WALHI Sulawesi Selatan berharap kepala daerah terpilih menyadari bahaya kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya.
WALHI Sulawesi Selatan masih berpendirian bahwa kepala daerah bukanlah robot yang tidak punya rasa dan rasio. Kepala daerah yang terpilih pasti masih dapat diajak berdiskusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup.
Kepala daerah terpilih masih dapat diberi informasi dan masukan konstruktif untuk membangun daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami masih percaya, walaupun biaya politik kepala daerah terpilih berasal dari pengusaha dan konglongmerat. Sehingga mereka akan kesulitan menolak permintaan untuk menjalankan ekonomi ekstraktif. Namun, mereka juga masih manusia yang punya keluarga dan tidak ingin melihat lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerahnya rusak dan hancur,” demikian Catatan Akhir Tahun 2024 WALHI Sulawesi Selatan, diakses Rabu, 1 Januari 2025.
Melalui catatan akhir tahun WALHI Sulawesi Selatan 2024, tampak gambaran dan situasi objektif tentang kondisi ekologi Sulawesi Selatan, serta masukan konstruktif untuk mencegah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang rusak, dan terus dilanda bencana ekologis.
“Semoga catatan akhir tahun ini menjadi informasi dan pesan kuat yang berharga bagi Gubernur Sulsel dan Bupati terpilih tentang pentingnya mewujudkan keadilan ekologi di Sulawesi Selatan, sehingga selama kepemimpinan mereka, lahir kebijakan-kebijakan yang adil dan lestari,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Pesan keadilan ekologi pulihkan Sulawesi Selatan
Pemilu dan Pemilukada telah selesai. Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR-DPD serta DPRD provinsi dan kabupaten telah dilantik dan mulai aktif bekerja. Begitupun gubernur dan bupati di Sulawesi Selatan.
Pada 20 November 2024, semua kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Gubernur Sulsel telah terpilih melalui pilkada. Semua kepala daerah tersebut akan dilantik dan akan menjalankan pemerintahan hingga tahun 2029 mendatang.
Dari proses pemilu dan pilkada tahun 2024, kami mengamati bahwa agenda serta misi lingkungan hidup, iklim, agraria, masyarakat adat belum menjadi diskursus strategis, baik di level penyelenggara dan kandidat.
“Hal ini menunjukan bahwa isu lingkungan hidup masih diabaikan dan dianggap tidak penting oleh penyelenggara dan kandidat di momen pemilu dan pilkada. Hasilnya tentu saja sudah dapat ditebak, bagaimana hasil pemilu dan pilkada di Indonesia tahun 2024,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Data Catatan Akhir Tahun 2024 tentang kerusakan ekologis dapat diakses dalam tautan ini.
- Kesaksian, peluncuran buku foto Surga yang Dibisukan
Peluncuran buku foto Surga yang Dibisukan menjadi ruang diskusi tentang identitas adat Papua dan tantangan yang dihadapi. - Akankah China jadi sekutu nuklir Indonesia?Indonesia ingin pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya beroperasi pada tahun 2032, namun terdapat tantangan teknis dan geopolitik
- Modul bergambar untuk lawan stunting di Pulau NiasModul edukasi di Pulau Nias mengangkat kesadaran stunting dengan pendekatan budaya lokal dan bahasa ibu yang empatik.
- Ancaman krisis ekologi, Peniliti UNNES kembangkan alat konversi udara jadi air bersihInovasi baru untuk mendapatkan air bersih dengan alat pengubah udara menjadi air minum dari Universitas Negeri Semarang.
- Sikap Greenpeace Indonesia dalam rangkaian kekerasan terhadap demonstranGreenpeace Indonesia mengecam kekerasan aparat terhadap aksi protes dan menuntut keadilan untuk masyarakat yang terzalimi.
- Komnas Perempuan: pemenuhan hak asasi perempuan dan penanganan kekerasan terhadap korban masih minimKomnas Perempuan mengangkat isu penting tentang pelanggaran hak asasi perempuan dan kebutuhan kebijakan yang lebih inklusif.
