ILO K-188 adalah instrumen penting untuk memastikan para pekerja laut, nelayan, pekerja kapal perikanan dalam maupun migran, dihargai secara layak.
Category: DKI Jakarta
Pembangkangan sipil, mengapa aksi langsung diperlukan untuk membuat perubahan
Ketika pihak yang berkuasa bereaksi berlebihan terhadap pembangkangan sipil yang damai dengan penangkapan dan kekerasan, mereka hanya mengungkap kegagalan moral mereka sendiri.
Deklarasi Asia Land Forum 2025: Komunitas yang terpinggirkan memerlukan jaminan atas tanah
Asia kini tengah menghadapi tantangan besar terkait dengan tata kelola pertanahan yang semakin tidak adil, di mana masyarakat yang bergantung pada tanah, seperti petani, nelayan, penggembala, dan masyarakat adat, sering kali terpinggirkan. Deklarasi Asia Land Forum 2025 menegaskan perlunya reformasi tata kelola pertanahan yang lebih komprehensif, untuk melindungi hak-hak masyarakat yang secara historis terabaikan, termasuk […]
Jakarta menghadapi bahaya tak terlihat dari kontaminasi mikroplastik
Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) beserta anggotanya mengajak para jurnalis untuk mengikuti Media Tour 4.0 bertema “Dari Air ke Rantai Makanan: Mengungkap Ancaman Mikroplastik di Sekitar Kita” pada Sabtu, 22 Februari 2025 lalu. Agenda utama dari tur ini adalah menguji kontaminasi mikroplastik di tiga pulau terdekat dari Jakarta, […]
Banjir Jabodetabek bukti nyata rentannya Indonesia dalam ancaman krisis iklim
Penyebab banjir Jabodetabek adalah perubahan fungsi lahan serta lambatnya respons pemerintah daerah atas peringatan dini cuaca ekstrem.
Pencemaran sampah mikroplastik di laut Indonesia makin memprihatinkan
Pencemaran sampah mikroplastik mengkontaminasi ekosistem laut dan perairan tawar. Mikroplastik dikonsumsi ikan, kerang, atau organisme air.
Instalasi bambu karya mahasiswa UI menghidupkan tradisi lokal di kancah internasional
Instalasi bambu ini menggabungkan tradisi Bali dan Tiongkok, memiliki pesan budaya lokal dan keberlanjutan.
Pemberantasan mafia tanah harus selaras dengan penyelesaian konflik agraria
KPA mencatat sepanjang pemerintahan Jokowi, sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria. Diperlukan keseriusan memberantas mafia tanah.
Pengesahan Revisi UU Minerba, langkah mundur bagi keadilan lingkungan
Proses kilat dan ugal-ugalan UU Minerba mencerminkan rakusnya kepentingan jangka pendek segelintir elit, mengabaikan bencana krisis iklim.
PLN serukan kolaborasi untuk transisi energi di Indonesia
Transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak