Perhutanan Sosial Sungai Buluh bisa dikatakan layu sebelum berkembang. Kegiatan ekowisata yang dimulai tahun 2013 terhenti di tengah jalan, fasilitas penunjang pun rusak.

Air Sungai Buluh yang jernih mengalir tenang di tengah kesenyapan hutan. Airnya membentuk jeram-jeram kecil saat membentur batu-batu andesit yang hitam berkilat. Di sebelah kanan sungai ditumbuhi hutan karet dan durian, sedangkan di seberangnya hutan alami yang lebat.

“Kalau hari tidak hujan seperti sekarang, di dasar sungai ini akan terlihat ikan garing, ikan larangan yang baru bisa diambil setiap tiga tahun sekali. Ini ikan asli dan mahal harganya,” kata Ali Azwar Dt. Rajo Batuah, ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh, Selasa, 6 Juli 2021.

Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat itu seperti surga hutan tropis. Di sana cukup banyak tersedia kebutuhan masyarakat, terutama buah-buahan. Ada durian, jengkol, rambutan, dan manggis. Juga ladang karet dan kopi robusta. 

Pada musim durian, seperti awal Juli itu, banyak pedagang durian dengan sepeda motor membawa durian dalam keranjang besar. Mereka datang dan pergi membawa durian dari hutan. Suara buah durian yang jatuh berdebum juga sering terdengar di sekitar pohon di hutan nagari.

Hutan Nagari Sungai Buluh seluas 1.336 ha ditetapkan menteri kehutanan sebagai perhutanan sosial pada 2 Desember 2013.

Sungai Buluh pernah dipersiapkan sebagai percontohan pengelolaan ekowisata bagi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Sebuah bukit dengan pemandangan lepas ke arah Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berjarak 5 km dan bisa ditempuh hanya 25 menit dari BIM, menjadi nilai jualnya.

Sejak berdiri hingga 2017 banyak kegiatan pelatihan untuk pengelola perhutanan sosial diadakan di Sungai Buluh. Fasilitas ekowisata juga dibangun, seperti jalan dan jaringan listrik hingga ke balai pertemuan LPHN di pinggir hutan.

Hutan di sepanjang sungai di sana memang memiliki banyak spot yang unik, seperti batu-batu besar di badan sungai dan di tengah hutan di sekitar pohon. Jauh di kedalaman hutan juga ada air terjun Sarasah Kuau dan tempat pemandian alami Lubuak Kandih. Keduanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki menyusuri hutan.

Untuk mendukung sarana ekowisata, di sepanjang tepi sungai sudah dibangun jalan setapak dari beton sepanjang 1 km yang bisa dilewati sepeda motor. Kemudian jalur tracking ke bagian hulu sungai di air terjun. Sedangkan sebuah rumah pohon berdiri di atas bukit tempat wisatawan memandang ke arah Kota Padang, terutama Bandara Internasional Minangkabau.

Dalam perencanaan pengelola LPHN, pondok-pondok petani di tengah hutan hingga air terjun Sungai Buluh juga disiapkan untuk penginapan wisatawan.

Saat rumah pohon dibuka pada 2017, banyak pengunjung yang datang. Pemandu ekowisata juga sudah disiapkan untuk membawa pengunjung ke dalam hutan.

“Nugie Nugraha, penyanyi yang juga pencinta lingkungan juga pernah datang dan menginap di kawasan air terjun di pondok petani semalam dengan temannya. Mereka katanya ingin menikmati alam,” kata Ali Azwar.

LPHN juga sudah merencanakan untuk membuat kolam renang alami di sebelah aliran sungai untuk melengkapi ekowisata di Sungai Buluh. Pemilik lahan sudah mengizinkan dan tinggal mencari investor untuk mewujudkannya.

Layu sebelum berkembang

Perhutanan Sosial Sungai Buluh boleh dikatakan layu sebelum berkembang. Semua rencana yang telah dibuat pengurusnya mandek. Lokasi yang pernah dua kali dikunjungi menteri kehutanan dan pernah menjadi percontohan perhutanan sosial di Sumatera Barat tersebut meredup.

Kini tidak banyak lagi kegiatan perhutanan sosial yang dilakukan di Sungai Buluh. Hanya tinggal kegiatan peternakan lebah madu di sebelah balai pertemuan yang juga menjadi sekretariat LPHN Sungai Buluh.

Pondok balai pertemuan dengan bangunan dinding yang terbuka itu berdiri di pinggir sungai. Di halamannya terdapat 30 sarang lebah madu trigona yang berdiri di tengah taman bunga. Di sekitar balai pertemuan terdapat kebun karet dan pohon durian.

Hanya ini kegiatan kami yang tersisa, lainnya seperti budi daya jamur dan ekowisata tidak berjalan

Ali Azwar, Dt. Rajo Batuah, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh

Ali dan kawan-kawan sudah membentuk tim ekowisata, tapi kegiatannya tidak jalan. Penyebabnya karena jalan setapak ke dalam hutan sudah rusak berat dan tidak kunjung diperbaiki pemerintah nagari. Akibatnya para pemuda yang mengelola ekowisata jadi patah semangat. Mereka kesulitan membawa tamu karena jalannya tak bisa dilalui.

“Budi daya jamur juga tidak jalan, karena ibu-ibu yang mengelola ingin cepat dapat untung, seperti bekerja menyabit padi di sawah, pagi bekerja sore sudah dapat upah,” katanya.

Kenapa bisa mandek padahal sebelumnya sedang giat-giatnya? Menurut Ali hal itu berhubungan dengan pemekaran nagari.

Pada 2018, Nagari Sungai Buluh dimekarkan menjadi lima nagari (setingkat desa). Selain Nagari Sungai Buluh dengan wilayah yang lebih kecil, juga ada nagari baru, yaitu Sungai Buluh Timur, Sungai Buluh Barat, Sungai Buluh Utara, dan Sungai Buluh Selatan.

Lokasi perhutanan sosial di Jorong Kuliek dan Salisikan terletak di wilayah Kenagarian Sungai Buluh dan dipimpin wali nagari baru yang dipilih masyarakat. Menurut Ali, berbeda dari pemerintahan nagari sebelumnya, pemerintahan nagari yang baru kurang mendukung kegiatan perhutanan sosial.

“Tidak pernah ada anggaran dan sokongan untuk kegiatan perhutanan sosial,” ujarnya. 

Ia mencontohkan permintaan dari LPHN untuk perbaikan jalan setapak ke areal ekowisata. Kegiatan tersebut tak kunjung ada yang menyebabkan para pemuda yang terlibat dalam pengelolaan menjadi patah semangat.

Meski begitu, kata Ali Azwar, karena ada hutan nagari yang disahkan menhut, hingga saat ini secara ekologis hutan nagari di Sungai Buluh masih terjaga dengan baik. Tidak ada lagi pembalakan liar di kawasan hutan nagari maupun hutan lindung yang ada di Sungai Buluh.

Kawasan Hutan Nagari Sungai Buluh memang berada di lereng Bukit Barisan dan bisa menjadi pengawal kawasan hutan lindung di Bukit Barisan.

“Kalau dulu banyak yang mengambil kayu, menebang pohon-pohon besar, akibatnya sering terjadi banjir besar yang mengenai rumah masyarakat, sekarang tidak ada lagi, masyarakat juga dilarang mengambil kayu dari hutan, kecuali yang mereka tanam sendiri,” kata Ali.

Simancuang yang mulai redup

Kasus Sungai Buluh adalah salah satu bentuk persoalan yang dihadapi masyarakat pengelola perhutanan sosial di Sumatera Barat.

Contoh lainnya adalah perhutanan sosial di Nagari Simancuang, Kabupaten Solok Selatan yang kini juga mulai meredup. Padahal Simancuang adalah perhutanan sosial pertama di Sumatra Barat yang ditetapkan pada 2011.

Hutan Nagari Simancuang dengan luas 650 ha terletak di Bukit Panjang, Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

Kisah perhutanan sosial tersebut berawal dari keinginan masyarakat di sana untuk tetap melestarikan Bukit Panjang, karena mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan. Setelah melakukan banyak kegiatan perhutanan sosial, kini kegiatan mereka stagnan. Hal itu disampaikan Edison, ketua LPHN Simancuang pada Juli 2021.

“Kami masih mengelola beras organik sejak tahun kemarin, permintaan cukup banyak, tetapi pengadaan berasnya harus kontinu, itu yang kami belum sanggup, karena terkendala modal,” katanya.

Menurut Edison, masyarakat di kelompok juga sudah tidak bergerak sejak tidak ada pendampingan dari KKI Warsi. Perhutanan Sosial Simancuang memang binaan KKI Warsi sejak awal. Tapi sejak April 2021 program pendampingan dari KKI Warsi berakhir.

Kalau tidak ada pendampingan kegiatan, kelompok ini tidak jalan. Mengubah ‘mindset’ masyarakat itu adalah PR besar untuk kami di sini.

Edison, Ketua LPHN Simancuang

Menurut Edison, masyarakat di Simancuang tetap butuh pendamping. “Kalau terputus, susah, sama dengan ibarat ustad di masjid, masyarakat lebih condong mendengar ceramah, jadi sampai kapan pun masyarakat butuh pendampingan,” kata Edison.

Sebelumnya, perhutanan sosial di Simancuang juga memiliki banyak kegiatan. Bahkan pernah dikunjungi peserta Global Partner Meeting dari 13 negara, seperti Amerika, Brazil, Norwegia, dan Filipina dalam rangkaian kegiatan yang diadakan KKI Warsi di Padang pada Maret 2014.

Para peserta menjadikan Hutan Nagari Simancuang sebagai lokasi praktik lapangan melihat pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Yang fokus pada patroli

Perhutanan Sosial Nagari Sirukam masih berjalan dengan baik. Meski pengurusnya mengaku perhatian dari pemerintahan nagari untuk mendukung pendanaan tim patroli penjagaan hutan masih kurang.

Nagari Sirukam terletak di Kecamatan Payung Sakaki, Kabupaten Solok. Hutan Nagari-nya seluas 3.398 ha ditetapkan Kementerian Kehutanan pada 2014 dan dikelola Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam.

Hutan tersebut dan hutan lindung di sebelahnya, terancam pembalakan liar yang berlangsung selama belasan tahun. Kehadiran perhutanan sosial berhasil menghentikan itu.

“Sampai sekarang selalu kami jaga dengan patroli, karena sudah tanggung jawab kami di LPHN untuk menjaga kelestariannya, karena penting sebagai sumber air masyarakat,” kata Jasmir Jumadi, anggota tim patroli Hutan Nagari Sirukam, Juli 2021.

Tim patroli hutan terdiri dari lima orang yang membantu memberikan laporan jika ada pembalakan liar kepada Dinas Kehutanan Sumatera Barat agar bisa diproses secara hukum.

Pekerjaan itu juga memiliki banyak tantangan dan bahaya, karena luasnya kawasan yang harus dijaga dengan personel yang sedikit.

“Keamanan kami juga rentan, seandainya kami diserang pelaku ‘illegal logging’, namun kami tetap jalan,” kata Jasmir.

Menurut Jasmir, kebijakan pemerintah nagari belum berpihak kepada LPHN. Ia mencontohkan belum dibuatnya peraturan nagari untuk wilayah kerja tim patroli dan tidak ada pendanaan untuk kegiatan tim patroli.

“Penjagaan hutan ini memang efektif dilakukan masyarakat, tetapi kalau dananya nggak ada tak semua orang mau menjaga hutan tanpa digaji. Kami berharap pemerintah nagari ini membantu pendanaan untuk tim patrol, selama ini kami hanya dibantu sedikit dari KKI WARSI,” katanya.

Namun bagi Jasmir dan kawan-kawannya yang masih aktif, penjagaan masih dilakukan karena kesadaran.

“Bagi kami hutan ini adalah tempat kami berteduh hujan dan panas, jadi ada dan tak ada dana, selama kami masih sanggup kami akan tetap jaga, kata sakti bagi kami adalah jangan wariskan air mata buat anak cucu, tapi wariskanlah mata air,” katanya.

Setengah juta hektare

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Yozarwardi mengatakan tahun ini capaian perhutanan sosial di Sumatera Barat 227.000 ha. Terdiri dari 221 unit atau kelompok. Skema perhutanan sosial di Sumatera Barat terdiri dari Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Provinsi Sumatra Barat, katanya, mengalokasi lahan hutan seluas 500.000 ha atau setengah juta hektare untuk dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Yozarwadi mengakui kondisi perhutanan sosial di Sumatra Barat saat ini banyak yang sukses, tetapi juga banyak yang tidak sukses dan perkembangannya lambat.

“Ada yang karena sangat bergantung pada pemerintah, ada juga ketergantungan pada NGO, juga ada karena perubahan kepemimpinan di tingkat lokal pemerintahan,” katanya.

Ia mencontohkan yang terjadi pada perhutanan sosial di Sungai Buluh. Kegiatannya stagnan karena pergantian wali nagari yang kemudian tidak memberi dukungan kepada LPHN.

“Dulu Perhutaan Sosial Sungai Buluh menjadi percontohan, pengelolaannya bagus, tempatnya juga bagus dan strategis untuk ekowisata, tapi pergantian pada kepemimpin lokal juga berdampak, juga saya melihat kelompoknya juga kurang kuat,” kata Yoz.

Kondisi seperti itu, kata Yoz, sudah menjadi catatan baginya untuk mendukung dan menyelesaikan masalah di Sungai Buluh. Menurut Yozarwardi idealnya perhutanan sosial memiliki pendamping. Ketika kelembagaan kelompok itu sudah bagus, mereka harus didorong untuk mandiri, supaya tidak ada ketergantungan dengan NGO dan pemerintah.

“Perhutanan sosial di Simancuang juga stagnan, saya baru ke sana, mereka mengharapkan bantuan untuk pembiayaan pertemuan, ada  ketergantungan jadinya, harusnya itu inisiatif dari warga, mereka punya kawasan hutan yang bisa mereka manfaatkan, bisa mereka lindungi, dan mereka dapat pendapatan dari situ,” ujarnya.

Menurutnya saat ini perhutanan sosial di Simancuang hanya mengandalkan pohon asuh dan beras organik.

“Pohon asuhnya ada 27 batang, dikali Rp200 ribu per tahun, kan cuma Rp5,4 juta. Apalah yang dapat dari Rp5,4 juta. Kemudian beras organik dengan luas lahan 8,9 hektare,” katanya.

Menurut Yozarwardi masih ada potensi ekowisata di Simancuang yang besar, tapi belum digarap. Misalnya pemandangan hutan dengan latar Gunung Kerinci. Ia menyarankan perhutanan sosial di sana menggarap potensi ekowisata tersebut.

“Pemandangan Gunung Kerinci itu sangat mahal. Mereka punya potensi itu untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Investor masuk nggak masalah, yang penting pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat setempat juga harus naik pendapatannya,” ujarnya.

Ia juga sudah menyarankan agar kelembagaan LPHN diperbarui dengan memasukkan anak-anak muda milenial sebagai pengelola.

“Saya juga sudah tugaskan pendamping dari Dinas Kehutanan ke sana dua kali seminggu, itu yang saya lakukan untuk perbaikan lembaga kelompok di Simancuang, jadi kami tidak diam,” katanya.

Pemerintah Nagari harus mendukung

Menurut Yozarwardi pemerintahan nagari atau desa juga harus mendukung kegiatan perhutanan sosial, seperti ikut membantu mendanai kegiatan patroli hutan di Sirukam.

Sebenarnya, katanya, dalam Permendes (Peraturan Pemerintahan Desa) sudah ada dua slot untuk perhutanan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat di perhutanan sosial, salah satunya untuk petugas patroli hutan.

”Cuma sekarang terkait pemahaman kepala desa atau wali nagari, mungkin ada rasa takut dalam mengelola anggaran, tapi bagi wali nagari yang sudah paham, mereka ‘support’ dana desa untuk perhutanan sosial ini, karena dengan perhutanan sosial banyak masyarakat yang bisa terbantu,” ujarnya.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat pada 2020. Evaluasi dilakukan terhadap delapan LPHN dan 13 Kelompok Tani Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (KT IUPHKm).

Hasilnya, sebanyak 15,38 persen KT IUPHKm dalam kategori baik. Sedangkan 53,85 persen dalam kategori sedang dan 30,77 persen dalam kategori tidak baik.

Untuk HPHN sebanyak 37,50 persen dalam kategori baik, 62,50 persen dalam kategori sedang, dan tidak ada dalam kategori tidak baik.

Kondisi Kelompok Tani dan LPHN meskipun telah memiliki SK yang telah berusia lima tahun atau lebih, ternyata belum seperti yang diharapkan dari segi kelembagaan. Rencana kerja yang telah mereka susun belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan kerja.

Aspek ekologi dan aspek sosial dari delapan unit HPHN dan 13 unit IUPHKm yang dievaluasi mayoritas menunjukan kategori baik. Akan tetapi, untuk aspek ekonomi secara signifikan belum memberikan kontribusi langsung bagi pendapatan masyarakat.

Warsi: Tutupan hutan meningkat

KKI Warsi saat ini mendampingi kegiatan perhutanan sosial di 43 nagari di Sumatera Barat. Namun, Rainal Rais, manager Program Pengelolaan Pengetahuan KKI Warsi menyebutkan, sejak April 2021 lembaganya sedang rehat dari pendampingan.

“Karena kami sedang melakukan evaluasi kerja lima tahun dan sedang menata ulang strategi pendampingan untuk empat tahun ke depan,” ujarnya.

Menurut Rainal, KKI Warsi memiliki sumber daya yang terbatas untuk pendampingan masyarakat. Saat ini seorang fasilitator bertugas mendamping lima nagari.

“Tentu tidak bisa lagi mendampingi secara intensif seperti dulu saat perhutanan sosial masih sedikit,” ujarnya.

Tantangan pengelolaan perhutanan sosial saat ini, menurut Rainal juga sudah berubah. Bukan lagi pengurusan izin, tapi pada usaha kegiatan ekonomi.

“Apakah yang tidak menjalankan usaha bisa dikatakan tidak berhasil, atau yang kuat di dalam usaha yang disebut berhasil, tentu tidak bisa begitu,” katanya.

Sebab, tambah Rainal, masyarakat sebenarnya berusaha, tetapi belum berhasil. “Mereka perlu dibantu untuk menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan perhutanan sosial,” ujarnya.

Namun menurut Rainal banyak juga perhutanan sosial di Sumatera Barat yang berhasil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan LPHN di Pakan Raba, Kabupaten Solok Selatan, yang sukses mengelola sapi potong. LPHN di Nagari Simarasok, Kabupaten Agam, yang berhasil mengeloa getah pinus yang bisa meningkatkan pendapatan asli nagari. Kemudian LPHN di Nagari Indudur, Kabupaten Solok, yang bisa menjual kemiri dan air galon isi ulang.

Namun yang paling menggembirakan, kata Rainal, tutupan hutan di kawasan perhutanan sosial mulai meningkat. Itu terlihat dari pengamatan Warsi di beberapa hutan nagari di Sumatera Barat yang sudah menjadi perhutanan sosial sejak awal 2011 dan 2013.

“Secara ekologi membaik, tutupan hutannya bertambah dan ada jaminan ketersediaan air untuk nagarinya,” katanya.

Bahkan laporan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 menyebutkan di Nagari Indudur masyarakatnya menanam pohon kemiri, karet, dan kakao sehingga di kawasan yang dulunya tandus muncul mata air baru.

“Ada 12 sumber mata air baru di sana sehingga bisa mereka jual untuk air isi ulang dan juga mengalirkan air ke rumah-rumah untuk kebutuhan mereka,” ujar Rainal.

Liputan ini didukung oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dalam program Fellowship Jurnalis Lingkungan “Build Back Better, Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan”, dan pertama kali terbit di Jurnalistravel.com pada tanggal 19 Juli 2021.

4 comments found. See comments
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

4 comments

  1. Dari tulisan ini dapat kita simpulkan, ada dua hal utama yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Pertama, tidak ada komitmen dari pemimpin, yang notabene dipilih oleh masyarakat setempat, untuk merawat sumber daya alam demi kepentingan jangka-panjang ekonomi masyarakatnya. Anggaran perbaikan infrastruktur jalan atau insentif petugas patroli, mungkin dianggap sebagai hal yang bukan prioritas. Dan sangat mungkin diabaikan; karena yakin tidak akan banyak dipermasalahkan. Kedua, pengelolaan sektor-sektor usaha (seperti budidaya jamur) – meski mempunyai prospek yang baik – sebaiknya memperhatikan juga pemenuhan kebutuhan primer para pelakunya. Ada sektor yang memberikan hasil beberapa saat kemudian, tetapi didukung pula oleh sektor lain yang dapat menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Semacam proyek jangka pendek untuk mempertahankan proyek jangka menengah dan panjang. Katakanlah seperti koperasi sembako khusus untuk anggota.
    Hanya menyumbang pemikiran. Terima kasih.

  2. Terimakasih atas tulisan dan liputan yang luar biasa ini Kak Yanti, melalui tulisan ini, kita dapat melihat bahwa ada proses yang masih belum maksimal dilaksanakan dan pembelajaran berharga ditemukan berupa “pendampingan” membutuhkan berbagai strategi. Tulisan ini akan menjadi referensi bagi kami para penggiat lingkungan yang selalu belajar dari masyarakat setempat.

  3. Terimakasih Pak Paulus Kam dan Yani, semoga ke depan perhutanan sosial semakin baik pengelolaannya dan memberi manfaat ekologi dan ekonomi pada masyarakat.

Leave a comment