Pemberantasan mafia tanah harus selaras dengan penyelesaian konflik agraria
KPA mencatat sepanjang pemerintahan Jokowi, sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria. Diperlukan keseriusan memberantas mafia tanah.
Kategori: TOPIK
Pengesahan Revisi UU Minerba, langkah mundur bagi keadilan lingkungan
Proses kilat dan ugal-ugalan UU Minerba mencerminkan rakusnya kepentingan jangka pendek segelintir elit, mengabaikan bencana krisis iklim.
Walhi luncurkan riset dampak PLTU pada lingkungan
Tiga wilayah menjadi lokasi riset dampak PLTU pada kerusakan lingkungan, yakni Paiton, Pacitan, dan Cilacap.
PLN serukan kolaborasi untuk transisi energi di Indonesia
Transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak
Benang kusut, konflik warga Telemow vs perusahaan adik Prabowo
Desa Telemow, Sepaku, PPU, Kaltim, kesulitan setelah PT ITCI Kartika Utama mengklaimnya untuk suaka orangutan dan logistik IKN. Klaim ini disampaikan Kepala OIKN, Bambang Susantono, dengan sebagian saham dimiliki orang dekat Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dampak revisi UU Minerba yang ugal-ugalan terhadap lingkungan hidup di Indonesia
Revisi UU Minerba yang disahkan pada 18 Februari 2025 di DPR menuai kontroversi. Posesnya cepat serta memungkinkan ormas dan kampus mengelola tambang, dengan potensi dampak negatif bagi lingkungan dan sosial.
Game quiz keanekaragaman hayati tingkatkan literasi lingkungan pelajar
Universitas Pakuan dan Belantara Foundation berkolaborasi meningkatkan literasi keanekaragaman hayati siswa SLTA di Bogor melalui platform Quiz Game Kehati
Revisi UU Minerba disahkan, JATAM sebut DPR panggung sirkus bisnis
Revisi UU Minerba yang baru disahkan oleh DPR RI menuai kecaman dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menilai proses legislasi tersebut terburu-buru, tidak transparan, dan hanya mengakomodasi kepentingan bisnis pertambangan.
Potensi korupsi atau moral hazard jika kampus diberikan izin tambang
Meski kampus memiliki jurusan pertambangan, upaya pemberian izin tambang sebagai bentuk korporatisme baru pemerintah kepada pihak kampus.
Memuat artikel...
Memuat artikel...