Pemerintah perlu meningkatkan investasi dan reformasi kebijakan untuk mempercepat transisi energi, mengatasi dominasi batubara, dengan energi baru terbarukan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014, Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun ini. Namun, laporan Capaian Sektor ESDM 2024 menunjukkan bahwa target tersebut kemungkinan besar tidak tercapai. Salah satu indikatornya adalah investasi di sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada 2024 yang hanya mencapai USD 1,8 miliar dari target USD 2,6 miliar.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa buruknya iklim investasi menjadi penyebab utama tidak tercapainya target tersebut. Berbagai faktor struktural turut berkontribusi, seperti struktur industri kelistrikan yang kurang mendukung, regulasi yang belum optimal, tingginya risiko investasi di Indonesia (country risk), serta preferensi terhadap batubara melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Dorongan untuk Perbaikan Kebijakan dan Regulasi
IESR mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki iklim investasi energi terbarukan dengan langkah-langkah strategis berikut:
- Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi agar lebih menarik bagi investor.
- Mereformasi kebijakan DMO batubara dan subsidi energi yang masih menghambat transisi ke energi bersih.
- Menyederhanakan proses perizinan serta memberikan insentif fiskal guna meningkatkan bankability proyek energi terbarukan.
- Memudahkan akses konsumen terhadap energi terbarukan, baik untuk sektor industri, bisnis, maupun rumah tangga.
Selain itu, IESR menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan Capaian Sektor ESDM 2024, termasuk dengan mencantumkan target bauran energi tahun 2025 dan data capaian energi terbarukan tahun 2024. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), bauran energi terbarukan pada 2024 hanya meningkat 1 persen dari 13,9 persen pada 2023 menjadi 14,1 persen di 2024. Angka ini masih jauh dari target bauran energi 2024 sebesar 19,5 persen.
Peluang Kemitraan Internasional dalam Transisi Energi
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan kemitraan internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk membiayai proyek energi terbarukan yang strategis. Komitmen pendanaan dari negara-negara anggota International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) perlu segera dimobilisasi untuk menarik investasi lebih besar.
Namun, Fabby menyoroti lambatnya pencairan pendanaan JETP akibat kurangnya kesiapan pemerintah dalam menyusun proyek yang bankable, mereformasi kebijakan utama, serta mengatasi ketidakpastian implementasi JETP pasca-pergantian pemerintahan Indonesia pada Oktober tahun lalu.
“Walaupun target bauran energi terbarukan 23 persen telah digeser ke 2030, pemerintah tetap harus berupaya maksimal untuk meningkatkan bauran energi terbarukan tahun ini. Di tengah pemotongan anggaran, investasi swasta dan publik harus dioptimalkan. PLN harus memfasilitasi investasi swasta, baik untuk proyek PLTS skala utilitas maupun investasi PLTS atap oleh sektor industri, bisnis, dan rumah tangga, dengan memberikan kemudahan perizinan serta kuota PLTS yang lebih besar,” ujar Fabby.
Pensiun Dini PLTU dan Pengurangan Produksi Batubara
Fabby juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengupayakan pensiun dini PLTU Cirebon I dan menggantinya dengan 700 MW PLTS dengan penyimpanan baterai, 346 MW PLTS, 1.000 MW PLTB, serta 12 PLTSa. Namun, ia menyoroti bahwa proses keputusan akhir untuk pensiun dini PLTU Cirebon yang telah berlangsung sejak 2022 masih belum selesai hingga kini.
“Proses pensiun dini PLTU Cirebon I menjadi referensi dan pembelajaran penting bagi upaya percepatan pensiun dini sejumlah PLTU lainnya yang secara teknis dan ekonomis lebih menguntungkan bagi PLN daripada tetap dioperasikan. Kajian IESR menunjukkan bahwa hingga 2025 terdapat potensi penghentian operasi sebesar 4,6 GW PLTU,” kata Fabby.
Selain itu, Fabby mendorong pemerintah untuk mulai merancang kebijakan pembatasan produksi batubara yang dalam satu dekade terakhir terus meningkat pesat. Tahun ini, produksi batubara nasional mencapai 836 juta ton, jauh melebihi target 710 juta ton. Menurutnya, tren ini menjadi sinyal melemahnya komitmen transisi energi Indonesia.
“Pemerintah perlu menghitung manfaat dan biaya penghentian operasi PLTU secara bertahap hingga 2050, termasuk dampaknya terhadap biaya produksi listrik dan subsidi listrik dalam jangka panjang. Kajian IESR menunjukkan bahwa pada 2030, biaya produksi listrik bisa lebih murah jika pembangkit energi terbarukan menyumbang lebih dari 30 persen dalam sistem kelistrikan,” tambahnya.
Sinergi Antarkementerian untuk Mendorong Investasi
Menanggapi investasi energi terbarukan yang masih di bawah target, Fabby menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas, serta Kementerian Luar Negeri. Sinergi kebijakan antar-kementerian diperlukan agar regulasi lebih harmonis dan menarik bagi investor.
- Bahaya bahan kimia plastik pada kesehatan, peneliti Unpad kembangkan plastik ramah lingkungan
Lebih dari 13.000 jenis bahan kimia plastik digunakan secara global. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.200 bahan berbahaya bagi kesehatan. - Warga Dairi mendesak KLHK patuh pada putusan Mahkamah AgungPerusahaan tambang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara masih beroperasi tanpa persetujuan lingkungan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung.
- Masjid Al Muharram Brajan gunakan panel surya, teladan transisi energi bersihPanel-panel surya mampu mengurangi emisi karbon. Listrik yang ada saat ini dihasilkan energi kotor batu bara.
- Deforestasi Memicu Krisis Ekologis dan Merusak Keanekaragaman Hayatidi Sumatera UtaraKerusakan hutan di Sumatera Utara menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara mengungkap bahwa deforestasi merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem hutan di berbagai kabupaten. Dalam laporan berjudul “Ribak! Risalah Bumi Para Ketua”, WALHI Sumut mencatat kerusakan hutan terjadi di Tanah Karo, Tapanuli Selatan, Dairi, Tapanuli Utara, Toba, Simalungun,… Baca selengkapnya: Deforestasi Memicu Krisis Ekologis dan Merusak Keanekaragaman Hayatidi Sumatera Utara
- WALHI mengkritik proyek panas bumi tidak melibatkan rakyatWahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pengembangan panas bumi (geothermal) yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Pulau Flores. WALHI menilai kebijakan tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan sarat dengan pendekatan top-down yang bertentangan dengan semangat desentralisasi. Pernyataan ini disampaikan… Baca selengkapnya: WALHI mengkritik proyek panas bumi tidak melibatkan rakyat
- Food Estate, jalan lama yang mengkhawatirkan bagi para petaniPemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional. Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan. Namun, langkah ambisius ini kembali menempatkan kebijakan food estate sebagai andalan utama, kebijakan yang justru menyimpan rekam jejak penuh masalah di masa lalu. Kebijakan food estate sejatinya bukan hal baru. Program… Baca selengkapnya: Food Estate, jalan lama yang mengkhawatirkan bagi para petani
