Auriga Nusantara mencatat terjadi deforestasi seluas 261.575 hektare di Indonesia sepanjang 2024. Jumlah luasan deforestasi tersebut diketahui melalui tiga metode. Pertama, mendeteksi dugaan deforestasi. Kedua, inspeksi visual dengan memeriksa area dugaan deforestasi melalui citra satelit beresolusi tinggi. Ketiga, pemantauan lapangan dengan mengunjungi deforestasi berdasarkan geografis, kawasan hutan, kawasan non-hutan dan kawasan konsesi.
“Dibandingkan data luas deforestasi 2023 yang dirilis pada Maret 2024 seluas 257.380 hektare. Artinya deforestasi tahun 2024 meningkat seluas 4.191 hektare,” kata Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung dalam siaran daring bertajuk Status Deforestasi Indonesia 2024, Kado 100 Hari Prabowo-Gibran di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Berdasarkan temuan tersebut Pulau Kalimantan menjadi pulau yang paling banyak mengalami deforestasi. Pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut selama 11 tahun terakhir berturut-turut menempati posisi pertama pulau yang paling luas mengalami deforestasi.
Kokohnya posisi Pulau Kalimantan sebagai pulau yang paling dominan mengalami deforestasi terjadi sejak 2013. Di masa pemerintah Presiden Joko Widodo, Pulau Kalimantan menjadi langganan peringkat pertama sebagai pulau yang paling luas mengalami deforestasi.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi pendorong utama terjadinya deforestasi besar-besaran di Pulau Kalimantan. Masih di pulau yang sama, pemerintah juga memberikan konsesi pembangunan pabrik raksasa tanpa kejelasan bahan bakunya,
Sepanjang 2024, Pulau Kalimantan mengalami deforestasi seluas 129.896 hektare. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada 2023 dengan luasan deforestasi 124.611 hektare.
“Artinya deforestasi tahun 2024 meningkat seluas 4.191 hektare. Pulau Sumatera juga mengalami kenaikan signifikan deforestasi pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Situasi deforestasi pada 2024 dalam 10 besar provinsi yang mengalami deforestasi didominasi provinsi yang berasal dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Masing-masing pulau menyumbangkan lima provinsi. Berbeda dibandingkan 2023, 10 besar provinsi yang mengalami deforestasi, tiga provinsi di antaranya berasal dari Pulau Papua.
Sementara itu, deforestasi juga terjadi di 428 kabupaten/kota. Dari total kabupaten/kota yang mengalami deforestasi tersebut sembilan di antaranya kabupaten/kota dari Pulau Kalimantan. Sedangkan 1 kabupaten/kota lainnya berasal dari Pulau Sumatera.
Deforestasi Sektoral
Timer memaparkan terjadi deforestasi seluas 149.876 hektare di kawasan hutan. Luasan tersebut setara 57 persen dari total luasan deforestasi yang terjadi pada 2024. Sedangkan 43 persen atau 111.708 hektare untuk Area Penggunaan Lain (APL).
Kawasan hutan yang mengalami deforestasi tersebut di antaranya paling dominan digunakan untuk hutan produksi seluas 128.358 hektare. Disusul hutan lindung 13.805 hektare dan hutan konservasi 7.704 hektare.
“Ini menjadi perhatian kawasan konservasi mengalami deforestasi di kawasan deforestasi yang semestinya dilindungi dan memiliki unit pengelola yang spesifik,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Timer, sebanyak 62 persen atau 160.925 hektare deforestasi terjadi pada habitat delapan megafauna ikonik di Indonesia. Khususnya yang berasal dari Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Kedelapan megafauna ikonik tersebut di antaranya Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus), Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis), Badak Kalimantan (Dicerorhinus Sumatrensis Harrisoni), Harimau Sumatera (Pathera Tigris Sumatrae), Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatrensis), Orangutan Sumatera (Pongo Abelii), Badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatrensis Sumatrensis).
Adapun, sebanyak 59 persen atau 153.498 hektare deforestasi terjadi akibat konsesi yang diberikan pemerintah. Keseluruhannya tersebar untuk konsesi kebun kayu, konsesi logging, konsesi tambang, dan konsesi sawit.
“Data-data deforestasi itu bercerita pertama deforestasi legal menjadi masalah utama. Sering kita dengar deforestasi Indonesia berkurang. Ternyata yang terjadi yang berkurang deforestasi ilegal. Tapi berpindah deforestasi legal karena aturan kita tidak berpihak pada hutan alam,” paparnya.
Penyebab Deforestasi
Timer mengungkapkan penyebab deforestasi paling dominan konsesi kebun kayu. Konsesi jenis tersebut juga mencakup pengembangan kebun kayu energi atau biomassa. Ini seperti yang terjadi di Gorontalo, pengembangan kebun kayu energi cukup masif terjadi di sana.
Deforestasi yang signifikan di Pulau Sulawesi juga terjadi karena adanya adanya konsesi tambang nikel. Hal serupa juga terjadi di Pulau Papua, sebanyak empat pulau di kawasan Raja Ampat juga turut menjadi sasaran konsesi tambang nikel. Dua di antaranya sudah mendapatkan izin tambang, sementara satu pulau lainnya baru mendapatkan izin.
“Termasuk meski pemerintah dan pengsaha sawit membantah tetap saja sawit sebagai salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia,” katanya.
Timer juga menyayangkan deforestasi yang terjadi juga turut menjamah kawasan konservasi yang seharusnya tidak boleh diganggu. Deforestasi di kawasan konservasi juga turut tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Meningkatnya deforestasi 2024 merupakan akumulasi tren peningkatan yang terjadi sejak 2021. Di tahun sebelumnya tren deforestasi mengalami penurunan. Hal itu disebabkan selama ini bentang hutan alam belum terlindungi secara hukum. Karena itu, jelas Timer, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada hutan alam.
“Presiden Prabowo lakukan terobosan untuk menerbitkan Peraturan Presiden yang melindungi hutan yang tersisa di mana pun di Indonesia,” pungkasnya.
- Aturan Tambang Rakyat di NTB, Antara PAD dan Dampak Lingkungan
Aturan tambang rakyat di NTB jadi sumber kesejahteraan, atau justru menambah daftar panjang persoalan lingkungan di masa depan. - Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya. - Nasib Sungai Ciliwung yang Kian Legam dan Berbau
Data menunjukkan 87,09 persen pencemar Ciliwung berasal dari limbah domestik, disusul limbah peternakan sebesar 4,91 persen, dan industri hanya 3,37 persen. - Konflik Agraria 2025 Meningkat Tajam, Tekanan Investasi dan Kebijakan Jadi Pemicu
Lonjakan konflik agraria pada 2025 memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola lahan masih menjadi pekerjaan besar. - Rumput Laut dan Asa Baru Nelayan Kendal
Rumput laut ditanam bersamaan dengan ikan bandeng, memanfaatkan tambak yang sebelumnya tidak optimal. - Hukum Tumpul Terus Mengobarkan Api Karhutla di Indonesia
Eskalasi karhutla bergeser ke wilayah Timur Indonesia. Seiring lonjakan permintaan nikel global untuk baterai kendaraan listrik
Dukung Jurnalisme Lingkungan yang Independen
Donasi Anda membantu kami memproduksi liputan mendalam, peta interaktif, dan data publik yang lebih terbuka.