Bandarlampung, Ekuatorial – Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Timbul Batubara mengatakan perambahan hutan di kawasan TNBBS saat ini sudah berhasil ditekan sampai nol persen. Jika dibandingkan tahun 2013 masih ditemukan sekitar 10 persen.
“Tidak ada lagi warga yang membangun gubuknya di kawasan hutan lindung, tapi masih ada ditemukan perkebunan kopi di sana,” kata dia.
Kemudian TNBBS berencana akan membangun kawasan intensive protection zone (IPZ), untuk mengamankan hutan lindung dari bahaya kerusakan.
Pembangunan IPZ di dalam kawasan TNBBS seluas 100 ribu hektare (ha) atau sekitar sepertiga dari kawasan hutan. Proyek ini menurut Timbul didukung sepenuhnya oleh Jerman dengan total anggaran Rp100 milyar untuk pembangunan fisik, dalam kurun waktu enam tahun ke depan terhitung dari tahun 2016.
“Untuk memulihkan kondisi hutan, kita akan melibatkan masyarakat yang tinggal di desa penyangga,” ujar Timbul.
Kawasan itu dikelilingi pagar sosial. Ini berbeda dengan kawasan taman nasional di Afrika yang dipagari tembok keliling.
Lebih lanjut ia mengatakan, tahapan awal proyek itu akan memulihkan kondisi satwa di sana serta tanaman keras yang sudah banyak dirusak oleh oknum.
Selanjutnya, program memberi penyadaran pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan yang merupakan warisan dunia. “Kami ingin masyarakat sekitar kawasan kebutuhan ekonominya terpenuhi tapi tetap menjaga kelestarian hutan beserta satwanya,” pungkas dia.
Rapat pembahasan IPZ dihadiri aparat penegak hukum, penggiat HAM dan mitra kerja TNBBS. Selanjutnya pertemuan itu menyepakati tindaklanjut pertemuan teknis untuk upaya penanganan hukum, perlindungan dan pengawetan serta pemanfaatan TNBBS.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Hendrawan pada Rabu (17/6) menyatakan dukungan sepenuhnya program pengamanan hutan dengan pembangunan IPZ.
“Kami setuju dengan mengedepankan aspek sosial. Masyarakat kita tidak mungkin rakus lahan kalau ada pola-pola yang tepat yang bersifat tidak merugikan masyarakat,” ujar dia.
Selama ini, menurutnya pemerintah kerap melakukan pendekatan represif dalam mengamankan hutan. “Jadi aparat berhadap-hadapan dengan masyarakat tentunya masyarakat yang dirugikan,” kata dia lagi.
Lebih lanjut ia mengatakan, upaya itu memang akhirnya membuahkan hasil terbukti dengan nol persen tingkat perambahan. Tapi menurutnya, tidak memberi penyadaran sepenuhnya pada masyarakat bahwa hutan memang harus dilestarikan. Eni Muslihah
Artikel Terkait :
Harimau Sumatera Makin Sering Makan Ternak Warga
Penyusutan Hutan Mengakibatkan Konflik Manusia Gajah di Lampung
Dulu Mantangan Kini Rintangan
