Sangihe, sebuah pulau kecil di perbatasan Sulawesi Utara dan Filipina, telah lama hidup damai dengan alamnya. Di sini, masyarakatnya tidak hanya bertahan hidup, tetapi berkembang bersama sagu—tanaman yang telah menjadi lebih dari sekadar sumber pangan. Sagu bukan hanya makanan; ia adalah simbol kemandirian, ketahanan, dan warisan leluhur.
Namun, ancaman besar kini menghantui kehidupan mereka. Bukan ancaman kelaparan atau bencana alam, melainkan tambang emas raksasa yang berpotensi menghancurkan seluruh ekosistem, termasuk keberadaan sagu.
Robert Sapile, 63 tahun, menebang pohon sagu baruk di kebun belakang rumahnya di Kalagheng, Tabukan Selatan, Kepulauan Sangihe, Sabtu (19/10/2024). Sagu baruk, kerabat aren yang berasal dari genus Arenga, merupakan panganan primadona bagi warga kabupaten berjuluk Negeri Sanger tersebut.
Embo Obe, panggilan akrab Robert, memotong batang sagu yang baru ia tebang menjadi bagian-bagian lebih kecil. Itu dilakukan agar memudahkan pengangkutan ke tempat pengolahan sagu.
Dari alam ke meja makan
Embo Obe lalu memanggul potongan batang sagu dari kebun menuju tempat pengolahan sagu yang sama-sama berada di belakang rumahnya. Selain sagu baruk, ada juga sagu duri yang tumbuh sendiri tanpa ditanam.
“Bibit sagu duri disebarkan oleh burung-burung yang hidup di sini. Alam sudah memberi kami makan. Bisa dibayangkan kalau [ekosistem] alam ini rusak oleh tambang emas,” kata Embe Obe.
Selanjutnya, Embo Obe mencacah potongan batang sagu menggunakan mesin. Alat modern digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sagu.
Sagu tahan terhadap perubahan iklim ekstrem, menjadikannya tanaman yang tak tergantikan di tengah krisis pangan global. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan jalur pasokan pangan terhenti, sagu menjadi penyelamat, menggantikan beras dalam bantuan pangan yang diberikan kepada warga.
Embo Obe menyaring sagu menggunakan air bersih yang bersumber dari Gunung Sahendaruman. Selain sumber mata air, kawasan hutan lindung Sahendaruman menjadi habitat burung langka dan berfungsi sebagai peredam bencana alam.
Embe Obe dan istrinya, Lisbet Tuminting (65), mengambil endapan sagu yang sudah bisa diolah menjadi makanan ke dalam baskom. Satu pohon sagu bisa menghasilkan lima karung dengan berat masing-masing 20 kilogram.
“Satu pohon kira-kira bisa menghidupi satu keluarga, 6 sampai 10 orang, selama 5 hingga 6 bulan,” kata Lisbet.
Di dapur sederhana beralaskan tanah, Lisbet mencampurkan sagu yang sudah kering dengan parutan kelapa di atas anyaman bambu.
Di Sangihe, sagu tumbuh subur di kebun-kebun masyarakat, memberikan lebih dari sekadar makanan. Sagu ini adalah perwujudan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mulai dari makanan bayi berupa tuto hingga aneka makanan sehari-hari, sagu telah menjadi nadi kehidupan masyarakat.
Menggunakan wajan kecil dan tusukan besi, Lisbet menyangrai sagu di atas tungku kayu bakar.
Lebih dari sekadar penopang ekonomi, sagu adalah identitas. Sejak bayi, masyarakat Sangihe tumbuh dengan sagu, dan dari sanalah mereka belajar tentang ketahanan, kesederhanaan, dan kebersamaan. Sagu adalah simbol kekuatan alam yang telah menyatu dalam jiwa mereka.
Masyarakat Sangihe biasanya menyajikan sagu bersama ikan bakar. Ada juga sagu yang disajikan dengan tambahan gula aren.
Sangihe Memilih Kehidupan, Sagu Simbol Perjuangan
Bagi masyarakat Sangihe, tambang emas berarti lonceng kematian. Di desa Bowone, tempat aktivitas tambang ilegal telah dimulai, tanah merah dan bukit-bukit terkikis, mengalirkan lumpur bercampur cairan kimia ke laut. Air laut yang dulunya bersih kini terancam tercemar, menghancurkan ekosistem laut dan kehidupan nelayan.
Tambang emas bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga memutus siklus kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada kebun dan laut. Jika tambang ini diizinkan terus beroperasi, bukan hanya pohon sagu yang akan hilang, tetapi juga tradisi, budaya, dan identitas masyarakat Sangihe.
Di tengah semua ancaman ini, masyarakat Sangihe tetap teguh. Mereka tahu bahwa tambang emas mungkin membawa keuntungan sesaat, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya akan bersifat permanen. Kehidupan mereka, budaya mereka, dan warisan yang mereka pertahankan jauh lebih bernilai dari apa yang bisa dijanjikan oleh emas. Mereka tak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan anak cucu mereka, agar generasi berikutnya bisa tetap menikmati tanah dan laut yang lestari.
Sangihe tak butuh tambang. Sangihe butuh kehidupan. Dan sagu, dalam segala bentuknya, adalah simbol bahwa kehidupan itu masih bisa diperjuangkan.
[Foto: Stenly Pontolawokang. Editor: Gilang Ramadhan, Petuga Media dan Komunikasi Kampanye Lautan Greenpeace]
- Berjuang Jaga Pesisir, Masyarakat Adat Sumba Melawan Tambang Pasir Ilegal
Para penambang ilegal secara kurang ajar mengancam ekosistem laut Sumba, sekaligus merobek tatanan sosial dan spiritual yang telah dijaga selama berabad-abad. - Aliran Darah di Tambang Emas Ilegal Solok Selatan yang Diabaikan Negara
Negara gagal melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. - Aturan Tambang Rakyat di NTB, Antara PAD dan Dampak Lingkungan
Aturan tambang rakyat di NTB jadi sumber kesejahteraan, atau justru menambah daftar panjang persoalan lingkungan di masa depan. - Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya. - Nasib Sungai Ciliwung yang Kian Legam dan Berbau
Data menunjukkan 87,09 persen pencemar Ciliwung berasal dari limbah domestik, disusul limbah peternakan sebesar 4,91 persen, dan industri hanya 3,37 persen. - Konflik Agraria 2025 Meningkat Tajam, Tekanan Investasi dan Kebijakan Jadi Pemicu
Lonjakan konflik agraria pada 2025 memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola lahan masih menjadi pekerjaan besar.
