Di sebuah negara yang dipeluk oleh dua samudra, laut seharusnya menjadi detak jantung kehidupan. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ancaman yang datang dari riak gelombang itu masih dianggap sebagai “dongeng” yang jauh.
Sebuah survei pada 2019 mencatat anomali yang ironis: Indonesia menjadi negara dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap perubahan iklim. Di tengah kepungan banjir rob, abrasi yang menggerus beranda rumah warga pesisir, hingga badai yang kian tak tertekan, banyak yang masih memilih menutup mata.
“Misinformasi dan ketidaktahuan menjadi faktor kunci,” ujar Wira Ditama Pratama, Senior Analyst Ocean dari Climateworks Center, dalam diskusi Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Wira, ada dikotomi semu yang selama ini menghambat kita. Muncul anggapan bahwa jika ekonomi dipacu lewat sektor kelautan, maka lingkungan pasti dikorbankan. Sebaliknya, jika laut dijaga ketat, ekonomi dianggap akan jalan di tempat. Padahal, data bercerita lain.
Emas Biru di Balik Gelombang
Berdasarkan penelitian Climateworks Center, 75 persen wilayah Indonesia yang berupa lautan menyimpan potensi ekonomi biru hingga 1,3 triliun dolar Amerika. Tak hanya soal rupiah, Indonesia adalah benteng terakhir iklim dunia dengan menyimpan 17 persen cadangan karbon biru (blue carbon) global, yang tersimpan rapat di hutan mangrove, padang lamun, dan rawa air asin.
“Menjaga ekosistem laut berpotensi menumbuhkan ekonomi negara hingga 8 persen per tahun. Ini adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Wira. Namun, jalan menuju ke sana terganjal oleh tata kelola yang terfragmentasi, keterbatasan data, dan pembiayaan yang belum optimal.
Senada dengan hal tersebut, Armyanda Tussadiyah dari Pesisir Lestari menekankan bahwa ekosistem karbon biru, terutama mangrove, memiliki kemampuan menyerap emisi jauh lebih efektif dibandingkan hutan di daratan. Isu ini bukan sekadar soal lingkungan, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang paling rentan terkena dampak.
Meski dampaknya nyata, isu kelautan sering kali kalah pamor dibandingkan isu kehutanan di kancah internasional. Fegi Nurhabni dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui tantangan berat dalam “menjual” isu kelautan agar menjadi perhatian global.
“Isu perubahan iklim dari sektor kelautan memang tidak begitu menarik bagi internasional. Namun, kami terus mendorong agar ini menjadi agenda global,” ungkap Fegi.
Saat ini, KHP tengah melakukan mitigasi dan rehabilitasi, termasuk di Sulawesi Utara. Lima poin strategis telah disiapkan, mulai dari perluasan kawasan konservasi laut hingga pengendalian ketat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Restorasi dan Adaptasi
Di sisi lain, akademisi Mahawan Karuniasa dari ISSG-Foam mengingatkan bahwa mitigasi saja tidak cukup. Kita sedang berkejaran dengan waktu untuk merestorasi terumbu karang dan mangrove yang rusak.
“Selain mitigasi, kita harus mengajarkan adaptasi terhadap masyarakat yang rentan, terutama di wilayah pesisir,” tegas Mahawan. Baginya, kata kunci “kiamat iklim” dan “bencana ekologi” bukan sekadar hiperbola, melainkan peringatan keras jika kita tetap abai.
Di Minahasa Utara, di mana langit bersentuhan langsung dengan garis pantai yang indah, diskusi ini menjadi pengingat pahit: bahwa laut yang tenang hari ini bisa menjadi ancaman mematikan esok hari jika kita tetap membiarkan ketidaktahuan memandu kebijakan kita.
- Saat Isu Kelautan Tak Lagi ‘Seksi’ Namun Kian Mematikan
- Masyarakat Adat di NTT Dijerat Hukum karena Pertahankan Tanah Leluhur
- Tanah Bergerak di Tegal Bukan Semata Tingginya Curah Hujan
- Pulau Jawa Semakin Terdorong ke Ujung Krisis Ekologis
- Masyarakat Adat dan Gereja di Papua Tolak Pembangunan Bandara Antariksa dan Markas Militer
- BBM Ramah Lingkungan yang Tertahan di Hulu Kebijakan