Warga Bara-Baraya menjadi bagian dari masyarakat kampung kota yang menjadi korban kebijakan yang mengutamakan kepentingan kapital.

Bara-Baraya merupakan entitas warga kampung kota yang tempat tinggalnya diwariskan turun-temurun, menjadi saksi ikatan sosial, budaya, dan perjuangan warga kelas pekerja untuk bertahan hidup di tengah derasnya arus pembangunan kota.

Kelurahan Bara-Baraya terletak di Kabupaten Makassar, Kota Makassar, mungkin hanya seluas 0,20 KM². Ribuan orang yang bermukim di sana terus menghadapi ancaman. Konflik agraria di Bara-Baraya merupakan cerminan krisis tata ruang yang lebih luas di Indonesia.

Negara, alih-alih hadir sebagai pelindung, kerap kali menjadi fasilitator dalam praktik perampasan ruang hidup melalui penggusuran paksa yang dibungkus narasi pembangunan. Warga Bara-Baraya kini menjadi bagian dari daftar panjang masyarakat kota yang menjadi korban kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan kapital daripada keadilan sosial.

Masyarakat sudah ada sebelum negara, tetapi penggusuran tidak hanya menghilangkan tempat tinggal; penggusuran juga menghilangkan hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Konflik agraria di Bara-Baraya merupakan cerminan krisis tata ruang yang lebih luas di Indonesia. Negara alih-alih hadir sebagai pelindung, justru kerap kali menjadi fasilitator dalam praktik perampasan ruang hidup melalui penggusuran paksa yang dibungkus narasi pembangunan. Warga Bara-Baraya kini menjadi bagian dari daftar panjang masyarakat perkotaan yang menjadi korban kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan kapital ketimbang keadilan sosial.

Akan banyak warga yang kehilangan tempat tinggal di tanahnya sendiri, yang akan kehilangan hak atas kehidupan yang layak. Dengan jumlah yang tak lebih dari 7.000 jiwa, warga Bara-Baraya harus menghadapi ancaman eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar bersama gabungan aparat Kepolisian Kota Makassar. Di antara 196 orang yang akan menjadi korban langsung, sebagian besar merupakan kelompok rentan mulai dari anak-anak, perempuan, balita, hingga lansia.

Dalam isu ini, kita kembali melihat imparsialitas kepolisian dalam menyelesaikan konflik ini. Lagi-lagi, kepolisian selalu berpihak kepada pemodal dan korporasi besar. Aparat keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban umum justru semakin menjadi alat represif terhadap rakyat.

Dalam kasus warga Bara-Baraya, keterlibatan aparat dalam rencana eksekusi hanyalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa reformasi institusi negara di Indonesia masih berjalan di tempat dan belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Penggusuran tidak hanya menimpa warga kampung kota Bara-Baraya

Penggusuran tidak hanya terjadi dan menimpa warga kampung kota Bara-Baraya, masih banyak yang berpola sama terkait penggusuran, seperti yang dialami warga Taman Sari (Bandung), Bukit Duri dan Kampung Bayam (Jakarta), warga Pancoran (Jakarta), dan Kulon Progo (Yogyakarta).

Semua warga dikalahkan dengan dalih tumpukan sertifikat dan dokumen yang kerap kali saling terkait dan menjadi permainan para mafia tanah, aktor negara hingga kepentingan korporasi besar. Dan segala perlawanan warga kerap dicap sebagai penghambat pembangunan, sementara kerusakan sosial yang ditimbulkan dianggap sebagai “harga yang harus dibayar.”

Yang dilakukan oleh dua warga Bara-Baraya, Ibu Eta dan Ibu Lusia. Pada tanggal 15 Februari 2025, mereka meninggalkan Makassar menuju Jakarta, bukan untuk piknik atau memastikan Pantai Utara Jakarta tenggelam atau tidak akibat krisis iklim. Mereka datang ke Jakarta sebagai bentuk perlawanan dengan membawa suara harapan dari desa ke pusat kekuasaan. Mereka juga turut serta dalam persiapan festival perlawanan di Pancoran, Jakarta Selatan.

Mereka juga melakukan perlawanan dengan melapor ke Komnas Perempuan dan membuka Festival Perlawanan. Ini bukan sekadar agenda formal, tetapi langkah simbolis bahwa suara perempuan dari desa kota juga punya tempat dalam wacana keadilan agraria nasional.

Mamah Santi dari Pancoran juga menceritakan bagaimana pada akhir tahun 2019, isu penggusuran muncul tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan resmi. Ketakutan menyebar ketika aparat mulai merobohkan bangunan. Warga mulai membangun bentuk solidaritas, mencari informasi, dan mendapatkan bantuan dari aktivis dan mahasiswa.

Warga juga memilih berbagai bentuk perlawanan, salah satunya dengan menggelar Festival Perlawanan bertajuk “Bara Juang Baraya”. Acara ini digelar di Jakarta. Acara ini menjadi ruang konsolidasi dan perlawanan kolektif yang diikuti warga kampung kota dari berbagai daerah yang juga tengah menghadapi ancaman penggusuran, seperti warga Kampung Pancoran, Kampung Tongkol, Kampung Bayam, dan Rumpin.

Solidaritas juga hadir dari berbagai organisasi, kolektif, dan individu di wilayah Jabodetabek. Festival ini bukan sekadar perayaan, melainkan ruang artikulasi: menampilkan wajah warga yang selama ini terpinggirkan oleh pembangunan, memamerkan seni dan budaya yang lahir dari luka dan harapan, serta merajut solidaritas lintas komunitas.

Melalui festival ini, warga Bara-Baraya menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti di pengadilan atau jalanan. Mereka menggunakan seni, budaya, dan solidaritas sebagai senjata untuk bertahan dan melawan.

Enter Nusantara turut hadir dan terlibat langsung dalam rangkaian agenda perjuangan warga Bara-Baraya di Jakarta yang berlangsung pada 16 hingga 19 Februari 2025. Keterlibatan ini merupakan wujud nyata komitmen Enter Nusantara untuk berdiri bersama masyarakat akar rumput dalam melawan ketidakadilan struktural, khususnya dalam isu penggusuran dan perampasan ruang hidup yang marak terjadi di berbagai kelurahan di Indonesia.

Enter Nusantara hadir dan terlibat langsung dalam rangkaian agenda perjuangan warga Bara-Baraya di Jakarta yang berlangsung pada 16 hingga 19 Februari 2025. Keterlibatan ini merupakan wujud nyata komitmen Enter Nusantara untuk berdiri bersama masyarakat akar rumput dalam melawan ketidakadilan struktural, khususnya dalam isu penggusuran dan perampasan ruang hidup yang marak terjadi di berbagai kelurahan di Indonesia.

Enter Nusantara juga mendokumentasikan jalannya diskusi publik dan pameran arsip perjuangan serta berpartisipasi dalam pertemuan konsolidasi dengan kolektif dan organisasi lain yang merumuskan strategi lebih lanjut, termasuk demonstrasi di Mahkamah Agung dan dengar pendapat warga dengan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam ruang konsolidasi ini, Enter Nusantara memberikan kontribusi berupa perspektif advokasi media dan menawarkan dukungan dalam bentuk produksi konten visual, kampanye digital, dan distribusi narasi perjuangan ke ruang publik yang lebih luas.

Keterlibatan Enter Nusantara dalam agenda ini bukan sekadar bentuk solidaritas, tetapi juga bagian dari kerja kolektif membangun gerakan rakyat yang kuat, saling mendukung, dan mampu menghadapi sistem yang terus mengorbankan ruang hidup demi kepentingan kapital. Di tengah maraknya praktik penggusuran paksa dan konflik agraria, kami percaya bahwa cerita rakyat, arsip perjuangan, dan solidaritas antardesa adalah senjata untuk memperluas perlawanan dan membangun keadilan spasial yang sesungguhnya.

Sekali lagi, kasus Bara-Baraya bukan hanya milik rakyat Makassar atau luka warga yang terdampak. Namun, derita mereka adalah cerminan wajah kota-kota besar di Indonesia yang makin jauh dari rakyatnya. Ketika pembangunan hanya dibatasi pada investasi dan konkretisasi, rakyat, khususnya kaum miskin, akan selalu menjadi korban.

Maka, bentuk perjuangan dan pembelaan Bara-Baraya bukan hanya soal mempertahankan tempat tinggal, tetapi juga menolak kekerasan struktural yang terus mengulang sejarah kelam penggusuran. Perjuangan ini tentu mengajak kita semua untuk memilih: berpihak kepada warga yang terancam atau membiarkan ketidakadilan terus menang.

Solidaritas adalah kekuatan kita yang paling dahsyat. Dengan memupuknya, kita tidak hanya menyelamatkan desa, tetapi juga memperjuangkan masa depan kota yang lebih adil, manusiawi, dan pro-rakyat.