WALHI Sulawesi Selatan berharap kepala daerah terpilih menyadari bahaya kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya.
WALHI Sulawesi Selatan masih berpendirian bahwa kepala daerah bukanlah robot yang tidak punya rasa dan rasio. Kepala daerah yang terpilih pasti masih dapat diajak berdiskusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup.
Kepala daerah terpilih masih dapat diberi informasi dan masukan konstruktif untuk membangun daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami masih percaya, walaupun biaya politik kepala daerah terpilih berasal dari pengusaha dan konglongmerat. Sehingga mereka akan kesulitan menolak permintaan untuk menjalankan ekonomi ekstraktif. Namun, mereka juga masih manusia yang punya keluarga dan tidak ingin melihat lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerahnya rusak dan hancur,” demikian Catatan Akhir Tahun 2024 WALHI Sulawesi Selatan, diakses Rabu, 1 Januari 2025.
Melalui catatan akhir tahun WALHI Sulawesi Selatan 2024, tampak gambaran dan situasi objektif tentang kondisi ekologi Sulawesi Selatan, serta masukan konstruktif untuk mencegah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang rusak, dan terus dilanda bencana ekologis.
“Semoga catatan akhir tahun ini menjadi informasi dan pesan kuat yang berharga bagi Gubernur Sulsel dan Bupati terpilih tentang pentingnya mewujudkan keadilan ekologi di Sulawesi Selatan, sehingga selama kepemimpinan mereka, lahir kebijakan-kebijakan yang adil dan lestari,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Pesan keadilan ekologi pulihkan Sulawesi Selatan
Pemilu dan Pemilukada telah selesai. Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR-DPD serta DPRD provinsi dan kabupaten telah dilantik dan mulai aktif bekerja. Begitupun gubernur dan bupati di Sulawesi Selatan.
Pada 20 November 2024, semua kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Gubernur Sulsel telah terpilih melalui pilkada. Semua kepala daerah tersebut akan dilantik dan akan menjalankan pemerintahan hingga tahun 2029 mendatang.
Dari proses pemilu dan pilkada tahun 2024, kami mengamati bahwa agenda serta misi lingkungan hidup, iklim, agraria, masyarakat adat belum menjadi diskursus strategis, baik di level penyelenggara dan kandidat.
“Hal ini menunjukan bahwa isu lingkungan hidup masih diabaikan dan dianggap tidak penting oleh penyelenggara dan kandidat di momen pemilu dan pilkada. Hasilnya tentu saja sudah dapat ditebak, bagaimana hasil pemilu dan pilkada di Indonesia tahun 2024,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Data Catatan Akhir Tahun 2024 tentang kerusakan ekologis dapat diakses dalam tautan ini.
- Langkah Pulang Seorang Ranger
Langkah Pulang Seorang Ranger ket: Mahli, Ranger Forum Konservasi Leuser (FKL), menggendong seorang anak yang berhasil diselamatkan saat banjir, melewati medan berlumpur usai evakuasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. foto: Dok pribadi. Ekuatorial – Hujan turun sejak pagi ketika Mahli melangkah meninggalkan rumahnya di Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah. Langit kelabu menggantung rendah, namun… Baca Selengkapnya: Langkah Pulang Seorang Ranger - Kilau tambang emas ilegal menganiaya Nenek Saudah hingga lebamNenek Saudah dianiaya sampai tak sadarkan diri. Karena dianggap telah meninggal dunia, tubuh Nenek Saudah kemudian dibuang ke semak-semak di tepi sungai.
- Abai dengan bencana, petugas negara tempatkan ekonomi di atas ekologiPembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis menjadi salah satu penyebab utama kerentanan terhadap bencana.
- UGM desak rehabilitasi vegetatif dan agroforestri pada hulu DAS yang rusakKejadian banjir bandang di hilir merupakan hasil dari buruknya pengelolaan hulu DAS.
- Dua dekade APSN, sampah masih jadi persoalanUniversitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pengelolaan sampah Indonesia masih pelik 20 tahun setelah Aksi Peduli Sampah Nasional dicanangkan.
- YLBHI: negara tampil inkompetensi dan gagal menghadapi bencana di SumateraDi tengah kondisi ekologis yang rapuh, negara justru gagal menghadirkan sistem tanggap darurat yang memadai.
