Dampak bencana alam di Sumatera Barat: WALHI menyuarakan keprihatinan dan mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban.

Sumatera Barat kembali dihantui oleh serangkaian bencana alam yang melanda beberapa wilayah pada tanggal 11 Mei 2024 lalu. Kali ini, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Panjang menjadi sasaran banjir dan longsor yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat setempat. Puluhan nyawa melayang dan banyak lainnya mengalami luka-luka, sementara jumlah korban dan kerugian materil masih dalam proses pendataan resmi pemerintah.

Dalam situasi yang mengharukan ini, WALHI Sumatera Barat turut bersimpati dan menyuarakan keprihatinan mereka. Dalam pernyataan resminya, mereka menekankan pentingnya dukungan bagi para korban dan keluarganya, baik dalam bentuk materil maupun dukungan emosional.

“Dukungan kita semua, dalam bentuk apapun, akan sangat berarti bagi korban. Semoga tim SAR dan para relawan yang membantu para korban dalam keadaan sehat, korban yang masih hilang semoga segera ditemukan, dan semoga kita semua diberi kekuatan dan dilindungi yang maha kuasa,” kata WALHI Sumatera Barat, diakses dari laman resmi.

Selain itu, WALHI juga menyoroti aspek bencana ekologis yang semakin parah di Sumatera Barat. Mereka menekankan bahwa bencana seperti banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh curah hujan yang ekstrem, tetapi juga oleh krisis ekologis yang terakumulasi. Menurut mereka, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang untuk mencegah bencana semacam ini terjadi secara terus menerus. “Saatnya, kita semua meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan,” kata WALHI Sumatera Barat.

Lebih lanjut, WALHI menyoroti bahwa ancaman bencana akan semakin meningkat karena perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Mereka menyalahkan kelalaian pemerintah dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan serta dalam melakukan penataan ruang yang memadukan konsep pengurangan risiko bencana secara utuh.

Khususnya, WALHI menyoroti tanggung jawab BKSDA Sumbar dalam pengelolaan Kawasan TWA Mega Mendung yang dianggap belum optimal. Mereka menilai ada kekurangan dalam pengelolaan yang mengakibatkan perubahan pada keutuhan kawasan dan aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi zona TWA.

Pemerintah daerah, termasuk Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar, juga tidak luput dari kritikan WALHI. Mereka dianggap gagal dalam menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sebaliknya, masyarakat (langsung dan tidak langsung) ditempatkan pada situasi rawan bencana dan akhirnya menjadi korban dari bencana,”* ujar WALHI Sumatera Barat.

Dalam rangka menghindari bencana serupa di masa depan, WALHI menyerukan perlunya penataan ulang pemanfaatan ruang kawasan lembah Anai berdasarkan pada Analisis Risiko Bencana. Mereka juga menekankan perlunya pemerintah melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, termasuk terhadap kegiatan illegal yang berdampak negatif pada lingkungan.

Melalui pernyataan tersebut, WALHI Sumatera Barat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan dan menegakkan regulasi yang ada. Mereka menekankan bahwa kebijakan yang tepat dan tindakan konkret adalah kunci untuk mencegah bencana ekologis di masa depan. Dengan demikian, Sumatera Barat dapat pulih dari dampak bencana ekologis dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan lestari.

WALHI menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan agar bencana ekologis dapat diminimalkan. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya, perlu bekerja sama untuk melindungi alam dan mencegah terjadinya bencana yang merugikan banyak nyawa dan harta benda.