Jakarta, Ekuatorial – Potensi ekonomi keanekaragaman hayati Indonesia tidak akan memberikan manfaat tanpa adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah secara menyeluruh. Adalah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membuktikan komitmen tersebut. Apalagi di tahun depan, Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN.
“Tahun depan adalah tahun pasar bebas ASEAN, kalau kita melihat keanekaragaman hayati ini hanya sebagai potensi saja jika tidak dimanfaatkan. Bisa jadi orang lain yang akan menikmati hasilnya,” Pengurus Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Setijati D Sastrapradja mengungkapkannya dalam Diskusi Pakar Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), di Hotel Grand Kemang, pada Kamis (25/9).
Mantan peneliti senior di LIPI ini mengingatkan bahwa untuk merealisasikan potensi keanerakagaman hayati, Indonesia harus memiliki lima hal yaitu concern artinya kita harus peduli pada apa yang kita punya, bahwa kita negara kaya. Confidence, kita percaya diri bahwa sumber daya hayati adalah potensi ekonomi yang besar. Competence, memiliki kompetensi untuk mewujudkannya. Commitment atau kesungguhan dari semuah pihak. Dan terakhir, Courage, keberanian dalam mengambil keputusan,” jelas Setijati. Jika lima hal tersebut sudah bisa dimiliki, maka peran Yayasan KEHATI adalah sebagai tempat menyatukan semua potensi yang ada.
Keberanian mengambil keputusan dan peran pemerintah yang besar untuk mewujudkan potensi keanekaragaman hayati ini juga dirasakan penting oleh Ketua Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Saerang. “Temulawak di Semarang itu adalah temulawak terbaik tapi tidak diopeni (diperhatikan) oleh pemerintah,” ujarnya. Saat ini, banyak tanaman temulawak yang memiliki kandungan curcuma yang paling bagus itu diekspor ke luar negeri.
Charles menjelaskan bahwa dari sisi jamu yang pada dasarnya berasal dari keragaman hayati Indonesia memiliki potensi yang besar. “Dari 30.000 spesies yang kita punya, baru sebagian saja yang bisa diidentifikasi,” kata CEO PT Nyonya Meeneer ini. Bahkan, potensi industri jamu bisa mencapai Rp 50 triliun, dan saat ini baru mencapai Rp 16 triliun saja.
Tetapi, para petani tanaman jamu ini justru berada pada kekuasaan tengkulak dan tidak diayomi oleh pemerintah. Selain itu, kerumitan dalam hal budidaya jamu ini di tingkat pemerintah juga menjadi penghalang produk asli Indonesia itu untuk menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. “Tidak jelas kementerian siapa yang menangani, dan ternyata ada 20 kementerian yang menangani jamu,” tambahnya. Hal ini justru membingungkan.
Hal yang sama juga dirasakan oleh Diah Kencana dari Universitas Udayana dalam usahanya untuk mengembangkan bambu tabah. Bertahun-tahun dia berusaha untuk membudidayakan kembali bambu tabah, bambu asli Tabanan, Bali, yang sudah hampir punah. Bambu ini memiliki rebung yang sangat berguna dan menjadi tanaman konservasi di lahan kritis.
Dari hasilnya mengolah bambu bersama masyarakat sekitar, tanaman lokal tersebut mampu memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Meskipun demikian, Diah masih khawatir dengan ketidakpastian di sektor kebijakan. “Kebijakan pemerintah ini penting sekali. Tapi setiap ganti Bupati pasti ganti kebijakan,” katanya. Hal ini tentu menyulitkannya untuk mengembangkan bambu tabah yang bisa menjadi potensi bagi Bali.
Achmad Subagyo dari Universitas Jember mengatakan bahwa setidaknya ada tiga kendala untuk mewujudkan potensi ekonomi keanekaragaman hayati di Indonesia. Pertama adalah persepsi atau budaya masyarakat yang masih menomorduakan potensi yang dimiliki Indonesia. Seperti singkong yang masih dianggap sebagai makanan kelas dua. “Kedua adalah inovasi untuk memberikan nilai tambah,” katanya. Ketiga adalah kordinasasi antar sektor untuk mengurai benang kusut yang belum terjalin baik. Harapan masyarakat Indonesia untuk mendorong potensi keanekaragaman hayati bisa mulai dibangun dengan menggali warisan budaya Indonesia yang ternyata banyak memanfaatkan keanekaragaman hayati di Indonesia.
Sumber: siaran pers yayasan Kehati
