Jaringan Advokasi Tambang-Jatam Sulteng menyebut basis utama pertumbuhan ekonomi sebesar 10.2 persen di sektor tambang dan galian Sulawesi Tengah, salah satunya ditopang oleh kekerasan dari konflik perebutan ruang antara rakyat dan kapitalis industri.
Pemerintah Kabupaten disebut sebagai aktor yang mengobral izin. Hal itu dinyatakan Rifai Hadi, Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulawesi Tengah, seperti rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com, Kamis (20/6).
Menurut Rifai, produksi ruang bagi industri ekstraktif di daerah ini semakin meluas, seiring dengan grafik pertumbuhan ekonomi bagi sektor ekstraktif, menyebabkan intensitas konflik pun meruncing karena proses menghilangnya hak atas ruang hidup dan dampak dengan skala yang bertingkat.
[Lanjutkan baca di Beritapalu.com]
