WALHI Sulawesi Selatan masih berpendirian bahwa kepala daerah bukanlah robot yang tidak punya rasa dan rasio. Kepala daerah yang terpilih pasti masih dapat diajak berdiskusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup.
Kepala daerah terpilih masih dapat diberi informasi dan masukan konstruktif untuk membangun daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami masih percaya, walaupun biaya politik kepala daerah terpilih berasal dari pengusaha dan konglongmerat. Sehingga mereka akan kesulitan menolak permintaan untuk menjalankan ekonomi ekstraktif. Namun, mereka juga masih manusia yang punya keluarga dan tidak ingin melihat lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerahnya rusak dan hancur,” demikian Catatan Akhir Tahun 2024 WALHI Sulawesi Selatan, diakses Rabu, 1 Januari 2025.
Melalui catatan akhir tahun WALHI Sulawesi Selatan 2024, tampak gambaran dan situasi objektif tentang kondisi ekologi Sulawesi Selatan, serta masukan konstruktif untuk mencegah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang rusak, dan terus dilanda bencana ekologis.
“Semoga catatan akhir tahun ini menjadi informasi dan pesan kuat yang berharga bagi Gubernur Sulsel dan Bupati terpilih tentang pentingnya mewujudkan keadilan ekologi di Sulawesi Selatan, sehingga selama kepemimpinan mereka, lahir kebijakan-kebijakan yang adil dan lestari,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Pesan keadilan ekologi pulihkan Sulawesi Selatan
Pemilu dan Pemilukada telah selesai. Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR-DPD serta DPRD provinsi dan kabupaten telah dilantik dan mulai aktif bekerja. Begitupun gubernur dan bupati di Sulawesi Selatan.
Pada 20 November 2024, semua kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Gubernur Sulsel telah terpilih melalui pilkada. Semua kepala daerah tersebut akan dilantik dan akan menjalankan pemerintahan hingga tahun 2029 mendatang.
Dari proses pemilu dan pilkada tahun 2024, kami mengamati bahwa agenda serta misi lingkungan hidup, iklim, agraria, masyarakat adat belum menjadi diskursus strategis, baik di level penyelenggara dan kandidat.
“Hal ini menunjukan bahwa isu lingkungan hidup masih diabaikan dan dianggap tidak penting oleh penyelenggara dan kandidat di momen pemilu dan pilkada. Hasilnya tentu saja sudah dapat ditebak, bagaimana hasil pemilu dan pilkada di Indonesia tahun 2024,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Data Catatan Akhir Tahun 2024 tentang kerusakan ekologis dapat diakses dalam tautan ini.
- Pertahankan Tanah dari Tambang, Tiga Petani Routa Konawe Ditahan
Tiga petani Routa, Konawe, Sulawesi Tenggara ditahan polisi setelah dilaporkan pihak perusahaan tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) - Pertanian Berkelanjutan di Sulawesi Mengharumkan Dunia
Bagi ParagonCorpk keberlanjutan tidak sekadar soal kemasan ramah lingkungan, termasuk pertanian berkelanjutan yang adil bagi bumi dan manusia. - Jaring Kosong di Pesisir Banten Akibat Tercemarnya Ladang Tangkap Ikan
Krisis ekologi memicu paradoks ekonomi yang menjerat kehidupan nelayan sehari-hari. Meskipun harga komoditas perikanan meroket di pasar lokal Banten, ketiadaan volume ikan yang ditangkap membuat kenaikan harga tersebut kehilangan maknanya. - Jalur laut tak terlihat perlu dilindungi
Menghubungkan komunitas-komunitas yang melindungi pesisir laut mereka dapat memberikan manfaat, tapi pendanaan tidak mengalir. - Jerat utang awak kapal migran sebelum berlayar di kapal Tiongkok dan Taiwan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, melarang biaya penempatan pekerja migran - Jejak Kerusakan di Cagar Alam Cycloop Ancam Kehidupan Masyarakat Adat Papua
Tim pemantau mendeteksi enam titik bukaan lahan kebun baru yang digarap secara berpindah-pindah. Lahan-lahan liar itu dibuka pada ketinggian 100 hingga 400 meter di atas permukaan laut (mdpl), tepat di atas jalur rawan bekas bencana longsor tahun 2019.
