Masyarakat Adat Malind Lawan PSN Merauke lewat Palu Pengadilan
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura menyasar Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025.
Kategori: Papua
Izin Freeport Diperpanjang, Ketidakadilan Ekologis Kian Dalam di Papua
Menurut WALHI, penyusunan MoU yang menjadi dasar penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport berlangsung secara tertutup
Nestapa Ekspansi Sawit di Tanah Papua
Perubahan bentang alam tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga kehidupan masyarakat adat.
Masyarakat Adat dan Gereja di Papua Tolak Pembangunan Bandara Antariksa dan Markas Militer
Penolakan lahir karena proyek skala besar kerap dilakukan tanpa dialog dan persetujuan yang benar.
Masyarakat Adat Byak tolak pembangunan markas TNI di atas tanah adat
Masyarakat Adat Byak memiliki aturan setiap rencana pembangunan harus melalui mekanisme adat dan persetujuan resmi dari pemilik hak ulayat.
Usir utusan perusahaan sawit, masyarakat adat Papua tolak rayuan
Masyarakat adat Papua berusaha melestarikan hutan mereka dari penawaran perusahaan sawit yang menggoda.
Ingin perluas kebun sawit dan tebu di Papua, presiden dinilai tak punya empati
WALHI menilai rencana perluasan kebun kelapa sawit dan tebu di Papua merupakan sikap tak punya hati dan empati.
Papua bukan tanah kosong, PSN Tebu Merauke dianggap solusi palsu
Greenpeace menyebut PSN Tebu Merauke sebagai “solusi palsu” dalam transisi energi, karena justru memperparah krisis ekologis.
Mendengar suara peringatan gunung di Hari Gunung Internasional
Hari Gunung Internasional 2025 menjadi momentum untuk mendengar suara peringatan yang diberikan gunung dalam kesunyiannya
Memuat artikel...
Memuat artikel...