KPA mencatat sepanjang pemerintahan Jokowi, sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria. Diperlukan keseriusan memberantas mafia tanah.
Konsorsium Pembaruan Agraria mengingatkan agenda pemberantasan mafia tanah yang sedang digagas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid agar tidak mengulang cara-cara lama. Selama ini pendekatan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN hanya menyasar kasus-kasus sengketa individu, alih-alih menyasar konflik-konflik agraria struktural yang terus menumpuk dari waktu ke waktu.
Tingginya kasus perampasan tanah, penggusuran dan konflik agraria struktural adalah indikasi tingginya praktik mafia tanah. Sebab, faktor besar penyebab konflik agraria, sengketa dan perselisihan pertanahan di Indonesia adalah praktik-praktik curang penguasaan lahan yang terus tumbuh subur, baik yang dikakukan oleh individu yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Salah satu contohnya penerbitan HGU dan HGB secara sepihak di atas tanah dan pemukiman masyarakat. Proses penerbitan konsesi yang tidak transparan dan tidak partisipatif ini menjadi pemicu lahirnya konflik agraria antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik HGU.
KPA mencatat sepanjang pemerintahan Jokowi, sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan berdampak ada 1,7 juta rumah tangga petani. Angka ini naik dua kali lipat dibanding periode pemerintahan sebelumnya.
“Data ini membuktikan bahwa pengentasan praktek mafia tanah selama ini belum berjalan secara efektif jika tidak mau dikatakan gagal. Sebab yang dikerjakan justru hanya memberantas kejahatan maladministrasi pertanahan dan kasus-kasus sengketa individu dengan dilabeli sebagai mafia tanah,” kata Dewi Kartika, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), diakses dari keterangan resmi, Minggu, 23 Februari 2025.
Selama ini yang sering menjadi sasaran justru pejabat-pejabat level bawah di pemerintahan seperti kepala desa dan lainnya yang sesungguhnya bukan lah aktor utama. Sebab kita tahu mafia tanah merupakan operasi kejahatan sindikat tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat menengah ke atas sebagai bekingan.
Karena itu, ke depan Menteri ATR/BPN harus berani mengarahkan lampu sorot pemberantasan mafia tanah kepada pemain-pemain besar yang selama berada di balik persekutuan dan persengkokolan jahat tersebut. Termasuk pejabat-pejabat tinggi di internal Kementerian ATR/BPN sendiri.
Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai keterbukaan informasi agraria dan pertanahan. Persekutuan mafia tanah tumbuh subur akibat ketertutupan informasi yang mengakibatkan rendahnya pengawasan publik.
Selama ini banyak terjadi konflik agraria yang dialami masyarakat dan berhadapan langsung dengan pengusaha besar. Mirisnya, mereka tidak memiliki akses mengenai status tanahnya karna tertutupnya informasi. Ketiadaan informasi tersebut sangat rentan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum termasuk praktik curang penguasaan lahan yang ujungnya akan merugikan pihak masyarakat dalam konflik tersebut.
Namun sayangnya, rencana pembangunan sistem keterbukaan data yang selama ini banyak didesakkan publik justru ditentang keras oleh Kementerian ATR/BPN sendiri. Bahkan putusan MA mengenai data HGU sebagai informasi publik, hasil gugatan KPA bersama masyarakat sipil 2019 lalu ditolak oleh Kementerian ATR/BPN.
Agar agenda pemberantas mafia tanah tidak mengulang kesalahan yang sama. Ada beberapa hal yang mestinya menjadi prioritas ke depan. Pertama, agenda pemberantasan mafia tanah harus sejalan dengan upaya mendorong keterbukaan informasi, prinsip partisipatif dan tranparansi dalam kebijakan pertanahan; kedua, Upaya pemberantasan mafia tanah harus melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan organisasi masyarakat sipil; ketiga, upaya pemberantasan mafia tanah harus sejalan dengan agenda penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria.
- Jelang COP30 di Brazil, visi energi terbarukan Prabowo tersandung SNDC
Prabowo menyuarakan ambisi besar: Indonesia mencapai 100% energi terbarukan dalam satu dekade - Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, ikhtiar meyembuhkan luka bumi IndonesiaMampukah Tafsir Ayat-Ayat Ekologi mengubah arah kerusakan lingkungan yang telah digerakkan oleh mesin ekonomi dan politik yang begitu perkasa?
- Resep kedaulatan pangan Cireundeu di tengah krisis iklimSejarah perlawanan Cireundeu adalah model hidup tentang kedaulatan pangan yang jadi fondasi bagi kemerdekaan yang sesungguhnya.
- Siapa yang mendanai kerusakan lingkungan atas nama transisi hijau?Di balik setiap truk yang mengangkut bijih nikel dan setiap cerobong asap smelter yang mengepul, ada jejak aliran dana rumit dibungkus transisi hijau
- Dari kampus ke desa adat: jalan panjang menuju Bali bebas rabiesKematian manusia akibat rabies di Afrika dan Asia diperkirakan 55.000 orang per tahun. Di Indonesia dilaporkan rata-rata 125 kematian manusia setiap tahun.
- Bagaimana persiapan Indonesia menuju COP30 di Brazil?Delegasi Indonesia pada CO30 di Brazil mempersiapkan kertas posisi nasional yang mencakup 20 kelompok kerja tematik dan diklastering jadi 13 agenda negosiasi utama.
