Pertobatan ekologis bukan sekadar ritual ibadah, melainkan perubahan radikal dalam cara pandang dan gaya hidup.
Lilin-lilin Natal tahun 2025 ini menyala dengan nybeteran yang berbeda. Di Katedral Jakarta, nyanyian “Malam Kudus” melantun syahdu, namun ribuan kilometer dari ibu kota, keheningan malam justru pecah oleh gemuruh air bah dan raungan mesin ekskavator.
Di penghujung tahun yang seharusnya penuh damai, Indonesia justru mendapati dirinya sedang berlutut—bukan hanya dalam doa, tetapi dalam duka.
Pesan Natal Bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tahun 2025 meluncurkan sebuah diagnosis tajam di tengah situasi ini: “Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan.”
Ini bukan sekadar khotbah teologis, melainkan sebuah teguran keras bagi sebuah bangsa yang sedang sakit parah akibat krisis ekologi.
Desember 2025 mencatat sejarah kelam. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Desember menjadi saksi bisu: 1.135 nyawa melayang di Aceh dan Sumatera. Angka ini bukan sekadar statistik; mereka adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang tersapu oleh apa yang sering kita sebut “bencana alam”.
Namun, benarkah ini murni ulah alam?
Di Aceh Utara, 166,9 ribu orang terpaksa mengungsi, disusul 150,5 ribu di Aceh Tamiang. Air bah yang menenggelamkan rumah dan masa depan mereka membawa pesan dari hulu yang telah gundul.
“Alam tidak mampu lagi menahan beban kerusakan yang dipaksakan oleh manusia,” tegas Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh.
Pernyataan ini diamini oleh Andre Bustamar dari WALHI Sumatera Barat. Baginya, bencana di pulau Sumatera adalah sebuah kejahatan ekologis. Ini adalah akumulasi dari kegagalan pemerintah mengelola Sumber Daya Alam (SDA).
Data WALHI periode 2016-2025 menelanjangi kenyataan tersebut: 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah lenyap. Lahan hijau yang dulu menjadi spons alami penahan air, kini berganti rupa menjadi lubang tambang, perkebunan sawit monokultur, dan proyek energi yang dikuasai oleh 631 perusahaan pemegang izin.
Ketika bentang alam diubah paksa demi keuntungan segelintir elite yang berafiliasi dengan kekuasaan di Jakarta, rakyat kecillah yang membayar harganya dengan nyawa.
Hutan adat yang terkoyak
Sementara Sumatera tenggelam, Tanah Papua dan Kalimantan sedang dikeruk hingga ke tulang sumsumnya. Di Kalimantan, masyarakat adat Dayak menyaksikan hutan hujan tropis—rumah leluhur mereka—semakin menyusut digerogoti tambang batu bara.
Di Papua Selatan, narasi “pembangunan dan kesejahteraan” datang dengan wajah ganda. Bagi Suku Marind-Anim, hutan adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan “ibu” yang memberi kehidupan. Namun, kehadiran korporasi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mengubah segalanya.
Hingga Oktober 2025, deforestasi seluas 13 ribu hektare terjadi di dua konsesi perusahaan tebu di Merauke. Emisi karbon yang dilepaskan dari pembabatan ini setara dengan emisi tahunan seluruh kota Bandung.
Wilayah adat Malind-Anim yang membentang dari Kaimana, Agats, hingga Merauke sejatinya adalah ekosistem lahan basah yang kompleks. Ia adalah penyimpan air raksasa. Namun, semenjak industri masuk membuka lahan, siklus alam menjadi kacau. Banjir datang tak terduga, air tercemar, dan petani lokal mengalami gagal panen berulang.
Mirisnya, janji kesejahteraan yang didengungkan sejak era Presiden Jokowi hingga Prabowo Subianto, belum menetes sedikitpun kepada pemilik tanah ulayat. Yang tersisa hanyalah tanah yang tak lagi ramah pada tuannya sendiri.
Krisis ini tidak terjadi dalam semalam. Auriga Nusantara, melalui platform Mapbiomas Indonesia yang diluncurkan pertengahan 2025, memperlihatkan grafik yang menukik tajam. Dalam rentang 35 tahun (1990-2024), wilayah bervegetasi alami Indonesia tinggal tersisa 68,3%.
Kita telah kehilangan 18 juta hektare hutan hujan tropis—sebuah luasan yang sulit dibayangkan, dikonversi menjadi sawit, kayu tebangan, dan tambang ilegal. Dari zaman kolonial hingga republik modern, pola eksploitasi ini terus berulang, dan kini, dampaknya mencapai titik didih.
Seruan pertobatan ekologis nasional
Di tengah kepungan bencana inilah, suara dari mimbar gereja menjadi relevan. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, dalam perayaan Natal di Katedral Jakarta, tidak berbicara tentang kado atau pesta, melainkan menyerukan “Pertobatan Ekologis Nasional”.
Bagi Suharyo, pertobatan ekologis bukan sekadar ritual ibadah, melainkan perubahan radikal dalam cara pandang (mindset) dan gaya hidup.
“Bencana yang terjadi tidak semata datang karena faktor alam, melainkan terkait erat dengan perilaku manusia yang merusak lingkungan hidup,” ujarnya.
Gereja Katolik Indonesia mengajak umatnya untuk memaknai Natal 2025 dengan solidaritas nyata. Penggalangan dana nasional digerakkan untuk korban di Sumatera, namun lebih dari itu, ada ajakan untuk bersatu hati memulihkan hubungan yang retak antara manusia dan ciptaan Tuhan.
Tahun 2025 menjadi penanda keras. Pesan PGI-KWI dan fakta di lapangan menyatu dalam satu kesimpulan: Kita sedang mengalami krisis kemanusiaan yang berakar pada krisis ekologis. Jika pertobatan ekologis ini hanya berhenti di bibir tanpa perubahan kebijakan negara dan perilaku korporasi, maka Natal tahun depan mungkin akan disambut dengan tangisan yang lebih pilu.
Saat ini, alam sudah berhenti berbisik. Ia sedang berteriak. Apakah kita mau mendengar? [Oscar Ugipa]
- Langkah Pulang Seorang Ranger
- Kilau tambang emas ilegal menganiaya Nenek Saudah hingga lebam
- Abai dengan bencana, petugas negara tempatkan ekonomi di atas ekologi
- UGM desak rehabilitasi vegetatif dan agroforestri pada hulu DAS yang rusak
- Dua dekade APSN, sampah masih jadi persoalan
- YLBHI: negara tampil inkompetensi dan gagal menghadapi bencana di Sumatera
