Jakarta, Ekuatorial – Aktivis lingkungan menyatakan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada kabinet yang dibuat Presiden Jokowi kurang tepat. Penggabungan tersebut dinilai akan membuat penurunan perlindungan lingkungan hidup.
“Kami menyayangkan, apalagi belum ada penjelasan dari Jokowi mengenai latar belakang kenapa kementerian ini digabung,” ujar Teguh Surya, Bagian Kampanye Hutan lembaga Greenpeace kepada Ekuatorial, Senin (27/10).
Maka menurutnya penting bagi Jokowi untuk menjelaskan kepada masyarakat sipil apa alasan sebenarnya penggabungan dua kementerian ini. “Penjelasan perlu dilakukan agar masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa kementerian ini digabung,” tambahnya.
Selain itu ia mengatakan keberadaan isu lingkungan hidup bukan hanya pada kehutanan, tetapi melingkupi seluruh ruang yang ada di Indonesia. “Hal inilah yang cukup membingungkan bagaimana pengaturan ke depannya dengan sektor-sektor lain yang terkait lingkungan hidup,” tambahnya.
Teguh juga mengatakan dengan penggabungan dua kementerian ini, kemungkinan akan menjadi masalah mengenai aksi yang akan dilakukan. Apalagi bila dikaitkan dengan aksi mendesak seperti kebakaran hutan, perlindungan lahan gambut, persoalan deforestasi dan penegakan hukum. Penggabungan ini dikhawatirkan akan membuat proses dan kebijakan berjalan lebih lambat.
Selain itu, Teguh juga berharap dalam pemerintahan ke depan, masyarakat sipil akan dilibatkan secara penuh dan aktif. Ia menilai Jokowi telah berhasil “mendekati” rakyat, hal itu juga harus ditiru kabinetnya.
Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga menyayangkan penggabungan dua kementerian ini. Ia berpendapat dengan adanya penggabungan ini, maka kewenangan menjadi semakin besar dan perlindungan lingkungan hidup juga menurun.
Ia mengkhawatirkan akan ada tumpang tindih antara UU 41 1999 dan UU 32 2009 tentang kehutanan dan sanksi bidang kehutanan. “Sebelumnya Kemenhut tugasnya sampai dengan pengawasan, dan penindakan oleh KLH. Nanti setelah digabung, semua akan menjadi satu pintu mulai dari perizinan sampai penindakan. Ini yang membuat riskan terdapat praktik-praktik penyelewengan,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai akan terjadi sekelumit masalah program-program yang tidak berjalan karena proses merger ini. “Kita berharap kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup langsung kerja. Walaupun akan berbenturan nanti dengan proses merger setengah tahun awal,” tambahnya.
Mengenai Siti Nurbaya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ia berpendapat masih meragukannya. “Dia akademisi, birokrasi, dan politisi yang memang cukup berpengalaman, namun di aspek lingkungan hidup dan kehutanan kami masih meragukannya,” ujarnya. Namun ia percaya Jokowi secara sadar memilih kandidat-kandidatnya melalui sebuah proses penilaian.
Namun Abetnego menyatakan Walhi tidak ingin pesimis di awal pemerintahan kabinet baru ini. Ia mengatakan yang terpenting nanti, menteri-menteri terkait harus memilih kandidat timnya sesuai dengan kompetensi dan keahlian dan bukan karena kepentingan.
“Kami berharap karena Jokowi sudah berkampanye dan membuat program-program lingkungan, namun yang perlu dilakukan adalah merealisasikannya. Kita lihat saja ke depannya,” ujarnya. Januar Hakam
