Di jantung Laut Arafura, sekitar 160 kilometer dari garis pantai Pulau Yamdena, sebuah raksasa industri sedang bersiap untuk bangkit. Proyek Abadi di Blok Masela sering disebut sebagai salah satu cadangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Tapi kini proyek tersebut memasuki fase krusial.
Pada Jumat, 13 Februari 2026, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) resmi diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Saat diterbitkan, keputusan ini oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, disebut sebagai hadiah menjelang Ramadan bagi ketahanan energi nasional.
Di balik selebrasi angka investasi senilai US$ 21 miliar atau setara Rp 352 triliun itu tersimpan kekhawatiran mendalam, terutama mengenai masa depan ekosistem laut dan kedaulatan masyarakat lokal di Kepulauan Tanimbar.
Tantangan Teknis di Kedalaman Ekstrem
Secara teknis, pengembangan Blok Masela adalah sebuah karya rekayasa yang sangat menantang. Jarrad Blinco, Executive Project Director INPEX Masela, mengungkapkan salah satu tantangan utama adalah pembangunan pipa gas bawah laut sepanjang 160 kilometer yang harus melintasi Palung Tanimbar.
“Pembangunan pipa harus melintasi Palung Tanimbar dengan kedalaman yang sangat ekstrem, mencapai lebih dari 1.500 meter,” ujar Blinco.
Kedalaman ini menuntut penggunaan teknologi mutakhir, termasuk fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) raksasa dan subsea Christmas Tree terbesar yang pernah diproduksi di Indonesia.
Dengan kapasitas produksi mencapai 9,5 juta metrik ton LNG per tahun (MTPA) dan 150 MMSCFD gas pipa domestik, proyek ini diharapkan mulai berproduksi pada tahun 2029-2030 untuk mendukung visi swasembada energi pemerintah.
Mamalia Laut dalam Ancaman Polusi Suara
Laut Arafura seperti di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 bukan sekadar wilayah perairan biasa. Wilayah ini merupakan koridor migrasi vital bagi mamalia laut raksasa seperti paus biru (Balaenoptera musculus), paus minke, dan dugong.
Aktivitas industri skala masif di wilayah ini diprediksi akan mengubah lanskap akustik bawah laut secara drastis. Para ahli memperingatkan bahwa kebisingan bawah laut (underwater noise) yang dihasilkan dari pengeboran lepas pantai, pemancangan, hingga lalu lintas kapal tanker Liquefied Natural Gas (LNG) akan mengganggu sistem navigasi dan komunikasi mamalia laut.
WPP 718 telah menjadi zona dengan kepadatan kapal tertinggi ketiga di Indonesia, dengan lebih dari 2.400 unit kapal yang beroperasi. Peningkatan frekuensi pelayaran akibat operasional Blok Masela juga memperbesar risiko tabrakan fisik dengan mamalia laut yang hidup di sana.
Selain polusi suara, pembuangan limbah pengeboran (drilling cuttings) dan air terproduksi (produced water) menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan plankton dan organisme bentik. Jika tidak dikelola dengan standar zero dischargeyang ketat, logam berat dan sisa hidrokarbon dapat meracuni rantai makanan laut.
Kondisi ini menjadi sangat ironis, mengingat ekosistem terumbu karang yang sehat di sana diperkirakan dapat memberikan nilai ekonomi tambahan sebesar US$ 2,6 miliar per tahun bagi sektor perikanan dan pariwisata Indonesia.
Luka Sosial di Desa Lermatang dan Paradoks Sumber Daya
Di daratan Kepulauan Tanimbar, isu yang paling panas bukanlah soal teknologi, melainkan sengketa harga ganti rugi lahan. Di Desa Lermatang, Tanimbar Selatan, warga merasa dirugikan atas penetapan harga tanah untuk pembangunan kilang LNG darat yang hanya dihargai Rp 14.000 per meter persegi berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
Padahal, masyarakat menuntut harga sebesar Rp 172.000 hingga Rp 350.000 per meter persegi sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) tahun 2023.
Sekretaris Desa Lermatang, Gustaf Lamere, mengatakan meski telah ada putusan Mahkamah Agung mengenai nilai ganti rugi, warga di lapangan masih merasa keberatan. Ia bahkan mengibaratkan harga rokok lebih tinggi dibanding nilai tanah per meter persegi yang diterima warga.
“Nilai yang diberikan tidak adil dan tidak sebanding dengan nilai tanah yang sesungguhnya. Rokok saja bisa lebih mahal dibandingkan harga tanah per meter persegi. Ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam di masyarakat,” ucapnya.
Meskipun memiliki aset gas alam raksasa, Kepulauan Tanimbar sendiri saat ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Maluku. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya paradoks sumber daya alam, di mana kekayaan alam yang melimpah justru gagal menyejahterakan rakyat lokal akibat salah kelola.
Selain itu, mobilisasi hingga 13.000 pekerja pada fase konstruksi dikhawatirkan akan memberikan beban tambahan pada sumber daya air bersih dan sistem sanitasi di wilayah yang aksesibilitasnya masih terbatas.
Menuju Keputusan Akhir
Saat ini Proyek Abadi Masela masuk ke tahap akhir desain rekayasa awal (Front-End Engineering Design/FEED). Keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) ditargetkan akan dicapai pada kuartal IV tahun 2026. Dengan diterbitkannya AMDAL, pemerintah berharap pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan untuk menjamin pasokan gas domestik bagi industri pupuk di Tanimbar dan pembangkit listrik PLN.
Tetapi kenyataannya tantangan yang tersisa bukanlah perkara mudah. Integrasi antara ambisi ekonomi, mitigasi risiko ekologis bagi mamalia laut di Laut Arafura, hingga penyelesaian sengketa lahan di Desa Lermatang akan menjadi penentu apakah Proyek Abadi ini akan menjadi berkah sejati bagi Nusantara atau justru meninggalkan luka lingkungan dan sosial yang permanen.