Peningkatan kualitas pelayanan ekowisata di Papua perlu dilakukan agar masyarakat lokal dapat terlibat langsung dan tidak hanya menjadi penonton.
Category: Papua
Gambut Indonesia yang kaya karbon
Hutan gambut Indonesia menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Restorasi dan moratorium permanen membukanya menjadi sangat penting.
Deforestasi legal di Papua
NASA merilis foto deforestasi Papua. KLHK mengkonfirmasi pembukaan hutan oleh perkebunan kelapa sawit.
Charles Toto: Hutan adalah pasar tanpa uang bagi masyarakat Papua
Jungle Chef, Charles Toto, memaparkan, melestarikan hutan Papua berarti juga menjaga keberlangsungan kuliner khas Bumi Cenderawasih tersebut.
Menjaga sekeping surga di timur Indonesia, padang lamun Raja Ampat terancam rusak
Rusaknya lamun, atau tanaman khas laut dangkal, di perairan Raja Ampat memperbesar risiko lenyapnya ekosistem ikan serta kemungkinan terjadinya bencana alam. Bagaimana para pemangku kepentingan berupaya mencegah hal itu?
Deasy Lontoh: Kita masih punya waktu untuk selamatkan penyu
Penyu terancam punah dan upaya perlindungannya menghadapi berbagai kendala. Deasy Lontoh “Ibu Penyu dari Timur” berjuang untuk melestarikan mereka, dimulai dari Papua.
Masyarakat adat Moi Kelim jaga hutan demi penuhi kebutuhan energi
Sejak 2018, masyarakat Adat Moi Kelim di Kampung Malaumkarta dan Suantolo, Sorong, Papua Barat, bisa penuhi energi dari sumber air yang berlimpah. Kini, mereka merancang pembentukan BUMDes, dengan PLTMh sebagai salah satu potensi yang akan diatur, selain sektor perikanan tangkap, wisata dan transportasi.
Kekusutan perencanaan dan pembangunan proyek energi, pil pahit yang harus ditelan warga Papua Barat
Pengerjaan proyek pembangkit mikro hidro di Sorong Selatan, Papua Barat, mangkrak setelah satu pipa pesat turbin runtuh sebagian ke badan sungai. Menurut BPK, proyek PLTMH tersebut merupakan satu dari 152 proyek pembangkit listrik, dari total 708 proyek yang tidak selesai.
Usai pemilihan kepala daerah, terbit ancaman lingkungan
Pemilihan kepala daerah serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang dipandang banyak pihak hanya menguntungkan oligarki. Tidak hanya penyelenggaraaan yang dipaksakan di bawah kondisi pandemi, namun 45 persen calon kepala daerah yang bertarung merupakan atau memiliki ikatan dengan pengusaha tambang.
Alasan Perubahan Aturan Cantrang Tetap Dikecam
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan rancangan revisi aturan cantrang dalam upaya melegalkan cantrang, meskipun laporan Badan Pusat Statistik tahun 2019 menjelaskan penggunaan cantrang akan mengakibatkan hancurnya sumber daya ikan, kerusakan lingkungan, serta konflik horizontal.