Jakarta – Pelaksanaan Conference of the Parties (COP) ke-10 Convention on Biological Diversity (CBD), di Nagoya, Jepang, sejak Senin (18/10/2010) yang lalu, kini tengah memasuki tahap negosiasi yang kompleks. Marine and Coastal Biodiversity merupakan salah satu materi yang pembahasannya cukup alot, terutama perdebatan mengenai masalah konservasi keanekaragaman hayati laut.
“Salah satu isu utama yang cukup menonjol adalah perdebatan tentang ‘marine and coastal biodiversity conservation and sustainable use in areas beyond national jurisdiction, including identification of ecologically or biologically significant marine areas (EBSAs) in open-ocean waters and deep-sea habitats’,” ungkap salah seorang anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam konvensi tersebut, Abdul Halim, Rabu (20/10/2010).
Lebih lanjut, menurutnya, beberapa negara Eropa dan negara-negara di wilayah Pasifik mendukung agar COP-10 CBD juga bisa memfokuskan diri pada konservasi keanekaragaman hayati di luar wilayah kewenangan nasional (beyond national jurisdiction), serta melakukan studi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang secara ekologi dan biologis sangat penting.
“Namun, beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia, mengusulkan agar COP-10 CBD tetap fokus kepada konservasi keanekaragaman hayati di dalam wilayah kewenangan nasional (within national jurisdiction), mengingat keanekaragaman hayati yang paling tinggi memang terdapat di wilayah dekat pantai (coastal area),” tambahnya.
Selain itu, lanjutnya, masih banyak tindakan lainnya yang telah diidentifikasi dalam Program of Work pada pelaksanaan COP CBD sebelumnya, dan belum sepenuhnya terlaksana. Diantaranya adalah pengelolaan efektif jejaring kawasan konservasi laut yang telah ada. Perdebatan ini masih akan berlangsung hingga Rabu (20/10/2010), dan Rabu sore akan diputuskan kompromi yang dihasilkan.
Menanggapi masalah konservasi keanekaragaman hayati laut yang dibahas dalam COP-10 CBD, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) atau Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (COMMITS), Muhamad Karim, Rabu (20/10/2010), mengungkapkan bahwa konservasi keanekaragaman hayati laut di dalam wilayah kewenangan nasional Indonesia sangat perlu untuk dilakukan, terutama di wilayah Laut Teritorial atau sejauh 12 mil dari garis pantai.
“Keanekaragaman hayati laut, baik yang berbentuk mikro hingga makro, di wilayah Laut Teritorial Indonesia sangat penting untuk dilindungi agar jangan sampai diambil oleh negara lain. Terlebih lagi Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut yang paling tinggi, karena Indonesia terletak di daerah tropis,” sambungnya.
Di Indonesia, lanjutnya, target konservasi keanekaragaman hayati laut memang cukup luas, terutama di wilayah Indonesia Timur. Di wilayah itu, Indonesia memiliki banyak cagar alam laut, misalnya di Wakatobi, Raja Ampat, Bunaken, Pulau Komodo, dan lain sebagainya. Namun, persoalannya kini adalah berbagai kerusakan yang terjadi di cagar alam laut tersebut, baik tingkat kerusakan sedang maupun tingkat kerusakan tinggi.
“Selain itu, konservasi sebenarnya tidak hanya ditujukan bagi kawasan yang masih alami atau kawasan yang belum tersentuh saja. Kawasan yang sudah rusak juga sudah semestinya mendapat perhatian. Di kawasan yang sudah rusak itu, proses rehabilitasi dan restorasi lingkungan dapat juga dilakukan,” lanjutnya.
Sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi, Indonesia memiliki peran cukup besar dalam pelaksanaan COP-10 CBD. Namun sejauh ini, DELRI masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan konvensi itu, terutama masalah koordinasi antar anggota delegasi dan juga persiapan, khususnya untuk materi intervensi yang akan dikemukakan untuk berbagai masalah yang akan dibahas. COP-10 CBD sendiri akan berlangsung hingga Jumat (29/10/2010) mendatang. (prihandoko)
