Bagi masyarakat kampung pesisir di Indonesia, beberapa tahun terakhir menjadi periode yang paling berat untuk melaut. Cuaca berubah cepat, ombak datang tanpa pola yang jelas, dan hasil tangkapan tak lagi bisa diperkirakan. Melaut kini bukan hanya soal mencari ikan, tetapi juga bertaruh dengan keselamatan.
Krisis iklim secara nyata telah mengubah wajah kampung-kampung nelayan di Indonesia secara sistemik. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam Policy Brief Krisis Iklim di Kampung Nelayan menegaskan, nelayan kecil merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Tak hanya cuaca ekstrem, penurunan hasil tangkapan, hingga tekanan ekonomi akibat ketergantungan pada energi fosil yang mahal dan tidak stabil juga menjadi penyebabnya. Di tengah kebutuhan adaptasi yang mendesak, ketiadaan akses energi bersih dan terjangkau semakin memperburuk realitas ini.
Padahal, sebagian besar produksi perikanan nasional justru bertumpu pada nelayan skala kecil. Sekitar 75–80 persen hasil tangkapan ikan nasional berasal dari nelayan dengan kapal di bawah 5 gross ton (GT). Banyak dari tangkapan ini didaratkan di luar pelabuhan besar karena keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil.
Laut tak lagi ramah
Perubahan iklim membuat nelayan semakin sering menemui kondisi laut yang tak lagi ramah. Angin besar dan gelombang tinggi datang tanpa peringatan yang jelas, mengubah apa yang dulu merupakan rutinitas harian menjadi ancaman keselamatan.
Krisis iklim juga memaksa nelayan untuk melaut lebih jauh karena ikan berpindah mengikuti perubahan suhu laut. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan biaya operasional, memperbesar risiko kecelakaan di laut, dan menekan pendapatan rumah tangga nelayan.
Di sisi lain, krisis iklim di pesisir juga tidak lepas dari persoalan energi. Hingga kini, sebagian besar nelayan kecil masih bergantung pada solar bersubsidi. Namun, ketersediaannya kerap tidak menentu, terutama di wilayah terpencil. Harga yang fluktuatif membuat nelayan sulit merencanakan biaya produksi. Ketergantungan pada energi fosil ini menjadi beban tambahan ketika nelayan dituntut beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Padahal, energi bukan sekadar kebutuhan teknis melaut. Dalam konteks ketahanan pangan laut, energi dibutuhkan untuk menggerakkan kapal, mengolah hasil tangkap, menyimpan ikan dengan sistem rantai dingin, hingga mendistribusikannya ke pasar. Tanpa akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan, nelayan kecil terjebak dalam siklus kerentanan yang sulit diputus.
Dalam laporannya tentang krisis pesisir, Mongabay mencatat bahwa transisi energi di sektor kelautan dan perikanan masih berjalan lambat. Kebijakan energi nasional belum sepenuhnya membuka ruang bagi nelayan kecil untuk mengakses energi terbarukan seperti tenaga surya, mesin listrik, maupun teknologi penyimpanan energi yang sesuai. Transisi energi masih banyak berbicara pada level industri besar, sementara kebutuhan komunitas pesisir kerap terpinggirkan.
Ancaman bencana di pesisir
Bencana hidrometeorologis akibat krisis iklim mendominasi ancaman bencana di pesisir. Terbukti bahwa banjir rob, abrasi, dan intrusi air laut semakin sering terjadi seiring kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem. Pemukiman nelayan berpotensi terendam, sumber air bersih bisa tercemar, dan infrastruktur di pesisir akan rusak. Dalam situasi seperti ini, nelayan tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga ruang hidup.
KNTI menilai bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Transisi energi harus dipahami sebagai bagian dari keadilan iklim. Artinya, nelayan kecil tidak boleh hanya menjadi korban perubahan iklim, tetapi harus menjadi bagian dari solusi.
Dalam policy brief-nya, KNTI merekomendasikan penyusunan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, khususnya yang mengatur dampak perubahan iklim dan akses terhadap energi bersih.
Selain itu, KNTI mendorong revisi kebijakan energi nasional agar sejalan dengan target penurunan emisi dan membuka ruang implementasi energi terbarukan di sektor perikanan. Skema pembiayaan hijau, subsidi teknologi bersih, serta pelatihan kapasitas energi bagi nelayan menjadi kebutuhan mendesak agar adaptasi tidak hanya menjadi jargon kebijakan.
Sejumlah komunitas pesisir sebenarnya sudah memulai langkah adaptasi dengan kondisi saat ini. Praktik pengelolaan laut berbasis komunitas dan konservasi tradisional menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki pengetahuan untuk menjaga ekosistem. Namun, tanpa dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai, upaya-upaya ini sulit berkembang menjadi solusi yang berkelanjutan.
Transisi energi dan kebijakan iklim yang adil diharapkan dapat menjadi solusi kunci. Tanpa itu, kampung-kampung nelayan akan terus berada di garis depan krisis iklim, sehingga menanggung dampak paling besar dari perubahan yang tidak mereka sebabkan. Sementara mereka juga menjadi kelompok yang paling jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- Petani di Bengkulu Ditembak, lalu Dijadikan Tersangka
- Nelayan Sulit Makan, Air Sungai Siak Kian Menghitam karena Limbah
- Kecemasan Publik terhadap Rencana Pembangunan PLTN
- Labirin Lumpur di Perbukitan Kapur Jampang
- Matinya Macan Tutul Jawa Penjaga Rimba Sanggabuana
- Gunung Slamet Tergerus, Banjir Melanda Lembah