (REDD+), Staf Khusus Presiden Agus Purnomo datang berkunjung di hari kedua pertemuan tahunan Governors’ Climate and Forests (GCF).

 

PALANGKA RAYA –  Pelaksanaan program-program REDD+ di Kalteng akan dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Pemerintah Pusat. Agus Purnomo menegaskanya sambil menyatakan Keppres No.25 tahun 2011 sengaja dikeluarkan untuk melanjutkan tugas Satgas REDD+.

Karenanya, 21/9, Agus Purnomo menemui Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan berbagai pemikiran, konsep, termasuk rencana yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng yang berhubungan dengan REDD+ .

Menurut Agus Purnomo, program ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Provinsi dengan Pusat secara lebih baik lagi. “Kita coba akan kegiatannya berjalan lebih cepat,” katanya.

Satgas REDD+ dibentuk pada Juni tahun 2010 yang pada bulan September 2011 ini habis masa berlakunya. Pekerjaannya banyak yang belum selesai, sehingga Presiden SBY mengeluarkan Keppres baru, yang pada dasarnya memperpanjang masa tugas Satgas REDD+ melanjutkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya.

“Jadi ini kunjungan saya yang pertama untuk koordinasi (Satgas REDD+) dengan Pemprov Kalteng,” kata Agus.

Keppres No.25 tahun 2011 ini menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai ketua dan Agus Purnomo sebagai sekretaris. Keanggotaannya juga terdiri dari beberapa orang wakil menteri, seperti Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Perencanaan Nasional, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekjen Kementerian Kehutanan dan unsur Kementerian Lingkungan Hidup.

Dengan keterwakilan instansi-instansi yang terkait REDD+ ini, Agus Purnomo menyatakan Satgas REDD+ dapat membuat kebijakan-kebijakan yang terpadu di antara kementerian yang terlibat.

“Sekarang kita bekerja melanjutkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan di Kalteng ini secara lebih cepat lagi di lapangan,” katanya.

Agus Purnomo menjelaskan Kalteng ditunjuk Presiden sebagai Pilot Project REDD+ karena berbagai pertimbangan yaitu, potensi hutannya masih sangat luas, dan provinsi ini juga banyak dilakukan upaya pengurangan emisi yang bisa dilakukan sehingga kemungkinan Kalteng dapat mengurangi gas rumah kaca Indonesia sangat besar. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mencari provinsi yang pemerintahannya berjalan dalam keadaan normal dan stabil.

”Kalteng dipilih waktu itu, karena Pak Teras Narang baru terpilih kembali menjadi Gubernur Kalteng sehingga pemerintahan daerahnya dinilai kuat,” katanya.(Maturidi)

There are no comments yet. Leave a comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.