WALHI Sulawesi Selatan berharap kepala daerah terpilih menyadari bahaya kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya.
WALHI Sulawesi Selatan masih berpendirian bahwa kepala daerah bukanlah robot yang tidak punya rasa dan rasio. Kepala daerah yang terpilih pasti masih dapat diajak berdiskusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup.
Kepala daerah terpilih masih dapat diberi informasi dan masukan konstruktif untuk membangun daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami masih percaya, walaupun biaya politik kepala daerah terpilih berasal dari pengusaha dan konglongmerat. Sehingga mereka akan kesulitan menolak permintaan untuk menjalankan ekonomi ekstraktif. Namun, mereka juga masih manusia yang punya keluarga dan tidak ingin melihat lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerahnya rusak dan hancur,” demikian Catatan Akhir Tahun 2024 WALHI Sulawesi Selatan, diakses Rabu, 1 Januari 2025.
Melalui catatan akhir tahun WALHI Sulawesi Selatan 2024, tampak gambaran dan situasi objektif tentang kondisi ekologi Sulawesi Selatan, serta masukan konstruktif untuk mencegah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang rusak, dan terus dilanda bencana ekologis.
“Semoga catatan akhir tahun ini menjadi informasi dan pesan kuat yang berharga bagi Gubernur Sulsel dan Bupati terpilih tentang pentingnya mewujudkan keadilan ekologi di Sulawesi Selatan, sehingga selama kepemimpinan mereka, lahir kebijakan-kebijakan yang adil dan lestari,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Pesan keadilan ekologi pulihkan Sulawesi Selatan
Pemilu dan Pemilukada telah selesai. Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR-DPD serta DPRD provinsi dan kabupaten telah dilantik dan mulai aktif bekerja. Begitupun gubernur dan bupati di Sulawesi Selatan.
Pada 20 November 2024, semua kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Gubernur Sulsel telah terpilih melalui pilkada. Semua kepala daerah tersebut akan dilantik dan akan menjalankan pemerintahan hingga tahun 2029 mendatang.
Dari proses pemilu dan pilkada tahun 2024, kami mengamati bahwa agenda serta misi lingkungan hidup, iklim, agraria, masyarakat adat belum menjadi diskursus strategis, baik di level penyelenggara dan kandidat.
“Hal ini menunjukan bahwa isu lingkungan hidup masih diabaikan dan dianggap tidak penting oleh penyelenggara dan kandidat di momen pemilu dan pilkada. Hasilnya tentu saja sudah dapat ditebak, bagaimana hasil pemilu dan pilkada di Indonesia tahun 2024,” kata WALHI Sulawesi Selatan.
Data Catatan Akhir Tahun 2024 tentang kerusakan ekologis dapat diakses dalam tautan ini.
- Menanti Pencabutan Izin PLTU Ombilin Sawahlunto
PLTU Ombilin di Sawahlunto menuai kritik akibat pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan sejak awal 2000-an. LBH Padang dan Trend Asia menggugat KLHK untuk mencabut izin PLTU ini, dengan sidang putusan dijadwalkan pada 21 Januari 2025. Kasus ini menjadi simbol desakan transisi energi bersih di Indonesia. - Pengembangan pangan dan energi di Merauke berpotensi melanggar HAMBukan kemakmuran bersama yang dirasakan di Merauke dengan adanya program Pangan dan energi di Marauke, melainkan segudang persoalan baru.
- Mimpi swasembada pangan minus kesejahteraan petaniSetelah kejatuhan Orba, importasi pangan merajai pangan nasional. Indonesia mengandalkan impor sebagai pemasok pangan nasional.
- Bagi masyarakat adat Aara, wilayah adat adalah identitasPengusulan wilayah adat masyarakat adat Aara bukan hal mudah. EcoNusa melakukan pendampingan kepada masyarakat adat ini sejak Juni 2024.
- Usulan revisi Undang Undang Pembaruan Agraria 1960 adalah pengingkaran konstitusiUndang Undang Pembaruan Agraria merupakan panduan dalam mengelolah kekayaan agraria secara berkeadilan. UUPA adalah amanat konstitusi.
- Pertanian food estate bukan jawaban pemenuhan pangan nasionalMenurut Food Estate dikhawatirkan hanya bertujuan mengganti produsen pangan dari tangan petani ke tangan korporasi.
