Pengusaha kayu di Jogjakarta membuktikan, kayu bersertifikat diminati pembeli. Butuh waktu mendidik pasar. Melalui hutan kemasyarakatan, komunitas adat dapat terlibat membangun bisnis kehutanan.
SIEJ-Jakarta. Koperasi dapat berperan besar dalam menyelamatkan hutan dan membantu bisnis berwawasan lingkungan. Contohnya ada di Jogjakarta. Koperasi simpan pinjam Wana Lestari Menoreh KWLM dan Karisma Taliasih di Kabupaten Kulon Progo, Jogjakarta punya cara sendiri menyelamatkan hutan mereka. Koperasi ini mengelola hutan rakyat. Kata Bernadus Saad Windratmo yang Ketua KWLM, anggota koperasi boleh menebang kayu di hutan rakyat lalu menjualnya, “Syaratnya kalau potong satu pohon harus tanam sepuluh,” katanya. Tambahan pula, jika menebang pohon seperti jati, mahoni, atau sonokeling ada diameter minimal yang harus dipatuhi anggota yaitu 25 cm dan albasia minimal 20 sentimeter. Aturan itu bertujuan untuk menebang kayu yang sudah kuat dan tidak mentah.
Di acara bertema REDD+ Untuk Menguatkan Ekonomi Rakyat dan Masyarakat Adat di Indonesia, di Jakarta (07/11), Windratmo menjelaskan sampai Desember 2011, anggota KWLM mengelola 417 hektare lahan, yang terdiri dari 13 hutan rakyat. Dalam area tersebut saat ini terdapat potensi pohon jati 330 meter kubik, kayu mahoni sebanyak 365 meter kubik, albasia 285 meter kubik, dan sonokeling 48 meter kubik.
Ia menambahkan, kayu yang ditebang harus kayu berstatus sudah disertifikasi dan volume tebangannya minimal 25 meter kubik per bulan, “Masyarakat bisa langsung sms kalau hutan sudah siap panen ke pengelola KWLM, lalu pengelola akan melakukan survei potensi, lokasi dan prakiraan harga, ya dibikin mudah saja,” ujarnya. Anggota akan menyetorkan kayunya pada pengelola KWLM, lalu pengelola akan mendistribusikan kepada para pembeli. Sampai saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang selalu siap menampung kayu-kayu tebangan anggota koperasi.
Ada pula pengusaha furnitur yang mengembangkan bisnis kayu berwawasan lingkungan di Jogjakarta, namanya KWaS Furniture. Menurut diretkurnya Robertus Agung Prasetya, semua kayu yag dipakai oleh perusahaannya adalah hasil kayu dari hutan rakyat dan Perhutani, yang dikelola dengan baik. “Hasil dari hutan rakyat bisa jadi furnitur yang green,” Ia mengatakan, di perusahannya yang sudah berdiri sepuluh tahun ini, bahan baku yang dipakai adalah dari kayu hutan rakyat dan kayu dari Perhutani. Menurut Agung, kayu Perhutani satu kubiknya bisa beda 200 ribu rupiah lebih mahal daripada kayu hutan rakyat.
Di Industri kayu ini, Agung mengatakan, belum ada pengusaha kayu yang menawarkan kayu bersertifikat FSI untuk pasar lokal, “Jadi bergerak di bisnis ini bukan sesuatu yang sulit, kami menawarkan kayu yang ada FSI-nya sehingga nilai jual lebih tinggi dimata project owner,”ujarnya, “Bulan Juli ini kami sudah mengantongi Sertifikat Sistem verifikasi Legalitas Kayu.”
Apa yang dikatakan Agung membuktikan bahwa pendapat sebagian pengusaha kayu yang mengatakan sertifikasi dapat menaikkan harga jual kayu dan produk-produknya, dan tidak diminati pasar ternyata tidak selalu benar. Sertifkat seperti yang diperoleh Agus lewat Forest Stewardship Council-FSI, kini menjadi syarat utama bila produk kayu ingin diterima di pasar Eropa, Amerika, atau Canada. Bahkan beberapa pembeli dalam negeri sudah mensyaratkan hal yang sama. Agung mengaku pernah menjual 40 pintu kayu dan furnitur untuk sebuah hotel di Jogjakarta dengan kayu bersertifikat FSI.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adar Nusantara-AMAN Abdon Nababan menambahkan, kebutuhan kayu dapat dipenuhi masyarakat adat melaluihutan kemasyarakatan. Selain melestarikan alam, hutan yang dikelola masyarakat juga dapat menyediakan air dan udara bersih, bahan obat-obatan, malah bisa membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. “Tapi pemerintah memperlakukan masyarakat sama seperti memperlakukan perusahaan, di tanah milik leluhur mereka sendiri saja mereka harus bayar,” katanya. IGG Maha Adi, Bellina Rosellini
