Bencana ekologis kali ini memiliki karakteristik unik karena menyerang secara simultan di tiga provinsi yang menjadi tulang punggung ekosistem Bukit Barisan.

Menyukai ini:

Suka Memuat...

Pada pekan terakhir November 2025, Pulau Sumatera tidak sekadar menghadapi musim hujan. Pulau yang membentang di garis khatulistiwa ini seolah sedang menjalani sebuah bencana ekologis yang brutal. Sebuah kulminasi dari krisis lingkungan yang telah lama diprediksi namun kerap diabaikan dalam kebijakan pembangunan nasional. 

Dari dataran tinggi Gayo di Aceh, menuruni lembah curam Tapanuli di Sumatera Utara, hingga ke kaki Gunung Marapi di Sumatera Barat, alam bergerak dengan kekuatan destruktif yang melampaui catatan sejarah bencana hidrometeorologi modern di wilayah tersebut.

Hujan dengan intensitas ekstrem, yang dipicu oleh anomali cuaca berupa interaksi atmosfer geospasial dan kehadiran fenomena langka dua siklon tropis kembar—Siklon Senyar dan Siklon Koto—menjadi pemicu utama yang meledakkan bom waktu kerentanan lingkungan di tiga provinsi sekaligus. 

Namun, menuding langit sebagai satu-satunya terdakwa adalah sebuah kenaifan yang berbahaya. Bukti-bukti empiris yang berserakan di lapangan, mulai dari ribuan kubik kayu gelondongan yang memenuhi pesisir Padang hingga bangkai gajah yang mati terjebak lumpur di Pidie Jaya, berbicara tentang realitas yang jauh lebih kelam, kegagalan sistemik tata kelola lingkungan.

Dengan korban jiwa yang telah menembus angka 442 orang dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang per 30 November 2025, peristiwa ini bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan sebuah krisis kemanusiaan yang berakar pada krisis ekologis.

Bencana akhir November 2025 ini memiliki karakteristik unik karena menyerang secara simultan di tiga provinsi yang menjadi tulang punggung ekosistem Bukit Barisan. Skala kerusakan yang terjadi tidak hanya melumpuhkan infrastruktur fisik, tetapi juga meruntuhkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Trauma “Tsunami Kedua”

Provinsi Aceh, yang masih menyimpan memori kolektif tentang tsunami 2004, kembali dihadapkan pada situasi yang membangkitkan trauma masa lalu. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dalam sebuah apel pemulihan bencana yang emosional, menyebut situasi ini “seakan Aceh alami Tsunami kedua”. Pernyataan ini merefleksikan keputusasaan melihat luasnya wilayah yang terdampak dan kecepatan air bah yang menerjang permukiman.

Banjir di Aceh tidak bersifat lokal, melainkan menyapu hampir seluruh wilayah administratif. Data menunjukkan 16 hingga 17 kabupaten/kota terendam, mencakup wilayah pantai timur yang padat penduduk hingga wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Wilayah-wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Aceh Singkil berubah menjadi lanskap air dan lumpur. Di Aceh Timur saja, jumlah pengungsi mencapai lebih dari 29.000 jiwa, menjadikan wilayah ini salah satu yang terparah.

Namun, aspek yang paling mengkhawatirkan dari situasi di Aceh adalah runtuhnya kapasitas mitigasi bencana pemerintah daerah. Dalam sebuah preseden yang jarang terjadi, lima pemerintah daerah —Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Lhokseumawe— secara resmi mengibarkan bendera putih. Mereka mengirimkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani dampak bencana kepada pemerintah provinsi.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi MA, dalam surat bernomor 300.2/402.3 tertanggal 25 November 2025, secara eksplisit menyatakan: “Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat menangani penanggulangan bencana tersebut sepenuhnya mengingat keterbatasan anggaran, sumber daya serta peralatan yang dimiliki”.

Pengakuan ini menyingkap fakta rapuhnya ketahanan fiskal dan operasional daerah dalam menghadapi bencana skala besar, sebuah indikator bahwa desentralisasi mitigasi bencana belum berjalan efektif.

Karakteristik banjir di Aceh kali ini adalah kecepatan kenaikan air yang ekstrem, yang mengindikasikan hilangnya area resapan di hulu (catchment area). Uliya Azri, seorang jurnalis lokal di Aceh Utara, memberikan kesaksian yang mengerikan. Ia menggambarkan banjir datang “secepat tsunami”, di mana air naik drastis hanya dalam waktu lima menit setelah Sungai Sawang jebol.

Uliya dan ratusan warga desanya terpaksa melarikan diri ke hutan, bertahan hidup selama empat hari tanpa atap di bawah guyuran hujan badai. “Habis semua. Dari nol lagi hidup,” ungkapnya seperti dilansir AJJN.Net. 

Kisah ini menggambarkan betapa minimnya waktu peringatan dini (early warning system) yang dimiliki warga, memaksa mereka kembali ke mode bertahan hidup paling primitif di tengah hutan.

Di Pidie Jaya, Nora (25) menceritakan teror ganda yang dialaminya. Banjir pertama datang perlahan pada dini hari, namun disusul oleh banjir bandang kedua yang jauh lebih destruktif pada pagi harinya. Suara gemuruh air yang membawa lumpur dan kayu besar menjadi sinyal kematian yang menghantui warga. Rumah-rumah tidak hanya terendam, tetapi hancur dihantam material padat yang terbawa arus.

Simbol paling tragis dari kerusakan ekosistem hulu di Aceh adalah ditemukannya bangkai seekor Gajah Sumatera yang mati terbawa arus banjir di Pidie Jaya.⁴ Gajah adalah satwa yang memiliki insting alamiah tinggi terhadap bahaya dan kemampuan berenang yang baik. 

Kematian satwa besar ini, yang ditemukan tertimbun di antara tumpukan kayu gelondongan, mengirimkan pesan yang jelas: habitat hulu mereka telah rusak sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi tempat yang aman, bahkan bagi penghuni asli hutan sekalipun. Ini adalah indikator biologis bahwa ecological carrying capacity di hulu sungai telah runtuh total.

Tragedi di jantung Tapanuli

Jika Aceh menghadapi banjir luapan yang luas, Sumatera Utara (Sumut) menjadi medan pembantaian akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terpusat di wilayah Tapanuli. Berdasarkan data BNPB, Sumut mencatat angka kematian tertinggi di antara ketiga provinsi, dengan 217 orang meninggal dunia dan 209 orang masih hilang hingga akhir November.

Meskipun pemberitaan awal sempat berfokus pada Kota Sibolga, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengklarifikasi bahwa kerusakan terparah sesungguhnya terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Wilayah ini mengalami isolasi total. Akses jembatan putus, jaringan listrik lumpuh, dan sinyal komunikasi hilang sepenuhnya, menciptakan blank spot informasi yang menyulitkan evakuasi.

Kecamatan-kecamatan seperti Pandan, Sarudik, Badiri, hingga Barus porak-poranda. Mobilitas barang dan manusia hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki menembus medan berlumpur karena jalur darat dari Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan tidak bisa dilalui kendaraan.

Tingkat keparahan isolasi di Tapanuli tergambar jelas dari kisah para penyintas yang harus melakukan perjalanan epik demi bertahan hidup. Desinta Hutabarat (30), seorang warga yang terjebak di Sibolga, harus berjalan kaki selama tiga hari menembus hutan dan lumpur untuk mencapai Kecamatan Adiankoting di Tapanuli Utara.

Desinta menceritakan runtuhnya tatanan sosial di wilayah terdampak. “Kondisi di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kacau. Tidak ada yang berjualan beras, ikan, telur, atau makanan apa pun. Beberapa warung dan minimarket dijarah,” katanya seperti dilansir Kompas. 

Keputusasaan memicu anarki kecil di tengah masyarakat yang kelaparan. Desinta dan keluarganya bertahan hidup dengan memakan biskuit seadanya selama perjalanan, tidur di teras rumah warga desa yang mereka lalui, sebelum akhirnya menemukan dapur umum di perbatasan. Kisah ini adalah potret nyata dari krisis logistik akut yang gagal diantisipasi dalam fase awal tanggap darurat.

Data korban jiwa di Sumatera Utara menunjukkan sebaran yang luas namun terkonsentrasi di wilayah pegunungan dan lembah sungai. Berikut adalah rincian korban meninggal dunia berdasarkan data sementara BNPB pada fase awal (sebelum lonjakan data akhir bulan).

Sebaran korban meninggal dunia di Sumatera Utara pada fase pertengahan evakuasi. Angka ini kemudian melonjak menjadi total 217 jiwa seiring ditemukannya korban hilang.

Galodo dan jejak kayu di pantai

Di Sumatera Barat, bencana memanifestasikan dirinya dalam bentuk “Galodo”—terminologi lokal untuk banjir bandang yang membawa material debris masif seperti batu besar, lumpur pekat, dan kayu gelondongan. Bencana ini menerjang wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, hingga pesisir Kota Padang.

Hujan ekstrem yang mengguyur sejak 26 November 2025 memicu ketidakstabilan tanah di hulu sungai-sungai yang berhulu di Gunung Marapi dan Singgalang. Di Kabupaten Agam, banjir bandang menyapu Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, pada dini hari saat warga sedang terlelap. Kecepatan dan kekuatan galodo ini tidak memberi kesempatan bagi warga untuk evakuasi mandiri. Data BPBD Agam mencatat puluhan korban jiwa di wilayah ini, dengan banyak tubuh korban yang hanyut terbawa arus sungai hingga puluhan kilometer jauhnya.

Di Padang Pariaman, penemuan 21 jenazah di aliran Sungai Batang Anai menjadi bukti suram dari dahsyatnya energi galodo yang terjadi di hulu. Sungai yang biasanya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi jalur kematian yang membawa material dari pegunungan hingga ke dataran rendah. Infrastruktur vital seperti Jembatan Kembar di jalan nasional Padang-Padang Panjang, yang merupakan urat nadi ekonomi penghubung provinsi, putus total atau tertimbun material longsor, melumpuhkan jalur distribusi logistik utama.

Di hilir, tepatnya di Pantai Air Tawar, Kota Padang, muara dari segala kerusakan di hulu terlihat secara visual. Pantai yang menjadi destinasi wisata ini berubah menjadi “kuburan” kayu. Ribuan batang kayu gelondongan, baik yang masih memiliki akar maupun yang berupa potongan rapi, berserakan memenuhi garis pantai. Fenomena ini memicu kemarahan publik dan menjadi bukti visual tak terbantahkan bahwa hutan di hulu Sumatera Barat sedang mengalami pendarahan hebat. Tumpukan kayu ini bukan sekadar sampah; mereka adalah artefak kejahatan lingkungan.

Salah satu elemen paling kontroversial dan mencolok dari bencana ini adalah kehadiran ribuan meter kubik kayu gelondongan (logs) yang ikut hanyut bersama banjir di ketiga provinsi. Keberadaan kayu-kayu ini menjadi titik perdebatan sengit antara pemerintah, politisi, dan aktivis lingkungan. Apakah ini sisa penebangan legal, sampah alami, atau bukti nyata pembalakan liar yang masif?

Laporan visual dari lapangan, baik yang didokumentasikan oleh jurnalis maupun yang viral di media sosial, menunjukkan karakteristik fisik kayu yang tidak lazim untuk dianggap sebagai debris alami:

1. Potongan Mekanis: Banyak kayu yang ditemukan memiliki ujung potongan yang rata dan rapi, ciri khas penggunaan gergaji mesin (chainsaw). Ini membantah argumen bahwa kayu-kayu tersebut patah secara alami akibat longsor.
2. Kondisi Kulit Kayu: Sebagian besar kayu ditemukan dalam kondisi sudah terkelupas kulitnya (debarked) atau berupa balok setengah jadi, yang mengindikasikan kayu tersebut sudah diproses atau ditumpuk lama di logpond (tempat penumpukan kayu) sebelum terseret air.
3. Volume Masif: Kuantitas kayu yang hanyut mencapai ribuan batang, menutupi area pantai dan sungai secara padat. Volume sebesar ini sulit dijelaskan hanya dengan alasan pohon tumbang alami di hutan lindung.

Di Sumatera Utara, video viral memperlihatkan tumpukan kayu gelondongan yang hanyut di sungai, yang kemudian dikomentari oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Ia menyebut adanya laporan warga bahwa kayu-kayu tersebut “sengaja ditebang. Yang bagus diangkut pakai mobil, sedangkan yang tak layak dibiarkan begitu saja”. Praktik ini dikenal sebagai high-grading dalam pembalakan liar, di mana sisa-sisa kayu (limbah logging) dibiarkan di bantaran sungai dan menjadi proyektil mematikan saat air sungai meluap.

Respons defensif pemerintah pusat

Di tengah sorotan publik, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengambil sikap defensif. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, pada 28 November 2025, mengeluarkan pernyataan yang cenderung meredam spekulasi. Ia menduga sementara bahwa kayu-kayu tersebut adalah “bekas tebangan yang sudah lapuk” yang kemudian terseret banjir.

Lebih jauh, ia membangun alibi administratif dengan menyatakan kemungkinan besar kayu tersebut berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Dengan melabeli asal kayu dari APL (area di luar kawasan hutan negara), pemerintah seolah berusaha melepaskan tanggung jawab pengawasan hutan lindung, menggeser isu menjadi masalah hak privat lahan masyarakat. Namun, narasi ini mengabaikan fakta bahwa kerusakan DAS tidak mengenal batas administratif APL atau Hutan Lindung; penebangan di APL yang berada di kelerengan curam tetap memiliki dampak hidrologis yang fatal.

Penjelasan normatif Kemenhut tidak memuaskan parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pembentukan tim investigasi independen. Ia mengajukan pertanyaan fundamental: “Kenapa bisa hanyut di dalam bencana? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada penebangan liar? Dan siapa pelakunya?”.

Legislator asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, juga bersuara keras. Ia menegaskan bahwa banjir dan galodo ini adalah akibat langsung dari pembalakan liar. “Jika tidak diselesaikan serius, saya akan memimpin RDP (Rapat Dengar Pendapat). Kami sudah memiliki bukti pembalakan liar di lokasi terdampak,” ancamnya, menunjukkan bahwa bukti-bukti lapangan sudah dikantongi oleh pihak legislatif untuk mengonfrontasi pemerintah.

Bencana ekologis

Para ahli lingkungan dan koalisi masyarakat sipil menolak keras pelabelan peristiwa ini semata-mata sebagai “bencana alam” atau “takdir Tuhan”. Terminologi yang mereka gunakan secara konsisten adalah “Bencana Ekologis” (Ecological Disaster), sebuah istilah yang membebankan tanggung jawab kausalitas pada aktivitas manusia dan kebijakan negara.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di ketiga provinsi sepakat bahwa banjir ini adalah akumulasi dari kerusakan hutan yang sistematis. Hutan Sumatera, yang seharusnya berfungsi sebagai “spons” alami penyerap air, telah kehilangan kemampuannya akibat alih fungsi lahan yang masif.

Di Sumatera Barat, Direktur WALHI Sumbar, Wengki Purwanto, menyajikan data satelit yang mencengangkan. Kota Padang telah kehilangan 3.400 hektare tutupan hutan antara tahun 2001 hingga 2024. Lebih spesifik lagi, di hulu DAS Aia Dingin—salah satu jalur utama banjir bandang—tercatat kehilangan 780 hektare tutupan pohon.

Deforestasi di hulu sungai yang memiliki topografi curam ini adalah resep sempurna untuk bencana; tanpa akar pohon yang menahan tanah, air hujan langsung meluncur membawa material tanah pucuk (top soil), menyebabkan sedimentasi sungai di hilir dan banjir bandang.

Di Sumatera Utara, sorotan tajam diarahkan pada proyek-proyek strategis di kawasan Ekosistem Batang Toru. WALHI Sumut secara spesifik menuding tujuh perusahaan yang beroperasi di kawasan ini berkontribusi signifikan terhadap bencana. Kawasan ini, yang merupakan habitat terakhir Orangutan Tapanuli, mengalami tekanan hebat akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dan aktivitas pertambangan emas.

Pembukaan akses jalan, land clearing untuk infrastruktur energi, dan aktivitas tambang di kawasan pegunungan Bukit Barisan telah mengubah bentang alam secara permanen. WALHI menilai bahwa bencana ini adalah “bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan”. Negara, melalui perizinan yang dikeluarkannya, dianggap telah mensponsori bencana ini (state-sponsored disaster).

Di Aceh, faktor kontributor utama selain deforestasi adalah maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). WALHI Aceh mencatat fakta mengejutkan bahwa 99 persen lokasi PETI berada di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS). Aktivitas PETI melibatkan pengerukan tebing sungai, penggunaan alat berat di badan sungai, dan perusakan vegetasi riparian. Akibatnya, tebing sungai menjadi labil dan mudah longsor, sementara sedimentasi mendangkalkan sungai secara ekstrem. 

“Sungai didangkalkan, bukit dikeruk,” ujar WALHI, menggambarkan bagaimana kapasitas sungai untuk menampung debit air hujan telah dihancurkan secara sistematis.

Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyampaikan kritik yang sangat tajam terhadap pola pembangunan di Aceh. “Bencana ini adalah bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini juga diproduksi oleh kebijakan yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif… PETI menghancurkan hulu dan kerusakan DAS dan hutan, jadinya tanah labil, longsor mudah terjadi, dan banjir jadi tak terbendung,” papar Ahmad. 

Tuntutannya Ahmad jelas dan mendesak. “Restorasi ekologis dan pemulihan alam harus segera dilakukan pemerintah… Lalu audit menyeluruh perizinan yang berdampak pada kerusakan hulu dan hutan dan harus diberi ruang yang luas untuk partisipasi masyarakat mukim dalam tata kelola lingkungan.” 

Rianda Purba, Direktur Eksekutif WALHI Sumut, tidak ragu menunjuk hidung korporasi sebagai aktor intelektual bencana di Tapanuli. “Itu menjadi bukti kerusakan ekosistem yang tak terbantahkan. bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan sehingga terjadi bencana. WALHI menuntut pemerintah agar menghentikan aktivitas ketujuh perusahaan yang beroperasi di kawasan Ekosistem Batang Toru demi mencegah bencana serupa terulang,” katanya.

Dalam pernyataan visualnya, WALHI Sumut menegaskan aspek akumulasi dampak. “Bencana yang terjadi merupakan akibat akumulatif dari kerusakan ekosistem yang berlangsung lama dan memerlukan intervensi kebijakan yang kuat untuk menghindari kejadian serupa pada musim hujan berikutnya.” 

Wengki Purwanto, Direktur WALHI Sumbar, menekankan pada aspek pemulihan fungsi hidrologis. “Hentikan alih fungsi ruang dan penebangan hutan di kawasan hulu DAS. Pulihkan tutupan hutan dan daerah resapan air sebagai langkah nyata mitigasi bencana. [Kami meminta aparat] menindak pelaku-pelaku bisnis pertambangan ilegal, illegal logging, pembangunan di kawasan beresiko bencana tinggi.” 

Di hadapan krisis yang meluas, pemerintah pusat akhirnya mengambil alih komando penanganan, terutama setelah lumpuhnya kapasitas beberapa pemerintah daerah.

Menyadari akses darat yang putus total di banyak titik, pemerintah mengerahkan aset militer secara masif. Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, turun langsung ke Aceh. Menhan menegaskan dukungan penuh untuk operasi udara, mengingat banyaknya wilayah yang terisolasi.

Total 11 helikopter milik TNI dan Basarnas dikerahkan untuk jembatan udara, mengangkut logistik ke desa-desa yang terkurung longsor di Tapanuli dan pedalaman Aceh. Selain itu, enam kapal perang (KRI) dikerahkan untuk menyisir wilayah pesisir dan mendistribusikan bantuan via laut ke pelabuhan-pelabuhan yang masih bisa diakses. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga terbang ke Lhokseumawe, mendesak pemerintah daerah segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) tanpa birokrasi berbelit.

Salah satu aspek menarik dari respons tanggap darurat kali ini adalah pelibatan teknologi satelit Low Earth Orbit (LEO). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan penyedia layanan Starlink milik Elon Musk untuk memulihkan konektivitas yang mati total.

Layanan internet satelit SATRIA-1 dan terminal Starlink dipasang di 10 lokasi strategis untuk mendukung koordinasi posko dan komunikasi warga, antara lain:

1. Bandara Pinangsori (Tapanuli Tengah)
2. SMAN 1 Plus Matauli Pandan (Tapanuli Tengah)
3. Masjid Baitul Gafur (Aceh Utara)
4. Command Center (Aceh Tengah)
5. Kantor Wali Kota Lhokseumawe
6. Kota Langsa
7. Aceh Timur
8. Aceh Tamiang
9. Jorong Bukik Malanca, Malalak (Agam, Sumbar)
10. UPT BNPB Regional Sumatera Barat.

Langkah ini diapresiasi sebagai terobosan dalam manajemen bencana modern, memungkinkan aliran informasi real-time dari zona merah yang sebelumnya buta informasi.

Narasi “siklon” sebagai perisai politik

Meskipun mobilisasi bantuan berjalan masif, narasi politik pemerintah cenderung berfokus pada faktor eksternal. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berulang kali menekankan peran “Siklon Senyar” dan “Siklon Koto” sebagai penyebab utama. “Ini fenomena alam yang jarang terjadi tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara,” ujarnya.

Narasi ini, meskipun valid secara meteorologis, dikritik oleh aktivis lingkungan sebagai upaya “mengkambinghitamkan” cuaca untuk menutupi kegagalan tata kelola lahan. Siklon adalah pemicu (trigger), namun kondisi hutan yang gundul adalah penyebab (root cause) mengapa pemicu tersebut menghasilkan dampak katastropik. Tanpa kerentanan lingkungan yang tinggi, dampak siklon seharusnya bisa diminimalisir, bukan menjadi bencana kemanusiaan terbesar tahun ini.

Bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 adalah sebuah ultimatum. Angka 442 korban jiwa bukanlah sekadar statistik; mereka adalah martir dari sebuah sistem pengelolaan lingkungan yang gagal.

Kayu-kayu gelondongan yang memenuhi pantai Padang, gajah mati di Pidie Jaya, dan desa-desa yang hilang di Tapanuli adalah bukti tak terbantahkan bahwa ekuilibrium alam Sumatera telah runtuh. Pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik narasi “cuaca ekstrem” atau “fenomena langka”. Apa yang terjadi adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang memprioritaskan ekstraksi sumber daya alam di atas daya dukung lingkungan.

Tanpa moratorium total terhadap pembukaan hutan di hulu, penegakan hukum yang brutal terhadap pelaku illegal logging dan PETI, serta evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur di kawasan sensitif seperti Batang Toru, Sumatera akan terus menjadi “pulau bencana”. Restorasi ekologis bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan syarat mutlak untuk kelangsungan hidup jutaan warga di Pulau Emas ini.

• ‘Tsunami kedua’ wujud nyata bencana ekologis yang melanda Sumatera
• Bekas tambang minyak di Hutan Harapan mulai menghijau
• Kolaborasi menguak jejak uang di balik transisi energi
• Pencemaran mikroplastik semakin luas mengancam kesehatan masyarakat
• Belém Mutirão dan paradoks diplomasi Indonesia di Amazon
• Aksi hijau pelajar Sukabumi di Hari Guru Nasional 2025