Ekonomi hijau adalah istilah besar. Kita sering mendengar ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkular. Dua itulah konteks green economy yang berkaitan dengan tantangan berkelanjutan.

Investasi hijau adalah sebuah keniscayaan. Ancaman krisis iklim yang kian membawa dampak buruk, membuat semua negara didorong untuk segera bertindak, beradaptasi, dan memitigasi untuk menyelamatkan planet ini. Tak hanya perubahan iklim, polusi serta hilangnya keanekaragaman hayati menjadi pelengkap krisis bumi saat ini.

Suatu kemajuan kala banyak orang kini sadar bahwa krisis iklim karena ulah manusia sendiri. Dalam skala yang lebih makro, aktivitas ekonomi berkontribusi paling nyata. Menyebabkan emisi dan polusi serta eksploitasi sumber daya alam berlebihan.

Tidak ada solusi lagi selain kita harus mengubah model ekonomi linear menuju green economy. Tim Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mendalami gagasan ekonomi dan investasi hijau ini bersama Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos. Berikut petikan wawancara pada Senin 19 September 2022.

Apa yang membuat investasi hijau urgen saat ini?

Kita memiliki tantangan-tantangan keberlanjutan atau environmental challenges. Itu yang sedang kita hadapi saat ini terutama dari sisi lingkungan. Kita menghadapi triple planetary crisis. Pertama: perubahan iklim; kedua: krisis alam dan biodiversity; ketiga, sampah dan polusi.

Bagaimana kita mengatasi tantangan lingkungan ini atau tantangan keberlanjutan, baik karena perubahan iklim, misalnya, maupun karena yang lainnya, itu berasal dari aktivitas ekonomi kita. Gaya hidup, proses produksi, proses distribusi, dan proses kosumsi menimbulkan krisis iklim karena [penggunaan] energi. Eksploitasi sumber daya alam juga menimbulkan krisis biodiversity. Proses produksi dan kosumsi menimbulkan sampah dan polusi. Itu semua berasal dari aktivitas ekonomi. Solusinya adalah kita mengubah model ekonomi kita. Itulah green economy.

Bisa dijelaskan apa green economy atau ekonomi hijau?

Green Economy adalah istilah besar. Kita sering mendengar ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkular. Dua itulah konteks green economy yang berkaitan dengan tantangan berkelanjutan. Rendah karbon mencoba mengatasi isu perubahan iklim karena perubahan iklim disebabkan oleh emisi karbon dari aktivitas manusia yang menggunakan energi batubara, minyak, membakar hutan misalkan deforestasi. Maka itu ekonomi banyak karbon diubah menjadi ekonomi rendah karbon yang pada akhirnya menuju Net Carbon (Net Zero).

Ekonomi sirkular mengatasi isu-isu agar penggunaan sumber daya alam secara efisien dan meminimalisasi sampah. Sekarang kan ekonomi kita linear. Sehingga pada proses produksi, produk didesain sedemikian rupa agar tahan lama, bisa disharing ke banyak orang, gampang diperbaiki, gampang diperbarui, bisa diproduksi ulang. Kalau pun tidak bisa lagi maka didaur ulang, sehingga sampah itu benar-benar alternatif terakhir.

Apa yang dibutuhkan untuk transisi ke ekonomi hijau ini?

Kalau mau transisi ke ekonomi hijau, baik dari yang tinggi karbon ke rendah karbon dan dari linear ke sirkular butuh pendanaan. Dibutuhkan sistem finansial yang mendukung transisi dari ekonomi lama. Pembiayaan berkelanjutan atau investasi berkelanjutan atau juga investasi berbasis ESG (Environmental, Social and Good Governance), adalah pendanaan yang memperhitungkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Itu adalah pondasi sebuah bisnis masuk ke dalam ekonomi berkelanjutan termasuk aktivitas keuangan.

Apa yang efektif mendorong aktivitas keuangan membiayai investasi hijau untuk mencapai transisi ekonomi baru (green)?

Ada dua perspektif dalam investasi berkelanjutan. Pertama, bagaimana aktivitas investasi atau pendanaan ini berpengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan sosial. Investasi yang tidak merugikan dan memberi dampak negatif pada lingkungan dan sosial. Lebih bagus lagi investasi pada bisnis, pada produk, pada perusahaan yang juga berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Jadi dua-duanya. Doing no harm and do good.

Perspektif kedua yang mendorong perkembangan investasi berbasis ESG di pasar itu adalah perspektif sebaliknya. Bukan bagaimana investor memikirkan pengaruh investasi mereka terhadap lingkungan, akan tetapi bagaimana lingkungan dan sosial mempengaruhi investasi mereka. Ketika mereka memberikan pendanaan atau berinvestasi pada perusahaan atau pun membeli saham, beli obligasi, mereka memikirkan bagaiman bisnisa perusahaan yang didanai tersebut mengelola isu isu lingkungan sosial. Karena akan berpengaruh pada portfolio investasi.

Seperti apa implementasinya saat ini?

Macam-macam. Tapi kalau kita mulai dari kerangka tadi, ada yang aktivitas investasi hijau yang berfokus pada investasi yang tidak sampai merugikan masyarakat dan lingkungan. Kedua, yang berinvestasi sekaligus ada dampak lingkungannya buat masyarakat. Pada kelompok yang pertama strategi investasi paling sederhana biasa disebut sebagai negative screening. Jadi dibikin list negatif sektor-sektor atau jenis-jenis bisnis yang tidak kompetibel dengan nilai ESG, nilai hijau, dan nilai-nilai masyarakat. Bank bisa tidak memberi pendanaan pada investasi batubara, misalnya. Itulah strategi investasi yang ramah lingkungan sosial yang paling gampang, yaitu Negative Screening.

Pendekatan kedua, sebelum investasi memberikan pendanaan pada perusahaan target investasi, dilakukan assesment dulu. Dinilai satu persatu kinerja ESG secara sistematis. Diberi skor apapun sektor perusahaannya. Intinya ingin melihat bagaimana perusahaan itu friendly, punya environmental safeguard, social safeguard. Apakah mereka (perusahaan) mengontrol penggunaan energinya, penurunan emisinya, kepedulian pada lingkungan sosial, pada karyawan, dan apakah peduli dan transparan pada konsumen, dan lain-lain. Investasi hanya memberi pendanaan ke perusahaan-perusahaan yang skor kinerja ESG di atas nilai minimum yang ditentukan.

Pendekatan ketiga itu integrasi. ESG integrasi dalam proses membuat keputusan sebelum berinvestasi atau sebelum memberi pinjaman Bank, atau sebelum beli saham oleh investor. Tak hanya menganalisa keuangannya saja, tapi faktor lingkungan dan sosial juga. Kalau jelek kita integrasikan ke dalam analisis risiko ESG untuk mengambil keputusan. Itulah pendekatan investasi hijau, fokusnya doing not harm.

Peta jalan yang sudah disusun oleh pemerintah, seperti apa?

Sekarang isu-isu investasi berkelanjutan relatif baru ya, terutama di kalangan pengusaha. Sejak pandemi, kesadaran dan komitmen itu cukup tinggi. Cukup pesat pertumbuhannya baik dari sisi publik, dunia keuangan, dan juga dari pemerintah sendiri. Pemerintah melalui OJK pernah mengeluarkan peta jalan pembiayaan berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap) pada 2015. Tetapi gemanya belum terlalu karena belum ada tekanan juga dari investor luar negeri. Ada beberapa tapi tidak signifikan. Yang signifikan itu pengeluaran green bond. Sekarang sudah ada Sustainable Finance Roadmap II yang dikeluarkan OJK tahun lalu yang lebih terperinci.

Saya melihatnya positif meskipun tidak sempurna. Saya coba bandingkan dengan negara yang setara dengan Indonesia dari sisi aturan, roadmap, dan komitmen. Menurut saya komitmen Indonesia lumayanlah. Saya pernah diundang diskusi terkait penerbitan blue bond dan terkait kelautan. Jadi negara kita lumayan. Roadmap kedua ini juga lumayan.

Akan tetapi tentu peta jalan harus ditegakkan dengan regulasi. Beberapa sudah dimulai dengan taksonomi hijau. Itu salah satu tools yang diperlukan oleh dunia keuangan dalam melaksanakan investasi hijau. Pada taksonomi hijau versi pertama, masih banyak kritik dan banyak kekurangan. Saya yakin perlu diperbarui. Jadi dari sisi kesadaran, kesiapan, dan juga membangun rencana, Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang setara, tidak buruklah.

Kalau dicermati memang gaungnnya sudah besar tapi aktualnya masih belum. Mungkin akan menyusul. Tapi saya melihatnya optimistis meski realitasnya belum maksimal. Kita mulai satu per satu dari mana kita ingin melihat. Misalnya kita mulai lihat dari pasar modal, bursa saham, dari investor-investor yang berinventasi bursa saham, terutama perusahaan besar seperti perusahaan asuransi dan produk-produk terkait reksadana.

Sekarang ada 15 atau lebih reksadana berbasis ESG atau hijau tapi itu belum seberapa dibandingkan total perusahaan reksadana yang mengelola 700-800 triliun rupiah. Sementara fund manager seperti dana pensiun, asuransi yang mengadopsi ESG dalam proses investasi, masih sedikit. Karena sebagian masih belajar.

Pindah ke obligasi, ini sudah agak lumayan banyak. Akan tetapi sebagian besar lebih karena didrive oleh pemerintah. Baik perusahaan swasta dan BUMN.

Taksonomi Hijau I, apa yang menjadi kritik dari banyak pihak?

Karena taksonomi ini baru versi pertama. Ada dua sisi. Pertama terlalu ketat untuk bisa dikategorikan hijau. Di sisi lain dia dinilai masih longgar. Misalnya industri sawit, asal dia tersertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) maka dikategorikan hijau. Nah kalau di sebagian negara yang lebih strick gitu ya, mungkin belum masuk hijau karena itu sekadar artinya sawit tersebut hanya ramah lingkungan.

Karena RSPO dianggap berpraktik keberlanjutan, ramah lingkungan, ramah sosial, tapi sesungguhnya dia sebagai bisnis tidak mendorong atau berkontribusi terhadap agenda keberlanjutan secara langsung. Beda dengan mobil listrik. Itu contohnya. Tapi bagi saya apapun kritikannya, patut diapresiasi.

OJK saya dengar sedang perbarui lagi Taksonomi Hijau versi 2 dan katanya pada November mau diluncurkan. Ini terobosan sampai sebuah taksonomi yang lebih baik. Kita harus sabar juga sih.

Artinya Taksonomi Hijau belum memadai untuk mewujudkan tujuan bisnis berkelanjutan atau justru karena kritik dari kalangan pengusaha?

Saya dengar kiri kanan, bisa dua-duanya. Kalau dari lingkungan pengennya hijau itu adalah yang benar memberi kontribusi langsung kepada lingkungan. Misalnya membangun PLTS, berkontribusi langsung ke lingkungan tapi juga tidak merugikan lingkungan. Kalau cuma sekadar perkebunan tapi dia ramah lingkungan, itu kan tidak berkontribusi langsung. Dia hanya sekedar ramah.

Kita ingin idealnya yang dikategori hijau oleh OJK menurut saya hanya bisnis atau hanya sektor yang berkontribusi langsung pada upaya-upaya mendukung keberlanjutan. Sebetulnya OJK hanya mengkoordinasikan, sedangkan kriteria-kriteria itu datang dari kementerian terkait.

Dengan taksonomi, OJK hanya mendefinisikan mana sektor pendanaan untuk mendukung industri bertransisi. Sektor-sektor mana yang hijau, mana yang kuning,  dan mana yang merah. Dan memang kita sedang bertransisi.

Di luar sektor keuangan, bagaimana regulasi pemerintah untuk mempercepat transisi investasi hijau ini?

Menurut saya industri keuangan justru hanya mendukung transisi di sektor riil. Jadi kalau sektor rill itu tidak kompetitif atau orang kalau mau investasi hijau tidak kompetitif, akan rugi. Kalau untungnya lebih rendah orang mungkin masih mendingan. Kalau sampai rugi, apapun instrumen keuangan yang diberikan atau insentif-insentif yang memungkinkan dari pelaku keuangan, tidak akan bertransisi banyak. Jadi sektor rillnya yang harus dipastikan bahwa ada level playing field atau membangun kesetaraan yang fair di dalam ekosistem bisnis di sektor rill.

Transisi cuma dua sisi. Yang lama kita mau kurangi dan yang baru mau dimasuki. Karena jangka panjang kita tentu percaya yang baru. Sebab lebih bersih dan akan lebih bagus buat ekonomi kita. Nah kalau kita hanya konsen kepada yang ada sekarang terus menerus, akhirnya kita tidak memberi insentif kepada yang baru. jadi harus balance juga sih. Dan carbon tax sebaiknya juga jangan ditunda-tunda lagi. 

Apakah ada potensi penumpang gelap dibalik gaung investasi hijau ini?

Di dalam transisi ini pasti akan ada yang namanya “korban”. Akan ada yang tersakiti. Itu harus diakui. Kita kadang terlalu idealistik menggampangkan. Padahal tidak gampang bertransisi. Kita juga harus berempati kepada pelaku bisnis.

Nah kalau yang disampaikan soal “penumpang gelap”, mereka sekarang adalah pelaku industri kotor. Kemudian mereka menjadi “penumpang gelap” ketika ada proyek yang bersih dan mereka diberikan prioritas. Saya tidak keberatan selama itu memang bagian dari komitmen mereka. Justru transisi itu harus adil. Tentu ada cara-cara yang fair juga. Bukan yang lain yang lebih kompetitif tidak dikasih, tapi ada prioritas buat existing yang berkomitmen. Mereka dikasih, tapi yang sekarang mereka harus stop. Ini kan namanya keadilan. Kita tidak mau begitu saja orang tiba-tiba mati bisnisnya. Kita bertransisi buat hijau. Jadi memang climate transition itu ada unsur sosial dan keadilannya. 

Pada akhirnya, transisi dari bisnis lama perlahan-lahan akan mematikan banyak lapangan pekerjaan. Bisakah kita menatap lapangan pekerjaan hijau atau green jobs di masa mendatang jika kita menuju investasi berkelanjutan?

Dari international energy agency (IEA) pernah bikin skenario-skenario. Jika net zero tahun 2050 atau 2060, apa implikasinya kepada industri, kepada sektor ekonomi, dan apa pula implikasinya kepada jenis pekerjaan. Kalau kita bicara transisi iklim, transisinya sebagai besar terkait dengan energi. Tentu juga ada terkait kehutanan dan segala macam, tapi tidak signifikan. Big Picture-nya renewable dan listrik, dan semua ekosistem pendukungnya. Itu yang paling dominan.

Yang akan hilang tentu eksplorasi minyak gas. IEA sudah bikin skenario dalam 10 tahun ke depan, secara global akan hilang 5-6 juta pekerjaan di bidang minyak, gas, dan batubara. Tenaga kerja terkait dengan renewable energy, baik dari sisi  elektrifikasinya, infrastruktur pendukungnya, akan menciptakan pekerjaan baru lebih besar.

Walaupun kita bicara nett zero 2050 atau 2060 yang masih lama, tetapi transisinya dimulai segera. Kata kuncinya yang terkait dengan electricity, termasuk alat-alatnya.

Kalau dari sisi sektor ekonomi sirkular, jenis pekerjaan apa yang akan muncul di masa depan?

Sirkular ekonomi tujuannya mengefisienkan penggunaan sumber daya alam atau material-material dari alam. Juga mengurangi sampah serta mengurangi polusi dengan sendirinya. Sirkular itu tidak menyelesaikan satu, dua, tiga, sektor tertentu. Semua sektor itu punya potensi untuk disirkularkan, dihematkan materialnya, diperpanjangkan usia penggunaannya, dan didaur ulang sisa-sisanya. Jadi semua sektor itu berpotensi.

Kalau di Indonesia ada studi dari Bappenas yang mengidentifikasi sebanyak lima sektor yang akan menjadi prioritas terkait ekonomi sirkular. Diprioritaskan karena menggunakan sumber daya alam yang cukup banyak. Antara lain: makanan dan minuman, tekstil, kontruksi, plastik, dan elektronik. Jadi kalau ada ide-ide dari anak muda bagaimana mensirkularkan lima sektor prioritas tersebut, itu akan mendukung arah sirkulariti di Indonesia.

About the writer
Joni Aswira Putra

Joni Aswira Putra

Joni Aswira Putra is currently the General Secretary of the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

There are no comments yet. Leave a comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.