Auriga Nusantara mencatat terjadi deforestasi seluas 261.575 hektare di Indonesia sepanjang 2024. Jumlah luasan deforestasi tersebut diketahui melalui tiga metode. Pertama, mendeteksi dugaan deforestasi. Kedua, inspeksi visual dengan memeriksa area dugaan deforestasi melalui citra satelit beresolusi tinggi. Ketiga, pemantauan lapangan dengan mengunjungi deforestasi berdasarkan geografis, kawasan hutan, kawasan non-hutan dan kawasan konsesi.
“Dibandingkan data luas deforestasi 2023 yang dirilis pada Maret 2024 seluas 257.380 hektare. Artinya deforestasi tahun 2024 meningkat seluas 4.191 hektare,” kata Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung dalam siaran daring bertajuk Status Deforestasi Indonesia 2024, Kado 100 Hari Prabowo-Gibran di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Berdasarkan temuan tersebut Pulau Kalimantan menjadi pulau yang paling banyak mengalami deforestasi. Pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut selama 11 tahun terakhir berturut-turut menempati posisi pertama pulau yang paling luas mengalami deforestasi.
Kokohnya posisi Pulau Kalimantan sebagai pulau yang paling dominan mengalami deforestasi terjadi sejak 2013. Di masa pemerintah Presiden Joko Widodo, Pulau Kalimantan menjadi langganan peringkat pertama sebagai pulau yang paling luas mengalami deforestasi.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi pendorong utama terjadinya deforestasi besar-besaran di Pulau Kalimantan. Masih di pulau yang sama, pemerintah juga memberikan konsesi pembangunan pabrik raksasa tanpa kejelasan bahan bakunya,
Sepanjang 2024, Pulau Kalimantan mengalami deforestasi seluas 129.896 hektare. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada 2023 dengan luasan deforestasi 124.611 hektare.
“Artinya deforestasi tahun 2024 meningkat seluas 4.191 hektare. Pulau Sumatera juga mengalami kenaikan signifikan deforestasi pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Situasi deforestasi pada 2024 dalam 10 besar provinsi yang mengalami deforestasi didominasi provinsi yang berasal dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Masing-masing pulau menyumbangkan lima provinsi. Berbeda dibandingkan 2023, 10 besar provinsi yang mengalami deforestasi, tiga provinsi di antaranya berasal dari Pulau Papua.
Sementara itu, deforestasi juga terjadi di 428 kabupaten/kota. Dari total kabupaten/kota yang mengalami deforestasi tersebut sembilan di antaranya kabupaten/kota dari Pulau Kalimantan. Sedangkan 1 kabupaten/kota lainnya berasal dari Pulau Sumatera.
Deforestasi Sektoral
Timer memaparkan terjadi deforestasi seluas 149.876 hektare di kawasan hutan. Luasan tersebut setara 57 persen dari total luasan deforestasi yang terjadi pada 2024. Sedangkan 43 persen atau 111.708 hektare untuk Area Penggunaan Lain (APL).
Kawasan hutan yang mengalami deforestasi tersebut di antaranya paling dominan digunakan untuk hutan produksi seluas 128.358 hektare. Disusul hutan lindung 13.805 hektare dan hutan konservasi 7.704 hektare.
“Ini menjadi perhatian kawasan konservasi mengalami deforestasi di kawasan deforestasi yang semestinya dilindungi dan memiliki unit pengelola yang spesifik,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Timer, sebanyak 62 persen atau 160.925 hektare deforestasi terjadi pada habitat delapan megafauna ikonik di Indonesia. Khususnya yang berasal dari Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Kedelapan megafauna ikonik tersebut di antaranya Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus), Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis), Badak Kalimantan (Dicerorhinus Sumatrensis Harrisoni), Harimau Sumatera (Pathera Tigris Sumatrae), Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatrensis), Orangutan Sumatera (Pongo Abelii), Badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatrensis Sumatrensis).
Adapun, sebanyak 59 persen atau 153.498 hektare deforestasi terjadi akibat konsesi yang diberikan pemerintah. Keseluruhannya tersebar untuk konsesi kebun kayu, konsesi logging, konsesi tambang, dan konsesi sawit.
“Data-data deforestasi itu bercerita pertama deforestasi legal menjadi masalah utama. Sering kita dengar deforestasi Indonesia berkurang. Ternyata yang terjadi yang berkurang deforestasi ilegal. Tapi berpindah deforestasi legal karena aturan kita tidak berpihak pada hutan alam,” paparnya.
Penyebab Deforestasi
Timer mengungkapkan penyebab deforestasi paling dominan konsesi kebun kayu. Konsesi jenis tersebut juga mencakup pengembangan kebun kayu energi atau biomassa. Ini seperti yang terjadi di Gorontalo, pengembangan kebun kayu energi cukup masif terjadi di sana.
Deforestasi yang signifikan di Pulau Sulawesi juga terjadi karena adanya adanya konsesi tambang nikel. Hal serupa juga terjadi di Pulau Papua, sebanyak empat pulau di kawasan Raja Ampat juga turut menjadi sasaran konsesi tambang nikel. Dua di antaranya sudah mendapatkan izin tambang, sementara satu pulau lainnya baru mendapatkan izin.
“Termasuk meski pemerintah dan pengsaha sawit membantah tetap saja sawit sebagai salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia,” katanya.
Timer juga menyayangkan deforestasi yang terjadi juga turut menjamah kawasan konservasi yang seharusnya tidak boleh diganggu. Deforestasi di kawasan konservasi juga turut tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Meningkatnya deforestasi 2024 merupakan akumulasi tren peningkatan yang terjadi sejak 2021. Di tahun sebelumnya tren deforestasi mengalami penurunan. Hal itu disebabkan selama ini bentang hutan alam belum terlindungi secara hukum. Karena itu, jelas Timer, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada hutan alam.
“Presiden Prabowo lakukan terobosan untuk menerbitkan Peraturan Presiden yang melindungi hutan yang tersisa di mana pun di Indonesia,” pungkasnya.
- Kerusakan Lingkungan Membuka Gerbang Wabah Malaria Zoonosis di Indonesia
Sepanjang tahun 2025, kasus malaria di Indonesia melonjak hingga mencapai 706.297 kasus, mengalami peningkatan sebesar 30 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan 543.965 kasus. - Jejak Kotor dan Luka Ekologis di Atas Narasi Hijau Proyek Geothermal Mataloko
Konflik panas bumi di Mataloko menjadi simbol kegagalan teknokratis yang dipaksakan. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko, kini diposisikan sebagai pilar utama agenda Flores Geothermal Island. - Bantargebang Go Internasional, Dapat Predikat Penyumbang Metana Terbesar Kedua di Dunia
Berkat laju emisi mencapai 6,3 ton metana per jam, Bantargebang hanya berada satu tingkat di bawah TPA Campo de Mayo di Buenos Aires, Argentina, dengan pelepasan emisi 7,6 ton per jam. - Sengkarut Perdagangan Karbon yang Mengancam Iklim Indonesia
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan, dinilai justru mereduksi fungsi hakiki hutan menjadi sekadar angka-angka karbon yang bisa diperjualbelikan. - Tana Rongkong Menjerit, Masyarakat Adat Tolak Proyek Geothermal
Rongkong adalah tanah adat dengan nilai historis, budaya, dan ekologis yang sangat penting untuk dijaga. Terlebih lagi, wilayah ini adalah hulu sungai yang menjadi sumber kehidupan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara. - Polutan Udara Berbahaya Mengintai Kesehatan Warga Lima Kota Besar di Indonesia
Indonesia kini bertengger di peringkat ke-17 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan konsentrasi rata-rata enam kali lipat lebih buruk dari panduan tahunan WHO.
