Tahun 2018, UNICEF menempatkan Indonesia di peringkat keempat tertinggi di dunia dalam kasus stunting. Sementara masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan menjaga status gizi anak-anak mereka melalui kearifan lokal.
Tag: masyarakat adat
Robert Aritonang: KTP bukan solusi ideal bagi Orang Rimba, tapi yang terbaik saat ini
Hampir 3,000 dari Orang Rimba kini wajib KTP dari sekitar 6,000 jiwa yang tersebar di lima kabupaten di provinsi Jambi. Perjuangan panjang mendapatkan pengakuan negara, namun langkah yang masih awal dalam proses pemenuhan hak-hak asasi masyarakat adat.
Jalan terjal pengakuan hutan adat di Riau
Pengakuan untuk hutan adat di Kabupaten Kampar, Riau telah diinisiasi dari tahun 2012. Atas dukungan organisasi masyarakat sipil yang membentuk tim percepatan proses ini di tahun 2017, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK untuk dua dari tujuh kenegerian adat. Namun perjalanan masyarakat adat Kampar, masih panjang.
FoMMA: wadah musyawarah untuk menjaga jantung Kalimantan
11 lembaga adat dalam Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) bergerak menjaga keberlangsungan hutan di Kalimantan. Atas dedikasi itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi penghargaan Equator Prize, Juni 2020 lalu. Pencapaian dalam bidang lingkungan sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga alam, sebagai sumber kehidupan.
RUU Omnibus dan Buramnya Perlindungan Bagi Masyarakat Adat
RUU Omnibus Cipta Kerja dinilai bakal melanggengkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat adat. Rancangan regulasi ini pun diperkirakan memperkeruh tumpang tindih hak atas wilayah adat.
Masyarakat Hukum Adat, Penjaga Laut Wakatobi
Peraturan Bupati tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat ditujukan untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka, selain memperjuangkan pekerjaan konservasi lingkungan. Namun masih diperlukan peninjauan ulang beberapa peraturan di tingkat propinsi dan pusat agar Perbup ini dapat berfungsi dengan baik.
Tujuh Kabupaten Akui Hutan Adat
Jakarta, Ekuatorial – Setahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan hutan adat. Sampai Jumat (3/10), baru tujuh kabupaten di Indonesia yang mengakui adanya masyarakat hukum adat di wilayahnya. Ketujuh wilayah tersebut antara lain Kabupaten Pidie, Aceh Barat, Tanah Datar, Pasaman, Morowali, Lebak, dan Luwu Utara. Zulfikar Arma, dari Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah Aceh […]
Lumbung-Lumbung yang Terbakar dan yang Tumbuh
Membuka akses pengelolaan kawasan konservasi kepada masyarakat, ternyata dapat meredam konflik sumberdaya alam, meningkatkan taraf hidup dan kualitas lingkungan. Masyarakat adat terbukti mampu mengelola hutan dan laut secara berkelanjutan. Sorong, Ekuatorial – Enos Sakaipelly berdiri memandang gelombang air di bawah kaki-kaki penyangga dermaga. Awal November lalu, di kampung Salio pulau Wageo, gugusan Kepulauan Raja Ampat, […]
Mekanisme PPH untuk Keadilan Penetapan Hak Atas Hutan
Jakarta, Ekuatorial – Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama dengan Kementerian Kehutanan, kemarin (27/8) meluncurkan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH) untuk mempercepat proses penetapan kawasan hutan. Mekanisme PPH yang dicanangkan akan selesai dalam 5 tahun mendatang, dan akan menghasilkan output peta dengan skala 1 : 50.000 yang memiliki kekuatan hukum […]
AMAN Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Setelah diadopsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada April 2013 silam, masyarakat adat menilai belum ada perkembangan yang signifikan atas pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMHA). Untuk memicu kesepahaman materi dan menjaring hal kolektif yang dapat dilakukan terkait RUU ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar konsultasi nasional di Jakarta […]