Jakarta – Menanggapi kebakaran hutan di Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Greenpeace, mengatakan kebakaran hutan ini adalah sebuah pertanda harus segera dipercepatnya pelaksanaan moratorium hutan dan penghentian pembukaan lahan baru.
“Ini pertanda bahwa moratorium harus segera di mulai dan pembukaan lahan harus segera dihentikan,” demikian dikatakan oleh Juru Kampanye Hutan Asia Tenggara Greenpeace, Bustar Maitar pada SIEJ di Jakarta (26/10/2010).
Dikatakan Bustar, semua kawasan hutan yang terbakar di Riau saat ini adalah berada pada wilayah konsesi hutan tanam industri milik (HTI) PT Sinar Mas. “Semuanya kebakaran itu berada di wilayah konsesi,” ujar Bustar.
Ia menilai, bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Riau saat ini adalah karena faktor cuaca ekstrim dan juga adanya indikasi faktor kesengajaan (membakar hutan untuk membuka lahan).
Selain itu, lanjutnya, juga adanya indikasi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktek-praktek pembukaan hutan dengan cara membakar.
“Perusahaan juga memanfaatkan kelemehan ini. karena kita juga tau, dengan membuka hutan dengan cara membakar, tentu akan menghemat biaya perusahaan yang cukup besar,” ujar Bustar.
Seharusnya, tambah Busta, ke depan pemerintah harus segera melakukan penindakan yang tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan. “Siapa yang salah harus dihukum,” ujarnya.
Lahan gambut dan hutan harus segera diplindungi dari pembukaan dan pembakaran. Apabila ini dibiarkan terus berlanjut, ia pesimis komitmen Presiden SBY mengenai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% akan tercapai.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kabut asap yang terjadi di Riau akibat terbakarnya perkebunan kelapa sawit.
“Asap itu berasal dari kebakaran di kebun sawit. Kami, Kementerian Kehutanan melakukan pengamanan hutan di sekitar kebun tersebut,” kata Menhut, di Bandarlampung (24/10/2010).
Namun, ia tidak memerinci berapa luas hutan yang berada di sekitar kebun sawit tersebut. (treddy setiawan)
