Jakarta – Pembangunan berbasis hijau (Green Development) bukan sebuah wacana dan tidak mustahil untuk dikembangkan. Sebab, pola pembangunan seperti itu sudah pernah dilakukan di Indonesia. Namun berbeda dengan pemikiran awal, mengenai konservasi sebagai tanggung jawab sosial, kali ini niat pelestarian lingkungan mulai bervisi bisnis. Pendapat tersebut mengemuka saat berlangsungnya diskusi panel yang bertajuk “Public Private and Partnership for Forest Conservation in Indonesia”, Jumat (3/11/2010), di Jakarta.
Aktivis lingkungan dari Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati), M.S. Sembiring menjelaskan bahwa pembangunan dengan pola Green Development bukan hal yang mustahil untuk diterapkan. Bahkan Sembiring mengakui, KEHATI sendiri sudah berupaya untuk melakukan pembangunan seperti itu. “Banyak yang akan mau membantu pola pengembangan yang berbasis Green Development. Bahkan, kita pernah melakukannya,” kata Sembiring.
Saat ini, lanjutnya, Kehati tengah merancang kerja sama Green Development dengan investor dari Jepang untuk membuat dan melestarikan hutan mangrove di wilayah pesisir Sumatera. Akan tetapi, investasi yang akan ditanamkan bukan dalam skema Coorporate Social Responsibility (CSR), melainkan dalam bentuk Bussiness to Bussiness (B to B). “Mereka mau dalam bentuk bisnis. Artinya, hak karbon yang berada di wilayah konsesi hutan mangrove tersebut menjadi milik mereka. Itu untuk meyakinkan pemegang saham mereka,” ungkap Sembiring.
Selain itu, sambungnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penelitian dalam pengolahan buah mangrove yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Padahal, buah mangrove bisa diolah menjadi bahan makanan. “Ini adalah bentuk bisnis yang akan dikombinasikan dengan penyelamatan lingkungan,” sebutnya.
Sementara itu, anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Agus Purnomo, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pihaknya selaku perwakilan dari pemerintah siap mendukung dan membantu upaya konservasi, terutama dalam kaitannya dengan hambatan-hambatan dari regulasi yang ada. “Kami ingin selalu diberitahu mengenai masalah-masalah itu, apalagi yang berkaitan dengan regulasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurutnya, keberadaan sebuah Pilot Project seperti di atas tentunya akan sangat membantu pemerintah. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dan menjadi keharusan untuk dibuktikan.”Kita usahakan dalam waktu dekat terbukti dan diharapkan ke depannya akan ada investasi tambahan,” tutupnya. (pri/ted)
