Kabar dari INC-5 Busan untuk Indonesia: seruan untuk mendorong ambisi kuat menuju INC-5.2 terkait penanganan pencemaran sampah plastik.
Category: DKI Jakarta
Konsekuensi Mahkamah Konstitusi memerintahkan tidak menerbitkan peraturan pelaksana berkaitan UU KSDAHE
Mahkamah Konstitusi menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil yang diajukan Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan.
BPKN: industri AMDK ‘kurang menghormati’ aturan label peringatan BPA
Perlu ada tahapan yang konkrit, semisal berapa persen target galon yang beredar yang menerakan label peringatan BPA pada 2025,
Perjalanan dari laut: mengapa wi-fi di kapal penangkap ikan jarak jauh penting?
Perjalanan Rahman selama melaut berdurasi tiga bulan. Ia hanya bisa menghubungi keluarganya jika sedang berada di darat.
Mahkamah Konstitusi kukuhkan posisi dan hak pelaut migran sebagai pekerja migran dalam UU PPMI
Putusan MK tentang UU PPMI memperjelas kedudukan bahwa Pelaut Migran merupakan Pekerja Migran Indonesia dengan segala hak-haknya.
Warga Pulau Pari terus berjuang menolak pengrusakan ekosistem laut
Reklamasi Pulau Pari akan merusak ekosistem laut dan merugikan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
Greenpeace beberkan pengalaman buruk perdagangan karbon di Indonesia
Greenpeace menyerukan #PollutersPay di COP29. Bahwa perdagangan karbon di Indonesia solusi palsu dalam mengurangi dampak krisis iklim.
Mendorong pengurangan produksi plastik dan solusi guna ulang
Pencemaran plastik mengancam potensi ekonomi mencapai US$3 triliun pada tahun 2030. Diperlukan pengurangan produksi plastik.
Pemerintah Indonesia dianggap mengedepankan kepentingan bisnis daripada lingkungan
WALHI mendesak pemerintah Indonesia lebih ambisius dalam mengurangi dampak krisis iklim, alih-alih mengutamakan kepentingan korporat.
Ambisi kendaraan listrik Indonesia menghadapi tantangan daur ulang baterai yang mendesak
Pemerintah dalam mempromosikan adopsi kendaraan listrik. Para ahli hawatir tentang kemampuan negara dalam mengelola limbah baterai.