Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan, menyimpan paradoks besar dalam pengelolaan kekayaan alamnya. Di satu sisi, negeri ini menyandang predikat negara megabiodiversity terbesar kedua atau ketiga di dunia. Tapi di sisi lain, eksplorasi terhadap kekayaan hayati maritim masih sangat tertinggal jauh dibandingkan daratan. Hingga saat ini, tingkat identifikasi dan eksplorasi laut Indonesia yang tercatat belum mencapai angka 15 persen.
Ketimpangan data ini bukan sekadar masalah teknis penelitian, melainkan menyentuh isu kedaulatan nasional. Guru Besar Fakultas Biologi UGM sekaligus Ketua Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI), Prof. Budi Setiadi Daryono, menegaskan biodiversitas laut Indonesia adalah “emas tersembunyi” yang jika datanya sudah lengkap, harus didorong untuk konservasi berkelanjutan.
“Data maritim ini sangat berharga. Laut Indonesia yang dieksplorasi juga belum ada 15%. Tetapi riset tidak menarik kalau hanya data,” ungkap Prof. Budi.
Budi menekankan, tanpa data yang kuat untuk mengenali potensi laut suatu wilayah, sumber daya tersebut rentan dieksploitasi oleh pihak eksternal, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan penduduk lokal.
Kesenjangan Data dan Tantangan Eksplorasi
Secara geografis, posisi Indonesia yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menciptakan fenomena Aliran Lintas Indonesia (Arlindo). Arus ini menjadi jalur penyebaran nutrisi dan anakan biota ke seluruh perairan global. Berdasarkan catatan status keanekaragaman hayati tahun 2024, Indonesia telah berhasil mengidentifikasi 3.478 spesies ikan, 35 spesies mamalia laut, dan 52 spesies reptil laut.
Meski terlihat banyak, angka-angka tersebut belum menggambarkan realitas keanekaragaman hayati Indonesia seutuhnya. Masih terdapat kesenjangan informasi yang sangat lebar, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti wilayah Maluku dan Papua (ekoregion Sahul). Wilayah-wilayah seperti Romang dan Damer yang kerap dijuluki sebagai “permata tersembunyi” data biota yang ada juga masih sangat minim.
Kesehatan ekosistem pendukung pun kini berada dalam level sedang yang mengindikasikan adanya perubahan kualitas ekologis. Ekosistem lamun, misalnya, menunjukkan penurunan tutupan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi ancaman serius bagi satwa seperti duyung (dugong) yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada kesehatan padang lamun.
Erosi Budaya Bahari di Tanah Kepulauan
Masalah minimnya riset dan konservasi tidak hanya berakar pada kendala teknis, tetapi juga pada degradasi budaya maritim di tengah masyarakat. Ada fenomena di mana masyarakat umum, terutama generasi muda, kian merasa jauh dari lautnya sendiri. Hal ini dipicu oleh sentralisasi pendidikan yang lebih banyak berorientasi ke daratan dan pusat kota, sehingga pengetahuan maritim tidak terinternalisasi dengan baik.
Aksesibilitas produk laut di tengah kota justru membuat masyarakat lupa akan asal-usul ekosistem penghasilnya. Masyarakat sering kali hanya melihat sumber daya laut sebagai produk jadi di atas meja makan tanpa memahami pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai masa depan negara.
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan investasi infrastruktur. Meskipun kawasan pesisir menyumbang lebih dari sepertiga populasi nasional, wilayah ini hanya menerima sekitar 23% dari total investasi infrastruktur nasional. Dampaknya, masyarakat pesisir terjebak dalam kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Generasi muda nelayan saat ini juga cenderung lebih mengandalkan teknologi GPS dibandingkan metode navigasi tradisional warisan leluhur mereka, yang menandai memudarnya kearifan lokal.
Arsitektur Fiskal dan Restrukturisasi Riset
Dunia riset kelautan Indonesia juga menghadapi tantangan besar dari sisi pendanaan. Anggaran riset nasional mengalami tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, anggaran riset tercatat sebesar Rp 18 triliun. Angka ini menurun drastis menjadi Rp 12 triliun pada 2021, bahkan sempat berada di titik Rp 9,5 triliun pada 2022.
Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengubah pola pendanaan menjadi berbasis kompetisi. Meski bertujuan meningkatkan produktivitas, riset kelautan yang bersifat eksploratif dan membutuhkan peralatan canggih seperti kapal riset memerlukan dukungan fiskal yang stabil dan berjangka panjang. Untuk menyiasati ini, pemerintah mulai menjajaki skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) guna membangun kembali armada kapal riset nasional.
Upaya Konservasi dan Perlindungan Spesies
Di tengah keterbatasan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperluas benteng perlindungan laut. Hingga akhir tahun 2025, luas kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 30,9 juta hektare, melampaui target yang ditetapkan. Sebanyak 48 jenis biota laut kini telah berstatus dilindungi sepenuhnya melalui regulasi pemerintah.
Fokus utama diarahkan pada satwa-satwa prioritas yang terancam punah. Indonesia merupakan rumah bagi enam dari tujuh jenis penyu dunia, yang semuanya telah dilindungi secara penuh karena populasinya yang menurun drastis akibat perburuan dan perdagangan ilegal telur penyu. Selain itu, Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk hiu paus juga terus dievaluasi guna memitigasi kasus hiu paus muda yang terdampar, yang dianggap sebagai sinyal bahaya bagi populasi laut dunia.
Kebijakan Ekonomi Biru menjadi pilar utama pembangunan kelautan masa depan. Salah satu implementasi nyatanya adalah penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota untuk mencegah overfishing. Saat ini, sekitar 35% stok ikan nasional berada pada tingkat over-exploited, yang jika tidak dikendalikan akan terus merugikan ekonomi negara hingga miliaran dolar per tahun.
Jalan Menuju Kemandirian Riset
Untuk mengatasi minimnya riset dan konservasi, Prof. Budi Setiadi Daryono menekankan pentingnya pergeseran pola pikir pembangunan. Pembangunan tidak boleh hanya berlandaskan pada target pendapatan per kapita, melainkan pada pemberdayaan semua pihak dengan tetap menjaga kekayaan alam.
Strategi yang ditawarkan adalah memberikan akses pengetahuan dan data kepada masyarakat pesisir agar mereka mampu memetakan potensi laut di wilayahnya secara mandiri. Sains dan kearifan lokal harus berjalan beriringan. KKP pun telah menginisiasi pembinaan terhadap 36 Kampung Lautra yang tersebar di sekitar kawasan konservasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat setempat.
Keberhasilan konservasi pada akhirnya bergantung pada seberapa kuat rasa memiliki masyarakat terhadap lautnya. Pendidikan budaya bahari harus dikembalikan ke bangku pendidikan dan pengalaman maritim harus dibawa kembali ke meja makan setiap keluarga. Tanpa integrasi data, teknologi, dan partisipasi publik, kekayaan laut Indonesia akan tetap menjadi misteri yang tidak terjamah, sementara ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan terus mengintai di garis pantai Nusantara.
“Mengembalikan budaya bahari pada kehidupan sehari-hari generasi muda sama pentingnya dengan memberdayakan masyarakat pesisir,” pungkas Prof. Budi.
Dengan data yang kuat dan budaya yang terjaga, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi saksi sekaligus pengelola utama atas kekayaan samuderanya demi keberlangsungan generasi mendatang.