Laporan Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi di Indonesia meningkat pada tahun 2024, mencapai 261.575 hektar.
Auriga Nusantara mencatat terjadi deforestasi seluas 261.575 hektare di Indonesia sepanjang 2024. Jumlah luasan deforestasi tersebut diketahui melalui tiga metode. Pertama, mendeteksi dugaan deforestasi. Kedua, inspeksi visual dengan memeriksa area dugaan deforestasi melalui citra satelit beresolusi tinggi. Ketiga, pemantauan lapangan dengan mengunjungi deforestasi berdasarkan geografis, kawasan hutan, kawasan non-hutan dan kawasan konsesi.
“Dibandingkan data luas deforestasi 2023 yang dirilis pada Maret 2024 seluas 257.380 hektare. Artinya deforestasi tahun 2024 meningkat seluas 4.191 hektare,” kata Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung dalam siaran daring bertajuk Status Deforestasi Indonesia 2024, Kado 100 Hari Prabowo-Gibran di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Berdasarkan temuan tersebut Pulau Kalimantan menjadi pulau yang paling banyak mengalami deforestasi. Pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut selama 11 tahun terakhir berturut-turut menempati posisi pertama pulau yang paling luas mengalami deforestasi.
Kokohnya posisi Pulau Kalimantan sebagai pulau yang paling dominan mengalami deforestasi terjadi sejak 2013. Di masa pemerintah Presiden Joko Widodo, Pulau Kalimantan menjadi langganan peringkat pertama sebagai pulau yang paling luas mengalami deforestasi.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi pendorong utama terjadinya deforestasi besar-besaran di Pulau Kalimantan. Masih di pulau yang sama, pemerintah juga memberikan konsesi pembangunan pabrik raksasa tanpa kejelasan bahan bakunya,
Sepanjang 2024, Pulau Kalimantan mengalami deforestasi seluas 129.896 hektare. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada 2023 dengan luasan deforestasi 124.611 hektare.
“Artinya deforestasi tahun 2024 meningkat seluas 4.191 hektare. Pulau Sumatera juga mengalami kenaikan signifikan deforestasi pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Situasi deforestasi pada 2024 dalam 10 besar provinsi yang mengalami deforestasi didominasi provinsi yang berasal dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Masing-masing pulau menyumbangkan lima provinsi. Berbeda dibandingkan 2023, 10 besar provinsi yang mengalami deforestasi, tiga provinsi di antaranya berasal dari Pulau Papua.
Sementara itu, deforestasi juga terjadi di 428 kabupaten/kota. Dari total kabupaten/kota yang mengalami deforestasi tersebut sembilan di antaranya kabupaten/kota dari Pulau Kalimantan. Sedangkan 1 kabupaten/kota lainnya berasal dari Pulau Sumatera.
Deforestasi Sektoral
Timer memaparkan terjadi deforestasi seluas 149.876 hektare di kawasan hutan. Luasan tersebut setara 57 persen dari total luasan deforestasi yang terjadi pada 2024. Sedangkan 43 persen atau 111.708 hektare untuk Area Penggunaan Lain (APL).
Kawasan hutan yang mengalami deforestasi tersebut di antaranya paling dominan digunakan untuk hutan produksi seluas 128.358 hektare. Disusul hutan lindung 13.805 hektare dan hutan konservasi 7.704 hektare.
“Ini menjadi perhatian kawasan konservasi mengalami deforestasi di kawasan deforestasi yang semestinya dilindungi dan memiliki unit pengelola yang spesifik,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Timer, sebanyak 62 persen atau 160.925 hektare deforestasi terjadi pada habitat delapan megafauna ikonik di Indonesia. Khususnya yang berasal dari Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Kedelapan megafauna ikonik tersebut di antaranya Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus), Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis), Badak Kalimantan (Dicerorhinus Sumatrensis Harrisoni), Harimau Sumatera (Pathera Tigris Sumatrae), Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatrensis), Orangutan Sumatera (Pongo Abelii), Badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatrensis Sumatrensis).
Adapun, sebanyak 59 persen atau 153.498 hektare deforestasi terjadi akibat konsesi yang diberikan pemerintah. Keseluruhannya tersebar untuk konsesi kebun kayu, konsesi logging, konsesi tambang, dan konsesi sawit.
“Data-data deforestasi itu bercerita pertama deforestasi legal menjadi masalah utama. Sering kita dengar deforestasi Indonesia berkurang. Ternyata yang terjadi yang berkurang deforestasi ilegal. Tapi berpindah deforestasi legal karena aturan kita tidak berpihak pada hutan alam,” paparnya.
Penyebab Deforestasi
Timer mengungkapkan penyebab deforestasi paling dominan konsesi kebun kayu. Konsesi jenis tersebut juga mencakup pengembangan kebun kayu energi atau biomassa. Ini seperti yang terjadi di Gorontalo, pengembangan kebun kayu energi cukup masif terjadi di sana.
Deforestasi yang signifikan di Pulau Sulawesi juga terjadi karena adanya adanya konsesi tambang nikel. Hal serupa juga terjadi di Pulau Papua, sebanyak empat pulau di kawasan Raja Ampat juga turut menjadi sasaran konsesi tambang nikel. Dua di antaranya sudah mendapatkan izin tambang, sementara satu pulau lainnya baru mendapatkan izin.
“Termasuk meski pemerintah dan pengsaha sawit membantah tetap saja sawit sebagai salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia,” katanya.
Timer juga menyayangkan deforestasi yang terjadi juga turut menjamah kawasan konservasi yang seharusnya tidak boleh diganggu. Deforestasi di kawasan konservasi juga turut tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Meningkatnya deforestasi 2024 merupakan akumulasi tren peningkatan yang terjadi sejak 2021. Di tahun sebelumnya tren deforestasi mengalami penurunan. Hal itu disebabkan selama ini bentang hutan alam belum terlindungi secara hukum. Karena itu, jelas Timer, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada hutan alam.
“Presiden Prabowo lakukan terobosan untuk menerbitkan Peraturan Presiden yang melindungi hutan yang tersisa di mana pun di Indonesia,” pungkasnya.
- Bahaya bahan kimia plastik pada kesehatan, peneliti Unpad kembangkan plastik ramah lingkungan
Lebih dari 13.000 jenis bahan kimia plastik digunakan secara global. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.200 bahan berbahaya bagi kesehatan. - Warga Dairi mendesak KLHK patuh pada putusan Mahkamah AgungPerusahaan tambang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara masih beroperasi tanpa persetujuan lingkungan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung.
- Masjid Al Muharram Brajan gunakan panel surya, teladan transisi energi bersihPanel-panel surya mampu mengurangi emisi karbon. Listrik yang ada saat ini dihasilkan energi kotor batu bara.
- Deforestasi Memicu Krisis Ekologis dan Merusak Keanekaragaman Hayatidi Sumatera UtaraKerusakan hutan di Sumatera Utara menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara mengungkap bahwa deforestasi merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem hutan di berbagai kabupaten. Dalam laporan berjudul “Ribak! Risalah Bumi Para Ketua”, WALHI Sumut mencatat kerusakan hutan terjadi di Tanah Karo, Tapanuli Selatan, Dairi, Tapanuli Utara, Toba, Simalungun,… Baca selengkapnya: Deforestasi Memicu Krisis Ekologis dan Merusak Keanekaragaman Hayatidi Sumatera Utara
- WALHI mengkritik proyek panas bumi tidak melibatkan rakyatWahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pengembangan panas bumi (geothermal) yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Pulau Flores. WALHI menilai kebijakan tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan sarat dengan pendekatan top-down yang bertentangan dengan semangat desentralisasi. Pernyataan ini disampaikan… Baca selengkapnya: WALHI mengkritik proyek panas bumi tidak melibatkan rakyat
- Food Estate, jalan lama yang mengkhawatirkan bagi para petaniPemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional. Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan. Namun, langkah ambisius ini kembali menempatkan kebijakan food estate sebagai andalan utama, kebijakan yang justru menyimpan rekam jejak penuh masalah di masa lalu. Kebijakan food estate sejatinya bukan hal baru. Program… Baca selengkapnya: Food Estate, jalan lama yang mengkhawatirkan bagi para petani
