Indonesia tengah berdiri di persimpangan jalan ekologis yang genting. Sebagai negara kepulauan, posisi geografis Indonesia membawa konsekuensi paparan tinggi terhadap kenaikan air laut dan cuaca ekstrem. Laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) yang disusun Yayasan KEHATI, menegaskan Indonesia perlu membedah tantangan lintas sektor termasuk kehutanan, pangan, energi, dan air.
Pembedahan ini sangat perlu dilakukan guna merumuskan jalan keluar dari jebakan praktik bisnis konvensional yang merusak. Jika tidak, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran setan tata kelola yang mengorbankan masa depan demi pertumbuhan ekonomi sesaat.
Dampak nyata dari karut-marutnya tata kelola alam mulai terlihat pada indikator ekonomi makro. Di penghujung tahun 2025, serangkaian bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan analisis dari Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, bencana yang sangat memilukan ini diprediksi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,32%.
“Kita melihat dampaknya dari penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” ujar David.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menjelaskan Pulau Sumatera berkontribusi sekitar 22% terhadap PDB nasional. Gangguan aktivitas ekonomi selama 10 hingga 15 hari di wilayah terdampak menciptakan kontraksi jangka pendek melalui terputusnya rantai logistik dan tertahannya output pertanian.
Riset CORE Indonesia bahkan memproyeksikan tekanan yang lebih berat di tingkat daerah. Pertumbuhan investasi di Aceh diperkirakan terkoreksi hingga minus 2,19%, diikuti Sumatera Barat sebesar minus 1,45%, dan Sumatera Utara minus 0,86%.
Guncangan ini, menurut laporan tersebut, mencerminkan rusaknya kapasitas produksi dan ketidakpastian yang menunda investasi jangka panjang. Bank Dunia pun menempatkan bencana alam sebagai downside risk utama yang dapat mendorong kelompok masyarakat rentan jatuh ke jurang kemiskinan permanen karena hilangnya aset produktif.
Paradoks Kekayaan di Ambang Kepunahan
Di tengah ancaman ekonomi tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar sebagai negara megabiodiversitas. Buku Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024 yang disusun oleh BRIN dan Bappenas mencatat, Indonesia memiliki 22 tipe ekosistem utama dengan 98 tipe kombinasi vegetasi unik, termasuk ekosistem nival di Puncak Jayawijaya yang berada di ketinggian di atas 4.000 mdpl.
Sepanjang tahun 2025, peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN berhasil mengidentifikasi 51 spesies baru. Menurut catatan BRIN, temuan ini terdiri dari 32 spesies fauna (seperti Cyrtodactylus pecelmadiun dan Limnonectes maanyanorum), 16 spesies flora (seperti Begonia antoi dan Syzygium halmaherense), serta 3 spesies mikroba.
Meski begitu, data statistik biodiversitas ini masih tersebar di berbagai lembaga. Antara tahun 2020 hingga 2024, tercatat ada 16.312 rekaman biodiversitas yang mencakup 7.904 spesies.
Laporan BRIN dan Bappenas juga memaparkan, tantangannya berada pada tingkat kesehatan beberapa ekosistem yang saat ini hanya berada pada level sedang akibat tekanan alih fungsi lahan dan jenis asing invasif (JAI).
Ambisi Karbon Menumbalkan Lingkungan
Pemerintah mencoba menjawab krisis ini melalui strategi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Strategi ini menargetkan sektor kehutanan menjadi penyerap karbon bersih pada tahun 2030.
Dukungan internasional juga sudah mengalir. Amerika Serikat menyediakan dana sebesar USD 50 juta, sementara Inggris menawarkan penjaminan sebesar USD 1 miliar untuk pinjaman Bank Dunia guna mendukung program ini.
Ambisi di atas kertas ini mendapat kritik tajam. Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dalam laporan Environmental Outlook 2025 menyebutkan, rezim pembangunan saat ini cenderung menjadikan lingkungan sebagai tumbal bagi kepentingan pengusaha.
WALHI turut menyoroti penggunaan terminologi deforestasi terencana dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap menyesatkan publik.
“Mereka mengatakan ingin menyelamatkan hutan, tapi pada kenyataannya mereka ingin memperluas lebih banyak lagi industri ekstraktif,” tegas WALHI.
WALHI Riau bahkan menemukan aktivitas korporasi yang berlawanan dengan dokumen rencana FOLU Net Sink di lapangan, menyebut isu iklim masih menjadi sekadar gimmick tanpa implementasi nyata.
Krisis Air dalam Bayang Ilusi Food Estate
Lingkaran setan tata kelola ini juga mencekik ketersediaan air dan pangan. Pulau Jawa disebut berisiko mengalami kelangkaan air total pada tahun 2040, dengan ketersediaan air yang terus menurun hingga 476 m3 per kapita per tahun. Dampaknya sangat sistemik. Krisis air bersih berhubungan langsung dengan peningkatan kasus diare, penyakit kulit, dan stunting pada anak-anak.
Di sisi lain, upaya mengejar ketahanan pangan melalui proyek Food Estate di Merauke, Papua Selatan, justru menuai kontroversi. WALHI mencatat hutan seluas 563.566 hektar dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu. Proyek ini dinilai mengabaikan hak masyarakat adat dan merusak ekosistem penyangga air.
Sebagai alternatif, Yayasan KEHATI mempromosikan paradigma Water-Energy-Food (WEF) Nexus dan diversifikasi pangan lokal. Puji Sumedi Hanggarawati dari Yayasan KEHATI, mengatakan tanaman seperti sagu dan sorgum adalah kunci resiliensi. Sagu memiliki indeks glikemik rendah dan mampu mencegah penurunan permukaan tanah karena ekosistemnya yang selalu basah.
“Sorgum bersifat fitoremediasi pembersih logam berat, misalnya untuk bekas lahan tambang, dan adaptif pada lahan kering ekstrem,” jelasnya.
Gagap Tata Kelola
Ketidaksinkronan antara pusat dan daerah memperparah kondisi tata kelola alam Indonesia. Laporan Climateworks Centre 2025 mengungkapkan, tata kelola iklim di Indonesia masih sangat sentralistik.
Pemerintah daerah seringkali kekurangan otoritas dan kapasitas teknis untuk mendanai inisiatif rendah karbon secara mandiri. Hal ini menciptakan disinsentif karena daerah lebih memilih sektor ekstraktif untuk mengejar target pendapatan daerah.
Di sisi lain, terdapat celah besar dalam persepsi publik. Berdasarkan laporan Climate Change in the Indonesian Mind 2023 dari Yale Program on Climate Change Communication, sebanyak 76% masyarakat Indonesia mengaku hanya tahu sedikit atau bahkan tidak pernah mendengar tentang pemanasan global.
Meski demikian, ada kewajiban moral yang kuat pada kasus ini. Sebanyak 91% masyarakat merasa wajib melindungi lingkungan demi generasi mendatang. Kekhawatiran terbesar warga saat ini adalah banjir (71%) dan tanah longsor (68%).
Ironisnya, survei Yale juga mencatat sebanyak 60% masyarakat masih memaklumi penebangan hutan jika tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur publik atau pengentasan kemiskinan. Pragmatisme ini menunjukkan betapa beratnya tantangan untuk menyelaraskan narasi pelestarian dengan kebutuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Jalan Keluar dari Lingkaran Setan
Menuju Indonesia Emas 2045, peta jalan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 telah disusun sebagai komitmen global untuk hidup selaras dengan alam. Keanekaragaman hayati merupakan penopang penting masa depan global.
Untuk memutus lingkaran setan ini, integrasi kebijakan melalui WEF Nexus tidak bisa lagi hanya menjadi wacana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Diperlukan transparansi dalam data karbon, pengakuan wilayah adat yang kuat, serta penguatan kepemimpinan lokal.
Edukasi publik juga menjadi krusial, mengingat generasi milenial dan Gen Z kini mulai mempertimbangkan isu lingkungan dalam pilihan politik mereka, sebagaimana hasil survei WWF Indonesia 2024.
Indonesia tidak punya banyak waktu. Menurut catatan BMKG, anomali suhu udara rata-rata mencapai +0,81 derajat celcius di atas normal pada tahun 2024. Setiap keputusan tata kelola yang salah hanya akan memperpanjang daftar kerugian ekonomi dan penderitaan sosial di masa depan.
Reformasi insentif fiskal dan pembiayaan hijau harus segera diwujudkan agar pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi musuh bagi kelestarian alam.