Perundingan perjanjian plastik global atau Intergovernmental Negotiating Committee (INC 5) akan berlangsung di Busan, Korea Selatan pada akhir bulan ini. Perundingan global ini diharapkan menjadi pertemuan pamungkas bagi negara-negara di dunia untuk menyepakati target pengurangan produksi plastik secara global.
“Seperti kita ketahui pencemaran plastik mengancam potensi ekonomi laut yang sangat besar, yang diproyeksikan mencapai PDB sebesar US$3 triliun pada tahun 2030, atau sekitar 5% dari PDB global,” demikian pernyataan resmi diakses dari laman Greenpeace Indonesia, Sabtu, 23 November 2024.
Di kawasan Asia Pasifik, sektor kelautan memiliki peran penting dalam perekonomian, berkontribusi besar terhadap akuakultur, perikanan, dan perdagangan global. Namun, kawasan ini juga mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar akibat polusi plastik, diperkirakan mencapai US$19 miliar di 87 negara pesisir.
Ancaman ekonomi ini juga merusak aspirasi inisiatif seperti ASEAN Vision 2045, yang bertujuan untuk pertumbuhan hijau, aksi iklim, urbanisasi berkelanjutan, dan solusi berbasis alam. Perdagangan limbah plastik global sering kali dipromosikan secara keliru sebagai peluang ekonomi, sementara negara berkembang menanggung beban limbah plastik yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan.
Perjanjian plastik global atau yang biasa disebut Global Plastic Treaty tersebut harus memuat target mengurangi produksi polimer plastik primer (PPP). Hal ini harus disertai dengan mekanisme finansial yang kuat yang menyediakan anggaran baru, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan hirarki pengelolaan sampah, dan membuat para pencemar membayar biayanya, misal melalui mekanisme EPR.
Target global adalah untuk mengurangi produksi plastik, yaitu dengan mengadvokasi pengurangan sebesar 40% pada tahun 2040, atau setidaknya target yang selaras dengan 1,5 derajat.
Selain membuat target global untuk penurunan produksi plastik, dan membuat pencemar menanggung biayanya, perundingan global harus berfokus untuk mendorong solusi sistem penggunaan kembali dan pengisian ulang.
Menurut Plastic Investment Tracker terbaru, lebih dari 82% dari seluruh investasi swasta dalam sirkularitas plastik secara global disalurkan ke solusi hilir, setara dengan sekitar US$ 155 miliar. Sementara solusi seperti isi ulang dan penggunaan kembali, yang dirancang untuk mengurangi konsumsi plastik, hanya mempunyai alokasi sebesar US$ 8 miliar atau sekitar 4%.
“AZWI mendukung Perjanjian Plastik Global yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan melalui pengurangan ekstraksi bahan baku fosil, produksi plastik bermasalah, serta peningkatan solusi berbasis guna ulang dan daur ulang yang aman. Untuk mencapai pengelolaan sampah berkelanjutan, AZWI mendorong pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan produk bermasalah, sambil mempercepat adopsi ekosistem guna ulang sebagai solusi utama. Sebagai bagian dari komitmen global terhadap lingkungan, AZWI menyerukan transparansi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam plastik, mendukung transisi industri yang berkeadilan, serta mengadvokasi penghentian impor sampah plastik demi memperkuat pengelolaan sampah domestik”, tegas Rahyang Nusantara, Co-coordinator Aliansi Zero Waste Indonesia.
Sementara itu, Darina, perwakilan Enviu Indonesia, mengatakan kebijakan adalah hal paling penting yang perlu kita buat karena ketika [reuse dan refill] tidak berada pada tingkat yang setara – dari segi standar, prioritas, dan komersialisasi – sulit bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang berarti bahwa saat ini penggunaan sekali pakai tidak memperhitungkan eksternalitasnya – terlihat sangat murah, padahal sebenarnya tidak demikian.
“Saat ini inovasi sudah banyak bermunculan, partisipasi konsumen dan komunitas juga tinggi. Mari kita ambil momentum ini, karena Indonesia – sudah butuh beyond awareness – kita butuh solusi pada skala besar untuk pengurangan plastik menjadi terjangkau dan dampaknya jadi signifikan dimana regulasilah yang mempunyai kekuatan itu”, jelas Darina.
Target pengurangan produksi plastik
Rayhan Dudayev, Campaign Strategist Greenpeace Asia Tenggara, pihaknya menekankan pentingnya Perjanjian Plastik Global untuk mengatasi krisis plastik dari hulu ke hilir.
“Kami mendorong empat aspek utama: penetapan target global untuk pengurangan produksi plastik dan menghentikan ekspansi petrochemical, target guna ulang (reuse), pelarangan plastik bermasalah dan sekali guna, dan penerapan prinsip polluters pay dalam pendanaan. Indonesia memiliki peran penting sebagai middle power (anggota G20 dan MIKTA), dengan posisi strategis untuk mendinamisir diplomasi plastik di ASEAN. Dalam konteks ini, Filipina memimpin dorongan untuk target global, sementara Thailand mendukung kebijakan berbasis solusi hulu. Kami berharap Indonesia lebih proaktif melindungi publik dengan mendorong empat hal krusial di atas di dalam Perjanjian Global Plastik”, terang Rayhan Dudayev.
Di Indonesia sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan peta jalan pengurangan sampah 2020-2029. Produsen perlu menyusun, mengumpulkan, dan melaksanakan peta jalan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah di tahun 2029. Jika Indonesia mengadopsi Global Plastics Treaty, maka perlu kebijakan yang lebih ambisius dan mengikat untuk berkontribusi pada target pengurangan produksi plastik secara global.
- Aliran Darah di Tambang Emas Ilegal Solok Selatan yang Diabaikan Negara
Negara gagal melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. - Aturan Tambang Rakyat di NTB, Antara PAD dan Dampak Lingkungan
Aturan tambang rakyat di NTB jadi sumber kesejahteraan, atau justru menambah daftar panjang persoalan lingkungan di masa depan. - Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya. - Nasib Sungai Ciliwung yang Kian Legam dan Berbau
Data menunjukkan 87,09 persen pencemar Ciliwung berasal dari limbah domestik, disusul limbah peternakan sebesar 4,91 persen, dan industri hanya 3,37 persen. - Konflik Agraria 2025 Meningkat Tajam, Tekanan Investasi dan Kebijakan Jadi Pemicu
Lonjakan konflik agraria pada 2025 memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola lahan masih menjadi pekerjaan besar. - Rumput Laut dan Asa Baru Nelayan Kendal
Rumput laut ditanam bersamaan dengan ikan bandeng, memanfaatkan tambak yang sebelumnya tidak optimal.
