Menakar keadilan dalam transisi energi Indonesia
Mengurai paradoks kebijakan energi Indonesia; produksi nikel, ketergantungan batubara, dan risiko ketidakadilan baru.
Mengurai paradoks kebijakan energi Indonesia; produksi nikel, ketergantungan batubara, dan risiko ketidakadilan baru.
Proses pembangunan proyek geothermal kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat yang terancam hak hidupnya.
Dengan rating ESG yang membaik Pertamina berambisi jadi pemimpin transisi energi (Energy Transition Champion) di Asia Tenggara.
Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia mendukung agenda energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Mengawal transisi energi yang berkeadilan secara kolaboratif dari aspek keuangan berkelanjutan di seluruh Indonesia
PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan Uni Eropa, KfW Development Bank, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) membangunan infrastruktur listrik hijau.
Perubahan tata kelola geothermal mendesak dilakukan, investor asing memprioritaskan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan
Tanpa arah yang jelas dan keberanian mengubah cara berpikir, transisi hijau berisiko mengorbankan alam dan meminggirkan mereka yang paling rentan.
Cahaya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar adalah pengakuan bahwa keadilan energi adalah hak asasi, bukan sekadar komoditas.
Memuat artikel...