Hampir semua kasus bencana alam yang terjadi disebabkan manajemen tata ruang yang tidak baik. Indonesia perlu refleksi atas penggunaan lahan, jenis pengguna, pola ruang, dan proses izin, dan kembali membangun dengan prinsip melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Izin konsesi menyebabkan masyarakat Sawai di dekat wilayah pertambangan dan kawasan industri kehilangan lahan yang sudah jadi ruang hidup mereka turun menurun. Berbagai usaha dilakukan untuk melawan. Sementara pemerintah daerah menunggu keputusan pemerintah pusat, perusahaan mengklaim telah menjalani semua berdasarkan prosedur.
Melalui teknologi, petani Air Bauk, Kupang, Nusa Tenggara Timur tidak hanya dapat mengelola budidaya mereka dengan lebih baik. Lewat aplikasi, petani tidak hanya dapat mengakses dan memantau kondisi tanah dan cuaca di lahan mereka secara real time, namun juga dapat mengatur pengeluaran dan pemasukan.
Dengan melibatkan petani dan masyarakat lokal, pemerintah Nusa Tenggara Timur mengedepankan benih lokal dan big data guna membangun ketahanan pangan. Kemandirian pangan melalui penggunaan benih lokal ini juga diharapkan dapat meingkatkan daya saing produk pertanian lokal.
Sekelompok mahasiswa teknik mesin membangun pompa hidram yang menggunakan tekanan air, agar lebih dari 150 kk di Papring dapat merasakan aliran air bersih ke rumah mereka. Teknologi, yang oleh ahli dinyatakan tidak baru, namun sederhana dan sesuai dengan topografi lingkungan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi ini.
Masyarakat adat Tangsa di Enrekang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu contoh ketika pemerintah memberikan pengakuan yang diperkuat melalui peraturan daerah setempat. Selain memberikan kepastian keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat, perda dan SK kepala daerah juga telah mampu menggerakkan ekonomi perempuan adat.
Konflik mewarnai kehidupan warga di Keluharan Kalipuro, Banyuwangi sejak 2014. Mereka khawatir sumber air di masa depan tidak akan mencukupi jika penguasaan oleh beberapa kelompok masyarakat berlanjut. Usaha sekelompok masyarakat untuk berbenah dipandang tidak akan memadai tanpa edukasi dan camput tangan pemerintah.
Sejak 2018, masyarakat Adat Moi Kelim di Kampung Malaumkarta dan Suantolo, Sorong, Papua Barat, bisa penuhi energi dari sumber air yang berlimpah. Kini, mereka merancang pembentukan BUMDes, dengan PLTMh sebagai salah satu potensi yang akan diatur, selain sektor perikanan tangkap, wisata dan transportasi.
Pengerjaan proyek pembangkit mikro hidro di Sorong Selatan, Papua Barat, mangkrak setelah satu pipa pesat turbin runtuh sebagian ke badan sungai. Menurut BPK, proyek PLTMH tersebut merupakan satu dari 152 proyek pembangkit listrik, dari total 708 proyek yang tidak selesai.
Kali ini Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) berbicara dengan Yuyun Ismawati Dwierga, salah satu pendiri Nexu3 Foundation tentang krisis limbah di Indonesia, salah satu faktor utama penyebabnya, dan bagaimana krisis ini dapat diatasi.
Ingin berbagi tentang Indonesia? Mari berkontribusi dalam pemetaan ini dengan mengirimkan tulisan Anda. Bantu lebarkan pemahaman dunia tentang peranan global dari kawasan penting ini.
