Vonis penjara terhadap 8 orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut adalah kriminalisasi
Putusan ini menciderai rasa keadilan dan hukum bagi Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut dalam mempertanahkan hak hidup.
Artikel
Memperjuangkan hak atas tanah untuk petani Sulawesi
Hak-hak atas tanah bagi para petani Sulawesi sering terancam perusahaan tambang yang memperoleh izin eksploitasi.
Memperkuat gerakan reforma agraria Lampung di tapak
Gerakan Reforma Agraria tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga membangun sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan.
Pembangkangan sipil, mengapa aksi langsung diperlukan untuk membuat perubahan
Ketika pihak yang berkuasa bereaksi berlebihan terhadap pembangkangan sipil yang damai dengan penangkapan dan kekerasan, mereka hanya mengungkap kegagalan moral mereka sendiri.
Bengkel Hijrah Iklim 3.0: peran umat Islam dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan
Kolaborasi Bengkel Hijrah Iklim mengungkap, manusia bertanggung jawab menjaga lingkungan. Bagian dari tugas khalifah fil ardhi.
Gas metana dari sampah mendorong pemanasan global dan memperburuk kualitas udara dan kesehatan masyarakat
Dietplastik Indonesia, YPBB Bandung, dan PPLH Bali meluncurkan Kertas Kebijakan hasil kajian emisi gas metana dari 3 TPA di Indonesia.
Solidaritas untuk Padang Halaban, hentikan penggusuran!
Warga Padang Halaban sudah menempati lahan berpuluh tahun lalu. Berhak atas tanah yang sekarang terancam digusur perusahaan.
Ratusan proyek industri ekstraktif justru dibangun di daerah berisiko tinggi bencana alam
Di seluruh Indonesia ada 131 izin konsesi industri ekstraktif pertambangan yang berada di wilayah berisiko tinggi bencana gempa bumi.
Peluang investasi transisi energi 333 GW potensi proyek energi terbarukan layak finansial
Indonesia berpotensi mengembangkan 333 GW energi terbarukan, namun pemanfaatannya masih terbatas.
WALHI Sumut mengenalkan panduan alat bantu konflik manusia satwa berbasis HAM
Di Indonesia angka konflik manusia dan satwa mengalami peningkatan. Penanggulangan konflik yang tidak inklusif.