Jakarta, Ekuatorial — Proyek pembangunan lumbung pangan dan energi terbarukan, di Merauke, Papua, terus diprotes. Sebanyak 27 lembaga swadaya masyarakat dari Indonesia, Inggris, dan Jerman, Kamis (25/7), menyurati Komisi PBB untuk Pemberantasan Diskriminasi dan Rasial agar mendesak pemerintah menghentikan proyek itu.
Proyek yang membuka jutaan hektar lahan savana, gambut, dan hutan tropis itu mengancam kelangsungan hidup orang Malind (Marind), suku asli setempat.
“MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) tak melibatkan masyarakat adat dengan baik,” ujar Direktur Eksekutif Foker LSM Papua, Lien Maloaloi, seperti dikutip Harian Kompas, Jumat (26/7).
Ia menjelaskan, sejak MIFEE dimulai tahun 2007 (dengan nama Merauke Integrated Rice Estate), masyarakat asli Malind tidak dilibatkan. Lahan MIFEE diambil dari hutan sagu dan hutan tropis, tempat warga lokal berburu atau mencari tumbuhan herbal.
Dalam proyek MIFEE, 2007-2013, diterbitkan izin lokasi dan rekomendasi akuisisi lahan pada 80 perusahaan. Kini, 20 perusahaan aktif di lapangan untuk pengembangan bisnis perkebunan tebu, kelapa sawit, tanaman pangan, dan hutan tanaman industri.
