Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum memberikan perhatian serius pada sektor kelautan. Hal ini diungkapkan pakar hukum laut internasional, Prof. Hasjim Djalal pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (5/4). Ia membandingkan dengan langkah yang dilakukan oleh China dan Rusia yang notabene miskin daerah perairan. Saat ini, kedua negara tersebut tengah mengkonsesi kawasan untuk pengelolaan bawah laut, China di Samudera Pasifik dan Hindia, sedangkan Rusia di Samudera Atlantik.

Hasjim juga menyinggung minimnya anggaran pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan luas perairan 6,2 juta kilometer persegi dan dikelilingi 13.466 pulau, dirasakan perlu adanya perhatian yang lebih serius. “Anggaran pertahanan Indonesia tidak pernah melebihi angka 1% dari gross domestic product (GDP) atau hanya sebesar 83 triliun rupiah, jumlah yang sangat kecil untuk menjaga wilayah yang sangat luas,” ujar Hasjim yang ikut menggawangi lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) di tahun 1982.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengatakan, kerugian negara di sektor perikanan mencapai 218 triliun per tahun. Menurutnya, kerugian tersebut disebabkan oleh pola pengelolaan yang salah. “Jika negara ingin dihargai dan dihormati negara lain, maka bangunlah angkatan lautnya. Jika negara ingin makmur dan sejahtera, maka ubah visi menjadi maritim bukan kontinental seperti sekarang,” tegas Untung dalam seminar di Purwokerto beberapa waktu lalu.

Tindak Preventif

Jika dikelola dengan baik, perairan Indonesia memiliki potensi yang sangat kaya. Kajian yang dilakukan pemerintah mengungkap negara bisa memperoleh setidaknya  1,2 triliun dollar AS per tahun yang berasal dari sektor perikanan, infrastruktur dan perhubungan laut, industri kelautan, pariwisata bahari, jasa kelautan, dan sumber daya wilayah pulau-pulau kecil. Nilai ini lebih besar dari GDP Indonesia yang berada di angka 1 triliun dollar AS per tahun.

Sehubungan dengan upaya TNI dalam melindungi teritorial sekaligus merespon pelanggaran yang acap terjadi di perairan nusantara, Staf Ahli Panglima TNI, Kol. Dr. Ivan Yulivan menyampaikan pihaknya memiliki beberapa program reguler. Ivan menerangkan bahwa TNI AL melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) bersinergi dengan 13 instansi yang memiliki peranan di laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bea Cukai dan Departemen Perhubungan.

“TNI AL melalui Armabar dan Armatim rutin menjalankan operasi sepanjang tahun untuk mengisi daerah-daerah yang kosong di perairan Indonesia. Disamping itu, beberapa operasi seperti pengamanan pulau terluar, rig, perbatasan juga telah dilakukan secara berkala. Dalam waktu dekat, TNI AL akan segera diperkuat dua unit kapal selam yang saat ini dalam tahap pemesanan dari Korea Selatan,” jelas Ivan.

Sedangkan Hasjim berpendapat bahwa kedepan dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk memperjuangkan regulasi, perbaikan infrastruktur, dan permodalan agar kekayaan laut dapat dikelola untuk menghadirkan kesejahteraan. Azhari Fauzi

There are no comments yet. Leave a comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.