Airmadidi, Ekuatorial – Kelompok Masyarakat Pecinta Alam (KMPA) Tunas Hijau bersama elemen aktivis pecinta alam lainnya, akhir pekan lalu, menggelar unjuk rasa damai di pertigaan Airmadidi-Tondano, Sulawesi Utara. Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia, mereka menolak penambangan biji besi di Pulau Bangka oleh PT Mikgro Metal Perdana (MMP).
Dalam aksi demo tersebut, mereka menuding pemerintah berbohong dengan menyatakan bahwa kehadiran PT MMP akan memberikan kesejahteraan. Lebih lanjut mereka juga membantah pernyataan Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang dan Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal mengenai nilai investasi PT MMP.
“Nilai investasi PT MMP menurut data di Badan Penanaman Modal Asing adalah Rp Rp 210 miliar. Jadi bukan Rp 23 triliun seperti penyataan mereka,” tukas ketua KMPA Tunas Hijau, Maria Taramen.
Demikian juga dengan keberadaan tenaga kerja asing di PT MMP, yang hanya menggunakan visa bisnis. Bahkan disebutkan dalam selebaran mengenai dugaan kepemilikan saham Bupati Minut di PT MMP sebesar 30 persen.
Tak hanya itu, Maria juga menyatakan sejumlah dampak negatif bakal terjadi jika penambangan terus dilakukan. Misalnya saja abrasi, kerusakan terumbu karang, populasi ikan menghilang, pencemaran lingkungan, pariwisata menjadi tak laku, dan keringnya sumber air tawar di pulau. “Selamatkan Pulau Bangka sekarang,” desak mereka.
Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal saat dikonfirmasi wartawan membantah semua tuduhan itu. Menurut dia, semua kewenangan untuk pertambangan di Pulau Bangka menjadi urusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
“Untuk persoalan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan lagi di pemerintah daerah,” ujar Sompie. Yoseph Ikanubun
Artikel Terkait :
Pulau Bangka Terus Dibongkar untuk Pertambangan
Pembela Lingkungan Bangka Dipenjara
Akibat Tambang Bangka Satu Kampung Direlokasi
