HARGA MINYAK NAIK, TARGET EMISI IKUT BERISIK

Bencana nuklir Fukushima dan Konflik Libia yang berbuntut naiknya harga bahan bakar fosil mulai membuat para pelaku bisnis Amerika dan Inggris berisik. Mereka mencerca target ambisius potongan emisi karbon 30 persen Uni Eropa pada 2020 sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”. Presiden Amerika Obama pun sampai ikut gelagapan berjanji salurkan cadangan minyak Alaska. Jakarta-Lagi-lagi dunia ributkan target potongan emisi karbon. Kali ini akibat efek berantai Bencana Fukushima, Konflik Libia serta krisis ekonomi dunia yang belum juga tuntas. Buntut-buntutnya harga minyak dan batubara dunia melambung dan para pebisnis mulai miris. Mengawali minggu ketiga Mei, EEF, sebuah organisasi industri manufaktur Inggris meminta Pemerintahan David Cameron untuk tidak mengangguk inggih  pada Komite Perubahan Iklim mereka. Pasalnya, komite itu baru saja mengusulkan Inggris ikutan target Uni Eropa memotong emisi karbon 30 persen pada 2020. “Inggris seharusnya baru berkomitmen pada target ambisius potongan emisi karbon hanya jika perjanjian internasional perubahan iklim (UNFCCC) sudah mencapai suatu kesepakatan bersama,” kata Kepala Eksekutif EEF Terry Scuoler kepada The Independent. EEF mengingatkan Pemerintah David Cameron untuk berhati-hati mencoba konsep ekonomi hijau. Kurangi emisi karbon? Boleh saja. Tapi bareng-bareng dong, jangan sendirian. Kalau nekat bersolo karir EEF khawatir ekonomi Inggris justru akan terlibas pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang semacam India dan China. Jika sudah terlibas, EEF berpendapat bukan hanya ekonomi Inggris akan ambruk.Keuntungan bagi lingkungan pun tak akan banyak. Maklum, Inggris termasuk negara donor di negosiasi perubahan iklim. Ini artinya dunia tetap membutuhkan mereka untuk punya kocek lebih dan bayar dosa karbon hasil Revolusi Industri.   Teriakan serupa juga terdengar dari Amerika. Paman Sam yang terjepit angka pengangguran kini kian miris saat harga minyak dan batubara melonjak di pasar dunia. Pihak pebisnis mulai teriak. Paman Sam memang penghasil 5 persen minyak dunia. Tapi sebaliknya, mereka juga konsumen 20 persen minyak global. Alhasil lonjakan harga minyak akibat Krisis Libia yang berujung Krisis Arab cukuplah membuat para pebisnis negeri itu ketar-ketir.   Dan tekanan industri ini terbukti manjur. Obama pada akhir minggu kedua Mei 2011 mengumumkan  akan mulai menyalurkan cadangan minyak mereka di Alaska untuk konsumsi nasional. Pokoknya harga minyak nasional akan dijaga agar jangan sampai lewat US $ 4 per galon. Selain itu, Pemerintah Amerika juga akan lebih lunak memperpanjang ijin pengeboran beberapa perusahaan minyak. Sekalipun dulu setelah bencana tumpahan minyak British Petroleum di Teluk Meksiko, Pemerintahan Obama agak antipati memberi ijin baru. Dan alih-alih memancing kemarahan publik, strategi Obama ini justru menuai puja-puji rakyat Amerika.   Sebaliknya di Jepang, Pemerintahan Naoto Kan bagai bungkam tak mau bicara banyak soal kewajiban pemotongan emisi karbon mereka.  Sebelumnya, PM Taro Aso memang pernah berjanji akan mengurangi 15 persen emisi karbon mereka pada 2020 terhitung dari 2005. Namun saat sumber energi nuklir harapan mereka justru luluh lantak di Fukushima, Pemerintah Jepang kini bungkam tak mau membahas potongan emisi lagi. Kan hanya menyatakan “Jepang akan mengevaluasi kebijakan energi kami dari awal setelah Fukushima”.   Apa kabar negosiasi target potongan emisi karbon kalau begitu? Arif Fiyanto, Pemimpin Kampanye Iklim dan Energi Green Peace Asia Tenggara memperingatkan agar dunia jangan terlalu berharap banyak pada negosiasi perubahan iklim di Durban tahun ini.   “Memang dengan adanya krisis ekonomi dua tahun terakhir ini, negara-negara ekonomi besar seperti Uni Eropa, Amerika, Jepang bahkan India dan China lebih berfokus pada perbaikan ekonomi mereka daripada menetapkan target (potongan karbon) yang ambisius,” kata Arif.   Hasilnya, kata Arif, terlihat dari hasil negosiasi target potongan karbon di Copenhagen dan Cancun yang mengecewakan. Di kedua konferensi tersebut perdebatan ekonomi hijau versus pertumbuhan ekonomi semakin mengencang akibat krisis ekonomi global. Nah, dengan adanya bencana nuklir Fukushima dan Krisis Libia maka tak berlebihan rasanya jika argumen yang sama akan semakin berulang.   “Perdebatan ini sudah berlangsung lama sekali seolah-olah jika negara-negara maju mengurangi emisi mereka maka ekonomi seakan langsung terpengaruh. Inilah kenapa Amerika hingga sekarang tidak pernah mau meratifikasi Protokol Kyoto,” kata Arif.   Kalau mau berpikir devian, kita sebenarnya bisa mengacu pada analisa ekonomi hijau dari Nicholas Stern. Pakar Bank Dunia ini dalam laporan “Stern Review on the Economy of Climate Change” mengingatkan dunia bahwa jika emisi karbon terus diacuhkan dalam pertumbuhan ekonomi, maka dalam waktu tak lama kerusakan lingkungan justru akan membawa kerugian lebih banyak. Jadi Stern minta agar dunia tak hanya menghitung biaya pertumbuhan ekonomi saat ini, tapi juga biaya yang akan ditimbulkan dari pertumbuhan itu. Termasuk biaya kerusakan lingkungan akibat emisi karbon.   “Mempertentangkan potongan emisi dengan pertumbuhan ekonomi terus-terusan juga tak benar. Karena kita bisa lihat sendiri contohnya pada Jerman yang pionir energi terbarukan justru kini pertumbuhan ekonominya terbesar ketiga di dunia,” kata Arif.   Gerakan hijau sejak 1990an memang membuat Jerman radikal mengubah sumber-sumber energi mereka. Negeri Hutan Hitam itu kini sukses mengubah format ketergantungan energi dari nuklir dan fosil menjadi energi terbarukan semacam panel solar dan energi angin. Tak terpuruknya ekonomi Jerman akibat kebijakan radikal itu juga membuktikan sesuatu yang penting. Ekonomi hijau tak hanya ramah lingkungan. Tapi juga ramah pembangunan.   “Kenapa? Kembali kepada analisa Green Development yang menyatakan bahwa energi terbarukan itu lebih ramah tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan bukan seperti energi fosil yang ramah kapital,” kata Arif.