Hutan Arsip

Negara harus membela hak-hak masyarakat adat Papua

Pemberian SK pengakuan dari Bupati Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menjadi langkah baik untuk membela hak-hak masyarakat adat.

Pengakuan wilayah adat adalah bagian dari identitas mereka yang harus dihormati. Suku adat berdaulat di tanah adat.

Mahasiswa mempelajari nilai penting perlindungan hutan beserta keanekaragaman hayati biodiversitas yang ada di dalamnya.

Gagasan kedaulatan pangan dan energi dianggap hanya omon-omon oleh Greenpeace Indonesia. Krisis iklim mengkhawatirkan.

Pemerintah didesak mengurungkan dan menghentikan proyek ambisius mempercepat laju deforestasi dengan dalih pangan dan energi.

Laporan Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi di Indonesia meningkat pada tahun 2024, mencapai 261.575 hektar.

Penggusuran wilayah adat Nanghale! dilakukan menggunakan ekskavator yang tanpa ampun menghancurkan rumah dan kebun warga.

Militerisasi atas nama penertiban menjadi ancaman bagi masyarakat yang selama ini hidup dan beraktivitas di kawasan hutan.

Bukan kemakmuran bersama yang dirasakan di Merauke dengan adanya program Pangan dan energi di Marauke, melainkan segudang persoalan baru.

Pengusulan wilayah adat masyarakat adat Aara bukan hal mudah. EcoNusa melakukan pendampingan kepada masyarakat adat ini sejak Juni 2024.