Ekuatorial, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya diminta untuk memberikan prioritas pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Togu Manurung, Ketua Perkumpulan Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan, program rehabilitasi perlu dijadikan prioritas karena kerusakan hutan Indonesia sangat masif.
“Kerusakan hutan di Indonesia sangat besar. Hutan kita sudah babak belur,” ujarnya dalam acara Penggabungan KLH dan Kemenhut Bisakah Menjawab Carut Marut Persoalan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, di Jakarta, Kamis (4/12).
Ia menyebutkan, data pembalakan hutan Indonesia pada beberapa dekade lalu sempat mencapai rekor 3,5 juta pertahun. Kemudian pada awal tahun 2000, angka tersebut mulai menurun menjadi 2,5 juta hektar pertahun. “Walaupun tahun-tahun belakangan ini angkanya semakin menurun menjadi 400 ribu hingga 500 ribu hektar pertahun, tapi itu bukan karena prestasi Kementerian Kehutanan. Itu karena hutan di Indonesia semakin habis,” tambahnya.
Ia mengatakan, kerusakan super serius hutan Indonesia mengakibatkan kerugian yang nilainya sangat besar, baik materiil, maupun kerugian sosial dan kesehatan masyarakat sekitar hutan. Nilai kerugian kerusakan hutan, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara dari produksi hasil hutan.
“Bahkan akibat kebakaran hutan yang terjadi tiap tahun, Indonesia menjadi negara ketiga penghasil emisi terbesar di dunia. Karena itu, program rehabilitasi hutan dan lahan perlu diprioritaskan karena akan mengembalikan peran hutan yang tidak ternilai,” ungkapnya.
Selain rehabilitasi, supremasi hukum juga dikatakan perlu dijadikan program prioritas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya tindakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memberi efek jera bagi pelanggar aturan sektor lingkungan.
Sementara itu, Eka Sugiri, Kepala Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa Ibu Menteri Siti Nurbaya telah menaruh perhatian pada kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Ia menyebut beberapa koridor yang menjadi perhatian Ibu Menteri, antara lain mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan dan pelestarian lignkungan hidup, rehabilitasi hutan dan lahan yang rusak, produksi hasil hutan dan dampak lingkungan, serta penelitian sektor kehutanan.
Ibu menteri juga mengatakan dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, dikatakannya akan menjadi pendorong pelestarian lingkungan yang lebih baik. “Selain itu, akan terdorong kinerja lebih baik karena ditangani bersama, dan koordinasi juga akan semakin baik,” tuturnya.
Di akhir diskusi, Eka menambahkan “Kemenhut itu ibarat gas, dan KemenLH itu remnya. Kita sudah punya kendaraan yang lengkap,” imbuhnya. Januar Hakam
