Hal ini sangat berbeda dengan masa gubernur dijabat Irwandi Yusuf. Saat itu, kata dia, fokus terjadi ketika pemerintah digiring pada isu perubahan iklim.
PENGGUSURAN lahan warga di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dinilai sebagai penjajahan gaya baru oleh pemerintah. Apalagi pemerintah sudah melakukan perjanjian kerjasama terkait karbon yang konsekuensinya seluruh masyarakat harus meninggalkan lokasi tersebut.
“Kami mencurigai kalau benar ada bantuan dana hibah dari Jerman sebesar $9 juta dolar atau 111 miliar rupiah yang sudah diteken gubernur adalah untuk konpensasi karbon,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur kepada ATJEHPOST.co di Banda Aceh, Senin, 5 Januari 2015.
Ia mengatakan bila benar penggusuran tersebut terkait karbon, maka Pemerintah Aceh saat ini sedang menggadaikan Leuser di pasar “karbon” dengan pihak asing. Sedangkan pemerintahan Zaini saat ini tidak fokus pada Leuser. Hal ini sangat berbeda dengan masa gubernur dijabat Irwandi Yusuf. Saat itu, kata dia, fokus terjadi ketika pemerintah digiring pada isu perubahan iklim.
“Sementara hingga kini konsep perlindungan masyarakat di kawasan Leuser belum clear. Pemerintah Aceh tidak ada konsep untuk itu,” kata M Nur. M Nur juga mengatakan apabila bantuan tersebut memang ada, tapi Pemerintah Aceh dinilai tidak menerima penuh dana tersebut lantaran adanya potongan-potongan dari pusat, mafia, dan kelompok yang bermain.[] Joe Samalanga
Berita ini telah dimuat di Atjeh Post, anggota sindikasi Ekuatorial.
