Jakarta, Ekuatorial – Terkait tingginya harga bahan bakar minyak – BBM di dalam negeri, Badan Pemeriksa Keuangan – BPK diminta untuk mengaudit pengadaan dan produksinya. Membengkaknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara – APBN juga tidak lepas dari semakin besarnya volume impor minyak ke dalam negeri. Hal ini merupakan letak kesalahan Pemerintah dalam pengelolaan bisnis minyak an […]
Artikel
Posted in
Soal Sampah di Jakarta Butuh Penanganan dan Pengelolaan Lain.
Jakarta, Ekuatorial — Persoalan sampah yang ada di kota-kota besar hampir pasti membuat Pemerintah Daerah setempat menjadi pusing. Pasalnya, sampah-sampah yang setiap hari terus meningkat menyebabkan bau yang tidak sedap. Apalagi, jika sampah itu tidak dikelola dengan baik, seperti tidak ada tempat pembuangan akhir atau masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu – TPST. Akibatnya, sungai-sungai […]
Posted in
Penunjukan Kontraktor proyek EOR Butuh Payung Hukum
Jakarta, Ekuatorial – Rencana Pertamina untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak di seluruh ladang minyak dan gas milik anak usahanya, PT Pertamina EP melalui mekanisme pengurasan tahap lanjutan alias enchanced oil recovery – EOR dengan menunjuk langsung kontraktor proyek butuh payung hukum dari Pemerintah berupa Peraturan Presiden – Perpres. Demikian hasil kesimpulan rapat yang diikuti Pertamina, […]
Posted in
Sinarmas ekspansi lahan sawit ke hutan Papua
Laporan berjudul “What are Golden Agri’s plans for its new palm oil concession in Papua’s forests?” yang dikeluarkan Greenomics Indonesia menyingkap ekspansi lahan yang dilakukan oleh perusahaan sawit Golden Agri Resources (GAR) milik Grup Sinarmas. Menurut laporan tersebut, izin ekspansi keluar setelah kawasan hutan primer itu dihapus dari peta moratorium. Disebutkan pula bahwa grup perusahaan sawit […]
Posted in
Jatam: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Ditopang Kekerasan
Jaringan Advokasi Tambang-Jatam Sulteng menyebut basis utama pertumbuhan ekonomi sebesar 10.2 persen di sektor tambang dan galian Sulawesi Tengah, salah satunya ditopang oleh kekerasan dari konflik perebutan ruang antara rakyat dan kapitalis industri. Pemerintah Kabupaten disebut sebagai aktor yang mengobral izin. Hal itu dinyatakan Rifai Hadi, Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulawesi Tengah, seperti rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com, […]
Posted in
Kemenhut Dianggap Lakukan Mal-Administratif
“Kementerian Kehutanan telah melakukan mal administratif dalam proses perizinan yang diperuntukkan untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa,” demikian Azlaini Agus SH, MH, wakil ketua Ombudsman menyampaikan dalam temu nasional hutan kemasyarakatan dan hutan desa, yang diselenggarakan oleh Kemitraan di Manggala Wanabakti. Mal administratif ini ditegaskan oleh salah satu peserta temu nasional dari Sulawesi Tenggara, […]
Posted in
INDONESIA TOLAK TARGET PENURUNAN EMISI SUKARELANYA DIVERIFIKASI
Indonesia menolak bila target penurunan emisi sukarela sebesar 26 persen yang dibiayai sendiri lewat dana APBN/APBD diaudit oleh konsultan asing karena itu mengganggu kedaulatan negara. Indo KOPENHAGEN (RP) – Delegasi Indonesia menyatakan menolak keinginan negara maju yang memasukan target penurunan emisi sukarela dari negara-negara berkembang diverifikasi atau dikenal dengan istilah MRV (measurable, reportable, […]
Posted in
Melirik CSR Sebagai Solusi Masalah Lingkugan
SIEJ-Jakarta, Banyaknya kejadian bencana di Indonesia menjadi salah satu pemicu utama perkembangan bidang Corporate Social Responbility lingkungan hidup atau CSR di Indonesia. Menurut Asisten Deputi Urusan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Lingkungan Hidup, Widodo Sambodo, di Acara forum Nasional CSR Bidang lingkungan , Senin pagi (17/12), dari Januari sampai Desember 2012 telah terjadi 729 kejadian […]
Posted in
KEMENTERIAN LINGKUNGAN BERTAHAN SOAL PROPER LAPINDO
Kesalahpahaman masyarakat tentang terpilihnya PT Lapindo Brantas Inc, membuat Kementerian Lingkungan Hidup angkat bicara lagi. Tak ada yang baru, malah membingungkan. Menurut siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima SIEJ pada JUmat (14/12), PROPER dilakukan pada suatu kegiatan tertentu di lokasi tertentu pada periode tertentu pada satu unit bisnis dari suatu perusahaan. Begitulah klarifikasinya. […]
Posted in
INI ALASAN LAPINDO BRANTAS RAIH PROPER 2012!
SIEJ-Jakarta, pertanyaan besar bergelayut di kepala para hadirin di acara penyerahan penghargaan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Periode 2011-2012, ketika nama PT. Lapindo Brantas Inc disebutkan sebagai salah satu peraih peringkat hijau yang memiliki kriteria penilian aspek lebih dari yang dipersyaratkan atau beyond compliance. “Sudah parah ya, Kementerian Lingkungan Hidup kita tidak peka lagi […]