Pesan untuk gubernur dan kepala daerah di Sulawesi Selatan soal lingkungan

WALHI Sulawesi Selatan masih berpendirian bahwa kepala daerah bukanlah robot yang tidak punya rasa dan rasio. Kepala daerah yang terpilih pasti masih dapat diajak berdiskusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan hidup.

Kepala daerah terpilih masih dapat diberi informasi dan masukan konstruktif untuk membangun daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kami masih percaya, walaupun biaya politik kepala daerah terpilih berasal dari pengusaha dan konglongmerat. Sehingga mereka akan kesulitan menolak permintaan untuk menjalankan ekonomi ekstraktif. Namun, mereka juga masih manusia yang punya keluarga dan tidak ingin melihat lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerahnya rusak dan hancur,” demikian Catatan Akhir Tahun 2024 WALHI Sulawesi Selatan, diakses Rabu, 1 Januari 2025.

Melalui catatan akhir tahun WALHI Sulawesi Selatan 2024, tampak gambaran dan situasi objektif tentang kondisi ekologi Sulawesi Selatan, serta masukan konstruktif untuk mencegah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang rusak, dan terus dilanda bencana ekologis.

“Semoga catatan akhir tahun ini menjadi informasi dan pesan kuat yang berharga bagi Gubernur Sulsel dan Bupati terpilih tentang pentingnya mewujudkan keadilan ekologi di Sulawesi Selatan, sehingga selama kepemimpinan mereka, lahir kebijakan-kebijakan yang adil dan lestari,” kata WALHI Sulawesi Selatan.

Pesan keadilan ekologi pulihkan Sulawesi Selatan

Pemilu dan Pemilukada telah selesai. Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR-DPD serta DPRD provinsi dan kabupaten telah dilantik dan mulai aktif bekerja. Begitupun gubernur dan bupati di Sulawesi Selatan.

Pada 20 November 2024, semua kepala daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Gubernur Sulsel telah terpilih melalui pilkada. Semua kepala daerah tersebut akan dilantik dan akan menjalankan pemerintahan hingga tahun 2029 mendatang.

Dari proses pemilu dan pilkada tahun 2024, kami mengamati bahwa agenda serta misi lingkungan hidup, iklim, agraria, masyarakat adat belum menjadi diskursus strategis, baik di level penyelenggara dan kandidat.

“Hal ini menunjukan bahwa isu lingkungan hidup masih diabaikan dan dianggap tidak penting oleh penyelenggara dan kandidat di momen pemilu dan pilkada. Hasilnya tentu saja sudah dapat ditebak, bagaimana hasil pemilu dan pilkada di Indonesia tahun 2024,” kata WALHI Sulawesi Selatan.

Data Catatan Akhir Tahun 2024 tentang kerusakan ekologis dapat diakses dalam tautan ini.

• 
  Jejak Darah Serangan Harimau Sumatera Akibat Aktivitas Perusahaan di HTI Riau
  Peristiwa di Desa Sungai Ara menjadi potret buram alih fungsi lahan hutan alam secara masif di Provinsi Riau.
• 
  Karhutla di Riau Terus Meroket, Teror Asap yang Tak Kunjung Diselesaikan Negara
  Lahan gambut layaknya spons raksasa. Ketika basah ia menyimpan air, tapi ketika kemarau tiba, ia berubah menjadi timbunan batu bara yang siap menyala kapan saja.
• 
  Jejak Katak Pohon Bergaris yang Bertahan di Pantura Kendal
  Katak Pohon Bergaris (Polypedates leucomystax) dikenal sebagai bunglon di dunia katak karena variasi warnanya yang sangat luas.
• 
  Dari Banjir ke Meja Hijau, Ketika Warga Bali Menggugat Negara atas Krisis Ekologis
  Koalisi Pulihkan Bali mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap 14 pejabat dan lembaga negara.
• 
  Mengapa Masa Depan Bumi Dipertaruhkan di Tanah Papua?
  Melindungi Tanah Papua bukan sekadar pilihan sukarela, melainkan kewajiban mutlak jika Indonesia—dan dunia—ingin tetap memiliki masa depan.
• 
  Babak Baru Transformasi Hijau di TPA Tamangapa Makassar
  TPA Tamangapa Kota Makassar sedang dirombak besar-besaran. Perubahan ini memantik harapan baru bagi kualitas hidup warga.