Sudah lebih dari tiga bulan setelah terjadinya bencana ekologis yang disebabkan oleh aturan semrawut dan hukum yang tebang pilih hingga merusak alam Sumatera. Pasca tragedi pada akhir November 2025 itu, Seperti di beberapa tempat terdampak lainnya, Masyarakat Adat Sitahuis di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, masih bertahan hidup dengan kondisi yang jauh dari kata pulih.
Bencana menyedihkan itu menghancurkan puluhan rumah di pemukiman Masyarakat Adat Sitahuis. Seakan kurang peduli dengan nasib rakyatnya, hingga saat ini belum ada bantuan berarti yang diberikan oleh pemerintah.
Ada lebih dari 20 rumah milik Masyarakat Adat Sitahuis yang juga anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), rusak berat akibat hantaman tanah longsor. Situasi warga bukannya membaik, malah semakin memburuk setelah terjadi longsor susulan pada pertengahan Februari 2026. Peristiwa itu membuat warga terpaksa kembali harus mengungsi demi keselamatan.
Warga Masih Diliputi Ketakutan
Ketua komunitas Masyarakat Adat Sitahuis, Timbul Lumban Tobing, mengatakan sampai saat ini warga masih terus diliputi rasa takut akan bencana susulan. Karena alasan itu, warga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman, seperti ke Desa Mardame.
“Kami takut bencana kembali terjadi, makanya semua mengungsi ke tempat aman,” ujar Timbul, kepada AMAN.
Bertahan Tanpa Bantuan
Sejak bencana pertama, Masyarakat Adat Sitahuis harus berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Timbul, hingga saat ini tidak ada bantuan signifikan yang datang dari pemerintah. Penanganan dari instansi terkait justru dinilai sangat lambat dan jauh dari harapan.
Misalnya, pembersihan material masih belum sepenuhnya dilakukan sehingga banyak rumah warga yang masih tertimbun material longsor. Tak hanya itu, akses jalan menuju permukiman pun masih banyak yang terhambat karena material longsor masih menutup jalan.
Warga kesulitan mencapai rumah mereka yang rusak karena akses jalan yang belum pulih sepenuhnya, serta belum ada alternatif penanganan dari pemerintah meski sudah berbulan-bulan berlalu.
“Kita heran, mengapa tidak ada alternatif penanganan yang disiapkan pemerintah selama berbulan-bulan agar kondisi daerah bencana bisa cepat pulih,” ujar Timbul.
Masyarakat Adat Sitahuis mengakui pernah menerima bantuan logistik dari pemerintah, namun jumlahnya sangat terbatas. Sebagian besar bantuan justru datang dari solidaritas masyarakat sekitar, bukan dari program resmi pemerintah.
“Hanya dua kali kami terima bantuan logistik dari pemerintah. Selebihnya, bantuan justru lebih banyak datang dari solidaritas masyarakat sekitar,” kata Inang Panggabean, salah satu warga.
Dampak Psikologis dan Ekonomi
Kondisi ini turut memengaruhi fisik dan psikologi Masyarakat Adat Sitahuis. Longsor susulan pada Februari lalu memperparah kecemasan warga. Setiap hujan, terutama di malam hari, menjadi pemicu rasa takut akan kejadian serupa.
Selain itu, dampak ekologis juga menghacurkan sarana penghidupan masyarakat. Jalan menuju perladangan rusak berat, pohon karet yang menjadi sumber pendapatan utama tumbang, dan pohon durian juga roboh serta hanyut terbawa arus banjir.
“Aktivitas bertani warga jadi terhenti, membuat ekonomi warga semakin terpuruk,” ungkap Timbul.
Penolakan Relokasi
Pemerintah daerah sempat menawarkan opsi relokasi bagi warga yang rumahnya hancur total. Tetapi hampir semua warga menolak penawaran tersebut karena lokasi relokasi terlalu jauh dari kampung dan kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama.
“Kalau (relokasi) rumahnya jauh, bagaimana kami berladang nanti,” tutur Inang boru Situmeang, seorang warga lainnya.
Bagi Masyarakat Adat Sitahuis, rumah lebih dari sekadar bangunan fisik, melainkan bagian dari ruang hidup yang menyatu dengan ladang dan sumber ekonomi keluarga. Relokasi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dinilai hanya akan menciptakan kerentanan baru bagi komunitas.
Sejauh ini, pendataan rumah rusak dan pengumpulan dokumen administratif seperti Kartu Keluarga memang telah dilakukan. Tetapi nyatanya belum ada realisasi pembangunan atau pemulihan yang menyeluruh terlihat di lapangan.
