Bencana banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Hingga 5 Februari 2024, tim relawan Jaringan Organisasi Kepencintaalaman dan Sosial (JOKS) melaporkan banjir menggenangi tiga perkampungan di Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo.
Relawan JOKS Gatot Susanto Nugroho mengatakan, banjir Bengkayang merendam Kecamatan Ledo dan Sanggau Ledo sejak 27 Januari 2025. Sejak saat itulah, atlet arung jeram dari Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kalbar ini menerima mandat dari JOKS untuk mendatangi dan menghimpun informasi banjir.
Dia bergerak sendiri, dari kediamannya di Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, menuju Desa Danti yang menghabiskan waktu 2,5 jam. “Satu jam ke Sanggau Ledo, kemudian 1,5 jam dari Sanggau Ledo ke lokasi banjir,” kata Gatot melalui percakapan WhatsApp.
Jarak tempuh dari kediaman Gatot menuju lokasi banjir berdasarkan Google Maps sekitar 42 kilometer dengan kondisi hujan dan jalan yang penuh tantangan, di antaranya terdapat ruas jalan terputus.
Sesampai di lokasi banjir, Gatot bertemu dengan rekan-rekannya di FAJI Bengkayang yang lebih dulu standby. Kemudian berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan Ledo dan Kecamatan Sanggau Ledo, para relawan, termasuk PMI, TNI, dan Polri. Mereka bekerja sama membangun Posko Relawan Banjir seadanya di Kantor Kecamatan Sanggau Ledo.
Informasi dari Gatot menjadi “mata” bagi Posko Relawan Banjir yang berada di Pontianak. Di posko, tim relawan menganalisis laporan sekaligus mengatur strategi pendistribusian personel evakuasi dan bantuan material.
Selama memantau banjir, Gatot juga berpindah-pindah lokasi. Hingga tertahan selama seminggu di Desa Jesape, sejak 29 Januari 2025. Semua biaya operasional ditanggung sendiri.
Saat ini, kata Gatot, banjir di Desa Jesape mulai surut. “Kami kesulitan menembus lokasi banjir paling dalam. Terpaksa menggunakan perahu milik warga. Bila arus deras dan BBM tak ada, kami tak bisa apaapa,” kata Gatot, yang juga seorang atlet dan operator arung jeram di Bengkayang.
Berdasarkan data dari Posko Relawan Banjir, warga yang terdampak banjir di Dusun Engkanang mencapai 98 kepala keluarga. Sedangkan di Dusun Momong sebanyak 205 kepala keluarga. Dua dusun terdampak banjir berada di Desa Danti. Satu desa lainnya yang juga terdampak banjir adalah Desa Gua dengan jumlah korban terdampak sebanyak 40 kepala keluarga. Beberapa warga di antaranya sudah mendapatkan bantuan dari Pemkab Bengkayang.
“Sampai saat ini air masih tinggi dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah. Selain itu berada di muara dari dua aliran sungai besar Ledo dan sungai Tangi,” kata Samsudin, rekan Gatot yang juga atlet arung jeram dari FAJI Bengkayang. Samsudin juga relawan.
Itu baru di Desa Danti dan Desa Gua. Masih banyak desa yang terdampak dan perlu bantuan. Di Kabupaten Bengkayang, banjir menghantam 11 kecamatan hingga daerah perbatasan Indonesia – Malaysia.
Kendala para relawan menjangkau lokasi serta saluran komunikasi membuat pendataan korban banjir mengalami kendala. Berdasarkan data BPS Volume 14 tahun 2024, Desa Danti tidak memiliki menara BTS. Tidak memiliki transportasi umum. Tidak memiliki penginapan. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten yaitu Kota Bengkayang menuju Desa Danti berdasarkan google map sejauh 55 kilometer ditempuh selama 1,5 jam. Kondisinya pula benar-benar sulit.
Bantuan dan bencana banjir Bengkayang
Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyerahkan langsung bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ledo dan Kecamatan Sanggau Ledo pada Senin (3/2/2025). Paket bantuan berupa beras, makanan siap saji, susu formula, susu kental manis, pampers anak, pembalut, air mineral, obat obatan, mi instan, minyak goreng, dan roti.
Sebanyak 650 paket untuk Kecamatan Ledo dan Kecamatan Sanggau Ledo sebanyak 305 paket. Sementara total warga terdampak banjir mencapai 12.023 jiwa. Untungnya warga Bengkayang punya inisiatif untuk mengumpulkan bantuan di beberapa titik banjir.
Berdasarkan informasi Diskominfo Bengkayang, khusus di Kecamatan Ledo terdapat bencana longsor di Desa Lamolda, jembatan rusak di Desa Rodaya, dan lokasi banjir di jalan raya Bengkayang – Jagoi Babang Dusun Tanjung, Desa Lesabela. Warga Desa Lesabela mengungsi ke Gedung SDN 01 Ledo.
Banjir di Kabupaten Bengkayang juga menghantam 533,90 hektare lahan padi, dan 191,15 hektare lahan jagung di 11 kecamatan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Dr Yulianus memperkirakan kerugian mencapai Rp17 milyar lebih. Pemerintah Kabupaten Bengkayang menetapkan status tanggap bencana mulai tanggal 22 Januari – 21 Februari 2025. Penanganan banjir di Bengkayang benar-benar sulit. Pemkab mengakui untuk menggunakan anggaran perlu proses yang panjang.
- Di Balik Biaya PLTU Cirebon: Beban Pembangkit Tua di Tengah Transisi Energi
Dari Masjid Salman ITB hingga PLTU Cirebon, dokumen dan data mengungkap arah kebijakan energi yang belum sepenuhnya berpihak pada transisi. - Menanti Keberanian Hakim Konstitusi Memberi Keadilan Atas Hegemoni PSN
Kegelisahan GERAM PSN bukan tanpa alasan. Pasalnya, eskalasi konflik yang nyata selaras dengan percepatan proyek-proyek tersebut. - Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya. - Ketimpangan Transisi Energi yang Tidak Dimulai dari Desa
Transisi energi sejati jika sekolah yang lebih terang, usaha kecil yang lebih hidup, dan petani yang lebih sejahtera. - Pertaruhan Nasib Rakyat Menyambut Krisis Energi 2026
Indonesia sebagai pengimpor minyak neto menghadapi ancaman langsung terhadap ketahanan fiskal negara. - Merdeka Tanpa Geothermal, Masyarakat Poco Leok Menang di PTUN Kupang
Penolakan warga Poco Leok pada pembangunan geothermal dipicu oleh kekhawatiran ekologis, wilayah itu rawan longsor.
