Pesta demokrasi Indonesia yang ketujuh—pemilihan umum Presiden RI—akan datang sebentar lagi, pada 9 Juli 2014. Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tersisa saat ini, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kemudian dipertanyakan komitmennya terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Greenpeace Indonesia belum melihat adanya komitmen 100% dari kedua pasangan untuk lingkungan hidup Indonesia. Sedangkan, Walhi cukup mengapresiasi Jokowi-JK walaupun belum ada langkah spesifik yang mereka ajukan.

Minggu lalu (16/5), Greenpeace sengaja mengajukan pasangan capres-cawapres macan dan hiu ke Komisi Pemilihan Umum sebagai simbol tak adanya pasangan capres-cawapres yang dianggap 100% berkomitmen pada perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup Indonesia. Dokumen yang diajukan diberi nama “Visi Misi Raung dan Umba” dan berisi visi misi penyelamatan lingkungan yang mereka nilai bisa menjadi acuan program-program pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Sayang sekali kami melihat bahwa untuk visi misi lingkungan kedua pasangan capres belum maksimal dan belum menunjukkan semangat 100% untuk lingkungan Indonesia seperti yang dituangkan dalam visi misi Raung dan Umba,” papar Longgena Ginting menjawab pertanyaan Ekuatorial (26/5).

Visi misi Raung dan Umba menuntut pasangan capres harus 100% melindungi hutan dan gambut di Indonesia, 100% membuat air bebas toksik, 100% membuat laut sehat dan terlindungi, dan 100% memberikan perlindungan iklim dan energi terbarukan. Greenpeace menguraikannya secara spesifik, beberapa diantaranya seperti membawa Indonesia menuju nol deforestasi, menyusun daftar bahan beracun berbahaya (B3) yang dinamis untuk ditindaklanjuti segera, mencegah migrasi kapal ikan dari negara asing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dan mewujudkan kedaulatan energi. Visi misi Raung dan Umba secara lengkap dapat dilihat disini.

“Sejauh ini kita terus mengomunikasikan secara proaktif ke publik dan kepada setiap kandidat untuk menyatakan komitmen 100 persen untuk lingkungan,” ujar Longgena saat ditanya perkembangan kampanye Greenpeace tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Walhi juga memiliki kriteria tersendiri mengenai capres dan cawapres yang dianggap prolingkungan. Abetnego Tarigan, Direktur Walhi mengungkapkan bahwa utamanya capres harus secara eksplisit mampu menjawab akar persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

Abetnego menjabarkan persoalan tersebut ke dalam empat poin, yaitu memperkuat institusi pengelolaan lingkungan hidup serta kapasitasnya di tingkat nasional dan daerah, mendorong adanya peradilan lingkungan hidup, membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) sebagai bentuk implementasi TAP MPR No. IX/2001, meninjau kembali kebijakan pengelolaan SDA yang sektoral, dan mendorong kebijakan politik anggaran yang berpihak pada lingkungan hidup.

Walhi menilai bahwa dari kedua pasangan capres, Jokowi-JK sudah membaca akar persoalan isu lingkungan hidup di Indonesia. Namun, mereka melihat belum ada jawaban yang spesifik dari persoalan tersebut.

“Misalnya, Jokowi-JK menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan sudah pada tahap bencana kemanusiaan, namun tidak ada agenda pokok yang didorong,” jelas Abetnego. Di sisi lain, Abetnego mengapresiasi visi misi dan program aksi Jokowi-JK yang sudah memenuhi salah satu kriteria Walhi, yaitu memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat adat, khususnya dalam kehendak menjalankan mandat Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Jika dibandingkan, visi misi dan program Prabowo-Hatta memang sudah ada poin menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, namun Walhi yang telah melihat dokumen tersebut menilai mereka gagal menjangkau akar permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

“Visi misi Prabowo-Hatta juga kami nilai berbahaya karena secara eksplisit akan terus melanjutkan proyek MP3EI sebagai sandaran pembangunan Indonesia,” Abetnego mengakui kekhawatirannya. Ia melanjutkan bahwa MP3EI justru akan semakin melanggengkan konflik agraria, merusak lingkungan hidup dan tidak akan pula menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Terakhir, Abetnego menyampaikan bahwa Walhi sendiri secara khusus memberi perhatian pada bagaimana capres-cawapres memberikan jaminan bagi warga negara untuk menyuarakan hak-hak atas lingkungan. Sedangkan, Longgena Ginting berharap agar pemilih nantinya dapat kian cerdas menyuarakan tuntutan kepada kedua kandidat terhadap penyelesaian masalah lingkungan yang saat ini sedang dalam tahapan kritis karena eksploitasi industri yang begitu besar. Ratih Rimayanti

There are no comments yet. Leave a comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.