• Halaman Muka
  • Artikel
  • Wilayah
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusa Tenggara
    • Papua
  • Tentang Kami
    • Hubungi
Discovery
MORE
Dark mode
Type size
Follow us
  • Twitter
  • Facebook
  • id
Skip to content
What are you looking for?
  • Twitter
  • Facebook
  • ID
Ekuatorial

Ekuatorial

Data. Maps. Storytelling.

What are you looking for?
  • Halaman Muka
  • Artikel
  • Wilayah
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Nusa Tenggara
    • Papua
  • Tentang Kami
    • Hubungi
Discovery

Tag: Central Sulawesi

Perda, hutan adat, dan pentingnya pengakuan bagi masyarakat adat

By Florence Armein Januari 9, 2021Maret 17, 2021

Masyarakat adat Tangsa di Enrekang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu contoh ketika pemerintah memberikan pengakuan yang diperkuat melalui peraturan daerah setempat. Selain memberikan kepastian keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat, perda dan SK kepala daerah juga telah mampu menggerakkan ekonomi perempuan adat.

Tingkat kesadaran, edukasi, dan penegakkan hukum masih jadi biang maraknya perdagangan satwa di Sulawesi Selatan

By Florence Armein Desember 18, 2020Maret 17, 2021

Baik pedagang maupun pembeli mengakui, tidak punya banyak pengetahuan tentang hewan liar yang punah maupun dilindungi, sementara, mereka terus memperjualbelikan berbagai jenis hewan di pasar hobi. Kerjasama antara pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menangani perdagangan hewan liar yang dilindungi.

Sisa-sisa kepala burung penolak bala masih menyisakan harapan

By Florence Armein Desember 16, 2020Maret 17, 2021

Sebagian masyarakat Provinsi Gorontalo mempercayai Julang Sulawesi sebagai burung penolak bala. Disatu sisi spesies ini diburu, disisi lain, habitat mereka digunduli. Namun pelestaraian yang berbasis data dan menitikberatkan edukasi dan partisipasi masyarakat membuahkan harapan baru.

Usai pemilihan kepala daerah, terbit ancaman lingkungan

By Florence Armein Desember 14, 2020Maret 17, 2021

Pemilihan kepala daerah serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang dipandang banyak pihak hanya menguntungkan oligarki. Tidak hanya penyelenggaraaan yang dipaksakan di bawah kondisi pandemi, namun 45 persen calon kepala daerah yang bertarung merupakan atau memiliki ikatan dengan pengusaha tambang.

Alasan Perubahan Aturan Cantrang Tetap Dikecam

By Florence Armein Juli 28, 2020Januari 21, 2021

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan rancangan revisi aturan cantrang dalam upaya melegalkan cantrang, meskipun laporan Badan Pusat Statistik tahun 2019 menjelaskan penggunaan cantrang akan mengakibatkan hancurnya sumber daya ikan, kerusakan lingkungan, serta konflik horizontal.

Antara Nasib Nelayan, Lingkungan, dan Pariwisata: Simalakama Waterfront City Majene

By Florence Armein Juli 3, 2020

Kehadiran Waterfront City Majene memang akan memperindah penampilan tepian ibukota Kabupatan Majene, tetapi bagaimanakah dampak pembangunan mega proyek ini terhadap nelayan dan lingkungan setempat?

Anoa, masyarakat, dan konsesi tambang aspal di Sekitar SM Lambusango

By Riza Salman Mei 22, 2020Juni 11, 2021

Habitat Anoa di pulau SM Lambusango pulau Buton, Sulawesi Tenggara terancam punah akibat aktifitas penebangan liar dan usulan rencana pembangunan KEK Industri Aspal Buton oleh pemerintah setempat, mendorong Anoa keluar dari hutan mencari habitat baru.

Nasib Anoa di Pulau Buton berada di ujung tanduk

By Riza Salman Mei 19, 2020Juni 11, 2021

Penggundulan hutan dan perburuan liar di Pulau Buton merupakan ancaman utama bagi Anoa, namun satwa endemik SUlawesi Tenggara ini menjadi jauh lebih rentan dengan adanya usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Aspal Terpadu Buton yang diajukan pemerintah setempat.

Pelongaran PSBB Mesti Didasarkan pada Data yang Benar

By Florence Armein Mei 13, 2020

Pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB. Sementara, ada permasalahan data yang seharusnya menjadi perhatian sebelum dan sumber informasi utama sebelum pengambilan keputusan dilakukan.

Masyarakat Hukum Adat, Penjaga Laut Wakatobi

By Florence Armein Maret 31, 2020

Peraturan Bupati tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat ditujukan untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka, selain memperjuangkan pekerjaan konservasi lingkungan. Namun masih diperlukan peninjauan ulang beberapa peraturan di tingkat propinsi dan pusat agar Perbup ini dapat berfungsi dengan baik.

Navigasi pos

1 2 3 … 40 Older posts

Web development by

Hacklab /
Privacy Policy
  • Twitter
  • Facebook